Channel9.id – Jakarta. Ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menduga 75 pegawai memang sudah menjadi target untuk disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Rizal, ke 75 pegawai KPK tersebut sengaja disingkirkan karena akan mengungkap aktor utama korupsi bantuan sosial (Bansos).
“Karena yang kena ini adalah tokoh-tokoh partai. Kasus E-KTP melibatkan Ketum Golkar Setya Novanto. Begitu dibuka oleh KPK, Novanto harus mundur jadi Ketum Golkar, jadi Ketum DPR RI, masuk penjara. Bansos kalo dibuka secara betul akan menyeret petinggi partai juga, cuma partainya aja yang beda,” ujar Rizal Ramli dalam diskusi virtual, Sabtu (23/5) malam.
“Menurut Novel Baswedan 100 triliun, mungkin itu transaksinya. Perkiraan saya korupsinya 50 persennya yang dikorupsi itu. Ini korupsi paling gede sejak proklamasi. Bank Century saja 7 triliun. Jadi harus dibuka secara besar-besaran. Wong duit bansos, duit orang miskin, duit orang cacat saja ditilep. Ini luar biasa, ” tambah Rizal.
Rizal meyakini, para koruptor di partai ketakutan sehingga mereka cari cara agar semua penyidik di KPK itu disingkirkan untuk menutup kejahatan partai. Maka, lanjut dia, dituduhlah mereka Taliban semua.
“Padahal isu ini adalah untuk menutup koruptor. Apakah mereka bener Taliban? Ada 8 Kristen, 1 bekas Pendeta Oukemene, 1 Hindu, sisanya saya kenal Novel dan penyidik lainnya. Itu orang-orang lurus, yang professional dan gak suka korupsi,” imbuh Rizal.
Baca juga: Rizal Ramli: Fokus Ekonomi, Jangan Terlampau Sering Bicara Radikalisme
Rizal menambahkan, selain Ketua KPK Firli Bahuri, yang bertanggung jawab membuat tes TWK pegawai KPK adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan pihak-pihak intelijen.
“Ini kan permainan intel dengan Tjahjo, bukan salahnya Firli doang. Tujuannya apa, supaya tidak ada penyidik yang kompeten, supaya tidak dilanjutkan Bansos. Selain Juliari ada lagi anggota DPR 3 lagi. Itulah yang mereka takutkan. Tapi rakyat mereka ketipu. Mereka dianggap radikal, Taliban. Ini dikesankan mereka mau bikin negara Islam. Padahal kagak. Ngawur,” pungkas Rizal.
Diketahui, TWK dilakukan sebagai bagian dari proses alih jabatan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil TWK menunjukan 75 pegawai lembaga antirasuah tersebut tidak lolos.
Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang penonaktifan 75 pegawai KPK.
Banyak pihak yang tidak menentang keputusan tersebut lantaran dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan, beberapa di antaranya adalah Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) yang menangani kasus-kasus besar seperti E-KTP dan Bansos.
HY
