Channel9.id, Jakarta – Di tengah melemahnya penerimaan negara dan krisis kepercayaan terhadap sistem perpajakan nasional, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menginisiasi forum strategis bertajuk ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs, di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Forum ini mengangkat urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai solusi jangka panjang atas krisis fiskal dan stagnasi penerimaan pajak.
Mengusung tema “Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Tengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional”, forum ini menjadi ajang tukar gagasan lintas disiplin dan lintas iman untuk menyuarakan pembaruan tata kelola fiskal nasional.
Ketua PBNU, KH Aizuddin Abdurrahman (Gus Aiz), menekankan pentingnya integritas dan kecakapan dalam mengelola sistem perpajakan. “Pintar dan berani saja tidak cukup—harus benar. Menjalankan kebijakan pajak bukan hanya soal teknis, tapi soal keadilan dan kebenaran,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua ISNU Forum Hery Haryanto Azumi menyoroti peran strategis NU dalam agenda kebijakan nasional, termasuk dalam isu penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, NU tidak hanya menjadi mitra moral pemerintah, tetapi juga mitra kritis dalam menyuarakan reformasi fiskal yang berpihak pada rakyat.
“Siapa pun akan bertanya kepada NU soal bagaimana kami memandang pembentukan Badan Penerimaan Negara, target pertumbuhan 8 persen, dan agenda strategis Presiden Prabowo. NU harus hadir dengan tawaran yang berkeadilan dan membumi,” ujarnya.
Defisit Membayangi, BPN Dinilai Solusi Mendesak
Mengutip data Kementerian Keuangan per April 2025, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp557,1 triliun, atau sekitar 18,54 persen dari target tahunan sebesar Rp3.005 triliun. Defisit anggaran yang tersisa kini mencapai lebih dari Rp444 triliun.
Lebih jauh, selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara terpantau stagnan di kisaran 10 persen—jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan fiskal yang terus membesar.
Dalam konteks ini, ISNU mendorong agar pembentukan BPN tidak dipahami sekadar sebagai agenda teknokratis, melainkan sebagai bagian dari pembaruan sistemik untuk mewujudkan keadilan fiskal dan gotong royong dalam membangun negara.
“Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi alternatif dalam situasi fiskal yang semakin menekan ini. Tapi prinsip keadilan sosial dan transparansi harus menjadi fondasi utamanya,” tutup Hery.
