Connect with us

Techno

RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Dibahas

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kasus kebecoroan data kian marak di Indonesia. Platform Tokopedia, BukaLapak, Bhinneka, dan KreditPlus pernah mengalaminya. Terbaru, Lazada dan Cermati, di mana terjadi berturut-turut dalam satu minggu.

Mengingat pentingnya data pribadi pengguna layanan internet, sejumlah pihak menyegerakan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Salah satunya Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication and Information System Security Research Center).

“Peristiwa ini (kebocoran data) juga memperlihatkan betapa UU PDP sangat dibutuhkan, untuk memaksa PSTE (Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik) membangun sistem yang kuat dan bertanggungjawab bila terjadi breach data,” terang Chairman CISSReC Pratama Persadha, beberapa waktu lalu.

Pratama juga mengaku bahwa PSTE sulit dimintai pertanggungjawaban setelah kebocoran data terjadi.

Sebagai informasi, RUU PDP masih dibahas Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setelah melewati Masa Reses DPR yang berakhir pada 8 November lalu.

Baca juga : Harbolnas Tiba, Pembeli Jangan Gegabah Berbelanja

Pada Rabu (11/11) kemarin, Panitia Kerja RUU PDP Komisi I DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang PDP.

“Kita sudah berhasil menyelesaikan 12 DIM. Selanjutnya hari Rabu, pekan depan, kita akan membahas lagi (DIM selanjutnya),” kata Kharis, Kamis (12/11).

Kharis berharap, di rapat-rapat Panja RUU PDP selanjutnya akan lebih banyak lagi DIM yang pembahasannya bisa diselesaikan dengan baik. Menurutnya, RUU PDP bisa menjadi suatu regulasi yang kuat dan komperhensif dalam mengatur data pribadi, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Tak hanya itu, RUU PDP akan memberi landasan hukum bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan pertahanan negara, serta menjamin pelindungan data pribadi milik warga negara Indonesia di manapun data pribadi tersebut disimpan.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Migrasi Siaran TV Analog ke Digital wajib Selesai pada November 2022

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Beberapa waktu lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyampaikan bahwa TV analog akan dimatikan total secara bertahap dan akan rampung pada 2022.

Teranyar, Menteri Kemkominfo Johnny G. Plate merinci bahwa televisi analog wajib dihentikan paling lambat pada 2 November 2022 pukul 24.00 WIB dan dialihkan menjadi televisi digital. “Sesuai dengan rancangan aturan teknis, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran televisi,” sambungnya saat siaran pers , Rabu (2/12).

Rancangan tersebut merupakan bagian dari dua peraturan pemerintah (PP) yang sedang dibahas Kemkominfo. Adapun dua PP ini merupakan turunan UU Omnibuslaw Ciptaker, yang mengamanatkan migrasi televisi analog ke digital.

Baca juga: Meski Migrasi ke TV Digital, Siaran TV Kabel Tetap Bisa Akses 

Adapun dua aturan itu terdiri dari peraturan norma standar izin usaha (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha/ RPP NSPK) dan aturan pelaksanaannya (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran/ RPP Teknis).

Migrasi siaran analog ke digital ini berlaku untuk penyelenggara siaran milik pemerintah (LPP TVRI) dan swasta (LPS). Nantinya pelaksanaan digitalisasi siaran TVRI akan dilakukan oleh Menteri tanpa evaluasi dan seleksi. Sementara, penetapan Penyelenggara Multipleksing (MUX) untuk LPS harus diseleksi dan dievaluasi oleh Menteri lebih dahulu.

Johnny menjelaskan bahwa seleksi dilakukan pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan Penyelenggara MUX, selain LPP TVRI. Sedangkan evaluasi berlaku untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan MUX sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Kemkominfo pun berkomitmen akan memberi bantuan alat bantu penerimaan siaran digital (set-top-box) kepada rumah tangga miskin. Biaya untuk bantuan penyediaan STB ini akan diambil dari komitmen Penyelenggara MUX. Namun, jika dana tak cukup, maka pemerintah akan menggunakan APBN dan/atau sumber lainnya yang sah.

“Prioritasnya tetap berasal dari Komitmen para Penyelenggara MUX, sedangkan APBN hanya sebagai jalan terakhir jika penyediaan set-top-box dari komitmen Penyelenggara MUX tidak mencukupi,” terang Johnny.

Penyediaan tersebut, menurut Johnny, sesuai amanat UU Cipta Kerja. Ia pun berharap penyusunan kedua rancangan PP tersebut segera rampung paling lambat tiga bulan sejak UU Cipta Kerja berlaku pada 1 Februari 2021.

UU Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mewajibkan televisi analog beralih ke televisi digital. Ini tertuang di ayat 2 pasal 60A yang menyebutkan bahwa migrasi penyiaran televisi terestial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan palong lambat 2 (dua) tahun sejak mulai diberlakukan UU Ciptaker.

(LH)

Continue Reading

Techno

Kemenkominfo: TV Analog Wajib Hentikan Siaran Pada 2 November 2022

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memerintahkan siaran televisi analog untuk menghentikan siarannya paling lambat pada 2 November 2022 pukul 24.00 WIB, serta dialihkan menjadi televisi digital. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

“Sesuai dengan rancangan aturan teknis, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran televisi wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat pada tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (2/12).

