Channel9.id, Jakarta – Pemerintah menargetkan total panjang jalur kereta api di Indonesia mencapai lebih dari 10.000 kilometer pada 2030. Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur transportasi massal.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Allan Tandiono, menjelaskan bahwa saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 7.000 kilometer jalur kereta aktif. Artinya, pemerintah harus menambah sekitar 3.000 kilometer dalam lima tahun ke depan.
“Indonesia punya mimpi besar untuk mengembangkan sistem perkeretaapian. Di 2030, kami harap bisa memiliki lebih dari 10.000 kilometer jalur kereta api,” ujar Allan dalam Konferensi Infrastruktur Internasional (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Namun, Allan tak menampik bahwa tantangan terbesar dalam proyek ambisius ini adalah pendanaan. Ia mencontohkan, pembangunan kereta metro bawah tanah dapat menelan biaya hingga US$120 juta atau sekitar Rp1,94 triliun per kilometer.
“Kalau kita butuh membangun 20 km saja, bayangkan berapa besar anggaran yang diperlukan. Oleh karena itu, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk kerja sama dengan investor, baik lokal maupun asing,” katanya.
Allan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam proyek perkeretaapian nasional.
“Kami pastikan akan ada kepastian dalam setiap proses dan bahwa dana investasi Anda di Indonesia akan dikelola dengan baik dan menguntungkan,” ujarnya.
Meski memiliki target ambisius, catatan realisasi pembangunan selama satu dekade terakhir menunjukkan capaian yang belum signifikan. Selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015–2024), total jalur kereta api yang dibangun dan direaktivasi hanya mencapai 1.731 kilometer.
Adapun dalam periode tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp223,87 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian. Selain itu, dukungan subsidi layanan atau public service obligation (PSO) kepada PT Kereta Api Indonesia mencapai Rp26,03 triliun.
Dengan target yang kian ambisius, partisipasi sektor swasta dan dukungan investasi menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perkeretaapian nasional yang modern dan terintegrasi.
