Channel9.id, Jakarta – Pemerintah mempersiapkan distribusi bantuan pangan beras secara lebih efisien dan tepat sasaran sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025.
Melalui koordinasi Badan Pangan Nasional (NFA) dan Perum Bulog, sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima 20 kilogram beras, langsung dalam satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan: Juni dan Juli. Langkah ini diproyeksikan memangkas biaya logistik sekaligus mempercepat distribusi ke berbagai daerah, terutama kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).
“Dengan pengiriman sekali langsung 20 kg, kita lebih efisien dan memastikan keluarga penerima tidak menunggu dua kali,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Minggu (8/6/2025). Ia menambahkan, program ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas 2 Juni lalu.
Penguatan akurasi data juga menjadi prioritas. Pemerintah kini mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran. Data tersebut telah diverifikasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk BPS, Bappenas, Kemensos, hingga BPKP.
“Data penerima terus kita verifikasi. Terakhir sudah 16,5 juta yang valid, dan kita proyeksikan mencapai 18,3 juta. Ini penting agar tepat sasaran,” kata Arief.
Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan pangan beras ini diperkirakan mencapai Rp4,9 triliun. Jumlah tersebut mencakup pengadaan dan distribusi beras selama dua bulan. Pemerintah menegaskan pengawasan ketat akan diterapkan melalui kerja sama lintas instansi, termasuk dukungan dari Satgas Pangan Polri dan aparat TNI di wilayah-wilayah sulit.
“Target kami, penyaluran bisa mencapai 95 persen pada pertengahan Juli. Untuk daerah seperti Papua dan wilayah perbatasan, dukungan keamanan sangat penting,” tegas Arief.
Di sisi lain, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog tercatat di atas 4 juta ton, dengan serapan dalam negeri melebihi 80 persen dari target 3 juta ton. Kondisi stok yang kuat ini memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di tengah tantangan ekonomi.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen dan memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi.
