Channel9.id – Jakarta. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mengancam akan melakukan aksi mogok di depan gedung DPR-MPR RI jika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tidak dibahas pada pekan ini.
Koordinator Jala PRT Lita Anggraini mendesak RUU PPRT agar segera disahkan pada tahun ini, mengingat jumlah PRT yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM terus bertambah setiap hari.
“Kami menargetkan kalau dalam seminggu ini tidak ada, kami akan menggelar puasa dan mogok. Kami akan puasa bergantian dan saya akan mogok, kalau seminggu tidak ada penetapan untuk pembahasan,” kata Lita di depan Gedung DPR RI, Rabu (7/6/2023).
Lita meminta Badan Musyawarah (Bamus) yang terdiri dari Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPR segera mengagendakan kelanjutan pembahasan RUU PPRT dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menetapkan RUU PPRT dalam Pembahasan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah. Apalagi, kata dia, pada Senin (15/5/2023) lalu, pemerintah sudah merampungkan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PPRT.
Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru. Lita mengatakan mayoritas DIM terkait perubahan substansi, redaksional, dan urutan. Namun, ia juga sepakat dengan bahasan yang sudah didiskusikan oleh pemerintah.
Salah satunya terkait perubahan khususnya pada mekanisme perekrutan dan penempatan PRT dan pengaturan antar pihak PRT, Pemberi Kerja dan Perusahaan Penempatan PRT (3PRT) dan peningkatan keahlian dan keterampilan untuk PRT.
Dengan penyerahan DIM tersebut, artinya bola saat ini sudah diserahkan ke DPR RI agar RUU PPRT segera diparipurnakan dan disahkan.
“Ini harus lebih ditegaskan. Jadi sebelum sibuk lebih sibuk lagi dengan agenda Pemilu dan Pilpres, selesaikan dulu PR untuk hajat wong cilik,” ujar Lita.
Sebelumnya, pada 16 Mei 2023, pemerintah sudah menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT dan menyerahkannya ke DPR RI.
Jala PRT juga mengusulkan agar pembahasan RUU PPRT dilanjutkan melalui Panja Baleg yang sudah membahas sebelumnya. Hal ini juga mengingat waktu yang sangat singkat, sementara kesibukan Pemilu 2024 semakin padat.
Baca juga: Fraksi Gerindra Dukung Sikap Jokowi, RUU PPRT Segera Disahkan DPR
HT
