Channel9.id – Jakarta. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendorong adanya revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Doni, beberapa aturan di dalam UU tentang Kekarantinaan Kesehatan perlu direvisi supaya penanganan wabah penyakit bisa lebih efektif. Revisi ini juga memudahkan Indonesia jika kembali mengalami wabah atau bencana nonalam.

“Alangkah baiknya apabila semua ikut memikirkan, bagaimana undang-undang tentang kekarantina kesehatan ini bisa disempurnakan,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang disiarkan di YouTube, Selasa 9 Maret 2021.

Menurut Doni, salah satu aturan yang perlu direvisi yakni mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan warga saat karantina wilayah diterapkan.

Lantaran, pemerintah pusat tentu kesulitan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kebutuhan dasar itu makan minum dan beberapa lainnya, kemudian pemerintah diwajibkan untuk membiayai hewan peliharaan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Aturan lain yang perlu direvisi tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Siapa berbuat apa, kewenangan pemerintah pusat dari sumber anggaran, daerah seperti apa,” ujar Doni.

Doni mengaku kerap kesulitan berkoordinasi dengan lembaga lain. Sebab, ego sektoral hingga ego daerah kerap terjadi.

“Karena itu, kalau ada penyempurnaan dari payung hukum yang paling tinggi (yakni) undang-undang, maka pemerintah pusat dan daerah pasti akan lebih baik lagi dalam mengelola setiap bencana termasuk bencana nonalam ini,” kata Doni.

Doni pun mengajak semua pihak untuk memberikan masukan dalam revisi UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Doni, revisi aturan itu membuat pemerintah tidak gagap menangani wabah.

“Kalau ini bisa disempurnakan, yang akan datang ketika ada kasus seperti ini, tidak gagap lagi,” ujar Doni.

HY

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Penyidik KPK pun langsung melakukan penggeledahan di beberapa dilakukan di lokasi berbeda di wilayah DKI Jakarta, yaitu Kantor PT Adonara Propertindo, Gedung Sarana Jaya, dan rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan dilakukan guna mencari bukti terkait perkara tersebut.

“Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan dugaan TPK pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019,” kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa (9/3).

“Dari beberapa lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengamati salah satu produk yang dipamerkan dalam peluncuran program PaDi UMKM, Bela Pengadaan dan Laman UKM di Plaza Mandiri, Jakarta

Dia mengatakan, bukti-bukti tersebut akan divalidasi dan diverifikasi. Dia mengatakan, temuan dokumen tersebut akan segera dilakukan penyitaan untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud.

KPK, Ali menegaskan, menangani setiap perkara tentu karena atas dasar adanya kecukupan alat bukti. Dia mengatakan, hal itu dilakukan sebagaimana ketentuan aturan hukum yang berlaku.

“Kami mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi setiap prosesnya,” katanya.

Seperti diketahui, KPK mengatakan melakukan penyidikan soal dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Cipayung, Jakarta Timur. Namun, Ali mengatakan kalau KPK saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya menyusul kebijakan pimpinan.

“Saat ini tim penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu. Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” katanya.

Kasus yang diusut KPK adalah pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Pondok Ranggon.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Dia diberhentikan sementara menyusul dugaan perkara korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

IG

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah akan melibatkan TNI-Polri sebagai vaksinator dalam vaksinasi Covid-19. Hal itu demi mempercepat proses vaksinasi nasional.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung keinginan pemerintah untuk melibatkan TNI-Polri. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat demi mempercepat herd immunity.

“Mendukung penuh strategi pemerintah yang ingin memberdayakan TNI-Polri yang bisa menyuntik dalam program vaksinasi massal. Memang untuk mencapai herd immunity, kita harus mempercepat proses vaksinasi, hingga di sinilah peran TNI Polri sangat dibutuhkan,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa 9 Maret 2021.

Namun, Sahroni meminta supaya ada pelatihan dan pembekalan bagi anggota TNI-Polri yang akan menjadi vaksinator. Hal itu supaya vaksinasi berjalan dengan baik.

“Saya meminta agar pelibatan para personel TNI-Polri yang diberi tugas menyuntikkan vaksin Covid-19 ini juga dibekali dengan pelatihan yang profesional dan insentif yang cukup,” katanya.

Sahroni pun menyatakan, pemerintah harus memberikan insentif tambahan bagi TNI-Polri karena melakukan tugas tambahan.

“Sama halnya seperti para dokter yang diberi tugas tambahan menjadi garda terdepan menangani Covid-19, saya rasa pemerintah juga perlu menyiapkan insentif bagi anggota TNI-Polri yang telah membantu menyuntik langsung vaksin Covid untuk masyarakat” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksinasi rampung di pertengahan 2021.

HY