Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kemenkumham menolak hasil kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara. AHY juga meminta Kemenkumham menyatakan KLB versi Sumut itu ilegal dan inkonstitusional.

“Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya untuk menyampaikan keberatan, agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB 5 Maret di Deli Serdang Sumut sebagai kegiatan yang ilegal, inkonsititusional dan abal-abal,” kata AHY saat tiba di Kemenkumham, Senin 8 Maret 2021.

AHY menegaskan, KLB tersebut ilegal. Pihaknya pun sudah menyiapkan berkas lengkap dan otentik untuk menunjukan KLB itu tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Peserta KLB Sumut juga bukan kader-kader Partai Demokrat yang merupakan pemilik hak suara yang sah.

“Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara yang sah. Proses pengambilan keputusannya pun tidak sah, kuorumnya tidak dipenuhi sama sekali, tidak ada unsur DPP,” kata AHY.

Berdasarkan AD/ART, AHY menyatakan, KLB baru bisa digelar jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.

Selain itu, KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Faktanya, syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penyelenggara KLB Deli Serdang.

“Jadi semua itu menggugurkan semua klaim, hasil, dan produk yang mereka hasilkan,” ujarnya.

AHY datang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, jajaran pengurus DPP Partai Demokrat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, serta 34 ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia.

Usai melakukan pernyataan pers, AHY dan rombongan memasuki gedung untuk bertemu pihak Kemenkumham secara tertutup.

HY

Channel9.id – Jakarta. Dewan Pakar IMI Lukman Edy setuju dengan langkah politik Moeldoko yang merebut Partai Demokrat dari keluarga Cikeas, karena tidak ingin kehilangan momentum. Namun, Lukman menyatakan, kualitas kepemimpinan Moeldoko akan teruji dalam konfik ini.

“Tapi Bapak (Moeldoko), saya setuju langkah politik anda yang tidak mau kehilangan momentum. Kualitas kepemimpinan anda akan teruji, seberapa hebat anda mengatur strategi memenangkan peperangan ini. Ini bukan perang yang biasa dan menjadi ahlinya seorang Jenderal seperti anda. Ini perang politik, yang intinya adalah siapa yang bisa merebut hati konstituen Demokrat yang besar, akan menjadi pemenangnya. Tapi prinsipnya hampir sama aja Jenderal, tinggal penyesuaian penyesuaiannya saja,” kata eks Sekjen DPP PKB ini, Senin 8 Maret 2021.

Lukman menyatakan, Moeldoko tidak perlu mundur dari pertarungan politik dengan kubu AHY. Menjadi ketua umum sebuah partai adalah pekerjaan halal dan baik serta dilindungi konstitusi.

“Jadi jangan mundur akibat ada yang kontra tentang pilihan jalan politik sekarang ini,” kata Lukman.

Menurut Lukman, Moeldoko juga tidak perlu mundur dari jabatan KSP. Moeldoko bisa menjelaskan kepada atasanya bahwa langkah politik yang dilakukan sah secara kontitusional.

“Terhadap desakan supaya anda mundur dari jabatan KSP juga tidak ada dasarnya. Jelaskan saja dengan Pak Jokowi sebagai atasan di pemerintahan, bahwa langkah politik ini adalah langkah konstitusional, dan Partai Demokrat adalah milik publik, serta pasti banyak hikmahnya untuk konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini, minimal situasi ini akan menjadi pelajaran bagi pendewasaan semua partai politik yang ada,” katanya.

Sebelumnya, digelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021. Dalam KLB itu diputuskan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

AHY menilai, KLB itu ilegal dan inkonstitusional. Dia pun menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah secara hukum berdasarkan Kongres ke V partai Demokrat.

HY

Channel9.id – Jakarta. Perwakilan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Max Sopacua menyatakan, pihaknya akan mendaftarkan susunan kepengurusan inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat hasil KLB Sumut ke Kemenkumham, Senin 8 Maret 2021.

“Ya rencananya hari ini, sudah sejak kami berangkat kemarin memang rencananya hari ini,” kata Max, Senin 8 Maret 2021.

Namun, Max belum memastikan pukul berapa pihaknya akan tiba di Kemenkumham. Dia menyatakan, pihaknya masih mempersiapkan dan melengkapi beberapa berkas untuk diserahkan.

Max menambahkan, tidak semua jajaran inti seperti Ketua Umum versi KLB Moeldoko hingga Ketua Dewan Pembina versi KLB Marzuki Alie hadir. Hanya beberapa pengurus yang akan menyerahkan berkas tersebut.

“Karena memang sudah ada penugasan perwakilan yang sudah kita tetapkan siapa yang datang ke sana. Toh ini kan baru dan kita dengan notaris dan lain-lain,” ujarnya.

Max juga menegaskan, struktur inti kepengurusan DPP Partai Demokrat versi KLB Sumut sudah terbentuk. Max menyatakan dokumen terkait struktur inti itu akan diserahkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah.

“Yang dibutuhkan oleh Kemenkumham untuk melengkapi itu kan enggak semuanya gitu, yang penting ada ketua, sekjen,” katanya.

Diketahui, KLB Demokrat diselenggarakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Adapun KLB itu memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah belum bisa menganggap KLB tersebut ada secara hukum karena belum menerima laporan resmi. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih mengakui Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

HY