Baca juga: TV Analog Akan Dimatikan Jika Presiden Tandatangani RUU Ciptaker 

Rancangan ini merupakan bagian dari dua peraturan pemerintah yang sedang digodok Kemenkominfo. Dua PP ini merupakan turunan daru UU Omnibuslaw Ciptaker. Sebab, perubahan dari televisi analog ke digital juga diamanatkan dalam UU tersebut.

Pelaksanaan migrasi siaran analog ke digital ini berlaku untuk penyelenggara siaran milik pemerintah (LPP TVRI), dan swasta (LPS).

Untuk pelaksanaan digitalisasi siaran TVRI akan dilakukan oleh Menteri tanpa evaluasi dan seleksi. Sedangkan penetapan Penyelenggara Multipleksing (MUX) untuk LPS dilakukan oleh Menteri melalui seleksi dan evaluasi.

Johnny menyatakan evaluasi berlaku untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan MUX sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dilakukan untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan MUX sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan seleksi dilakukan pada layanan siaran yang belum ditetapkan Penyelenggara MUX selain LPP TVRI.Sedangkan seleksi dilakukan pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan Penyelenggara MUX selain LPP TVRI.

Kominfo juga menjanjikan akan memberikan bantuan alat bantu penerimaan siaran digital (set-top-box) kepada rumah tangga miskin.

Biaya untuk bantuan penyediaan STB ini bakal diambil dari komitmen Penyelenggara MUX. Namun, jika dana tidak mencukupi, maka pemerintah akan menggunakan APBN dan/atau sumber lainnya yang sah.

“Prioritasnya tetap berasal dari Komitmen para Penyelenggara MUX, sedangkan APBN hanya sebagai jalan terakhir jika penyediaan set-top-box dari komitmen Penyelenggara MUX tidak mencukupi,” lanjut Johnny.

Penyediaan ini menurut Johnny sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan penyusunan kedua RPP tersebut segera rampung paling lambat tiga bulan sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, yakni pada 1 Februari 2021.

Dua aturan itu terdiri dari peraturan norma standar izin usaha (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha/ RPP NSPK)dan aturan pelaksanaannya (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran/ RPP Teknis).

Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memuat kewajiban televisi analog beralih ke televisi digital.

Dalam ayat 2 pasal 60A disebutkan bawah migrasi penyiaran televisi terestial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan palong lambat 2 (dua) tahun sejak mulai diberlakukan UU Ciptaker.

IG

Continue Reading

Techno

LAPAN Luncurkan Roket RX450-5, Jangkauan Ketinggian 100 KM

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui satuan kerja Pusat Teknologi Roket (Pustekroket) meluncurkan roket eksperimen bernama RX450-5 di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (BUTPAAG) LAPAN, Rabu (2/12).

Kepala Pustekroket Lilis Mariani menyampaikan, uji terbang RX450-5 ini dilakukan guna mendapatkan data kinerja terbang roket. Sehingga, nantinya dapat dilakukan pengoptimalisasian produk.

“Uji terbang RX450-5 perlu dilakukan untuk memastikan kinerja terbang roket. Terlebih RX450-5 merupakan baseline pengembangan program PRN Roket Dua Tingkat. Ini adalah upaya kami dalam penguasaan teknologi keantariksaan,“ kata Lilis berdasarkan keterangan resmi, Rabu (2/12).

Data kinerja terbang yang didapatkan antara lain karakteristik pergerakan roket, jarak jangkau, serta data telemetri dari muatan roket mulai dari detik pertama peluncuran hingga roket kembali jatuh ke bumi.

Dalam rilis yang disampaikan Humas Lapan, Roket RX450-5 adalah salah satu keluaran kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Pustekroket. Roket RX450 ini merupakan roket eksperimen sonda dengan diameter 450 mm.

Roket yang diuji kali ini adalah roket yang kelima sejak peluncuran pertama pada 2015. RX450-5 merupakan baseline dari roket jangkauan 100 km lebih yang akan menjadi awal pengembangan roket dua tingkat.

Sedangkan roket dua tingkat LAPAN sendiri ditargetkan dapat mengudara pada tahun 2025 dengan misi penelitian atmosfer pada ketinggian 200 km.

Penelitian dan pengembangan teknologi roket yang dilakukan Pustekroket LAPAN sejalan dengan visi Indonesia yakni Keantariksaan Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan.

Pengembangan roket penting untuk mendukung sistem komunikasi dan pertahanan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Indonesia memerlukan kemajuan teknologi roket yang merupakan teknologi terdepan (frontier) untuk menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia.

Manfaat roket sendiri bagi masyarakat selain untuk pertahanan antara lain sebagai alat mitigasi bencana melalui ketersediaan roket modifikasi cuaca pada daerah rawan kebakaran, penelitian atmosfer di wilayah Indonesia.

Serta mendukung ketersediaan sarana komunikasi melalui roket peluncur satelit yang dapat membawa satelit komunikasi. Maka dari itu, urgensi kemandirian bidang antariksa khususnya roket perlu ditekankan, agar segala manfaat dari teknologi roket ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC