Connect with us

Opini

Salafisme dan Dilema Pembaharuan Islam

Published

on

Oleh: Ali Muhtarom

Channel9.id – Jakarta. Munculnya Salafisme melalui penyebarannya ke seluruh dunia telah menjadi kendaraan bagi terciptanya identitas Islam global baru (a new global Islamic identity) yang berpotensi akan menghilangkan beberapa referensi nasional, budaya, dan sejarah (Bubalo dan Fealy, 2007: 4) Dengan membanggakan diri sebagai pewaris utama generasi golden period, Salafisme menganggap dirinya menjadi kelompok yang paling sesuai dengan Islam yang diajarkan Nabi. Mereka secara ketat menjaga sumber kebenaran dengan merujuk pada gerakan literalis yang disesuikan dengan ahl al-hadis pada masa Abbasiyyah.

Karakteristik utama dari gerakan ini adalah berkonsentrasi penuh pada upaya mempelajari Sunnah Nabi sebagai sarana untuk membersihkan ajaran Islam dari segala bentuk ragam bid’ah yang berbahaya bagi kemurnian Islam. Untuk kembali kepada kemurnian Islam, Salafisme menyerukan kembali kepada sumber Islam melalui ijtihad. Karena itu, mereka sangat mengecam taqlid dan penerimaan begitu saja atas otoritas-otoritas abad pertengahan (mazhab). Keteguhannya dalam memegang Sunnah serta pandangannya yang sangat literalis terhadap nash-nash Al-Quran merupakan karakteristik dari pola ini.

Dengan demikian, mereka tidak hanya skripturalis, tapi juga literalis. Mereka mengklaim bahwa model pemahaman yang harfiah akan menghasilkan pemahaman yang tidak terkontaminasi oleh subjektivitas manusia.

Sebenarnya gerakan pemurnian Islam bukan satu-satunya pada periode tersebut yang memunculkan doktrin Salafisme. Di Yaman, ‘Ali Muhammad bin al-Syawkani (w.1834 M) adalah juga seorang reformis Yaman yang giat dalam seruan ijtihad. Di India, Shah Wali Allah (1703-1762) juga pernah melakukan program reformasi yang sama. Bahkan Syah Wali Allah ini juga pernah bareng dengan Ibnu Abdul Wahhab belajar kepada Muhammad Hayat al-Sindi, seorang ahli hadis di India.

Namun Syekh Wali Allah sangat berbeda dengan Ibnu Abdil Wahhab. Syah Wali Allah merupakan sufi dan ahli fikih di India yang ajarannya sangat kaya dan lebih mendalam. Hingga pada taraf tertentu kerap dijadikan sebagai bukti tentang kompatibilitasnya sebagai gerakan pembaharu Islam di Anak Benua. Gerakan Salafisme Deobandi yang dibuka pada tahun 1867, di dekat New Delhi India juga menekankan pengajaran hadis dan menentang studi rasionalitas hukum, logika, dan filsafat (Algar, 2011: 25).

Namun, reformulasi Salafisme oleh ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdil Wahhab yang mengilhami beberapa generasi setelahnya dengan praktik dan model pemikiran yang cenderung fundamentalis mengalami problem tersendiri. Fundamentalisme gerakan ini disebabkan karena pola pemahaman doktrin pemurnian akidah dan menjaga tradisi salaf al-salih (manhaj salafi) yang terlalu ketat, tidak mau menyesuaikan dengan budaya dan tradisi yang sudah berkembang di wilyah tertentu. Bahkan doktrin kembali pada nash melahirkan problem yang krusial diinternal Salafisme antara yang mengambil bentuk gerakan revivalis dan reformis puritan.

Di Indonesia anggapan umum terhadap ideologi Salafi sebagai gerakan modernisme Islam didukung oleh Daliar Noer dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia (Noer, , 1996). Meskipun banyak dikritik buku tersebut berhasil menyedot perhatian masyarakar, tidak terkecuali kalangan akademisi terbawa arus konsepsi ini dalam membuat jurang pemisah terhadap kelompok Muslim Indonesia ke dalam kotak modernisme berbau puritanisme Salafi dan kelompok tradisional yang selalu dilekatkan pada kelompok Islam kultural.

Kelompok pertama dengan mengikuti logika Esposito dikategorisasikan sebagai kelompok Islam Modernis atau reformis dengan mengikuti model Ibnu Abdul Wahhab sebagai tokohnya. Sedangkan kelompok yang kedua dianggap oleh kelompok pertama sebagai kelompok tradisional dan belum murni keimanannya karena beberapa praktik ibadah masih tercampur dengan budaya dan tradisi lokal.

Akan tetapi, konsepsi tentang Islam modernis tersebut justru memasukkan gerakan puritanis seperti Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, Partai Sarikat Islam, beberapa organisasi Islam lain seperti Persis, Al-Irsyad, Wahdah Islamiyyah dan berbagai Ormas Islam lain yang memiliki kesamaan semangat dalam pemurnian ajaran Islam. Beberapa kelompok ini mencurahkan sekuat tenaga dalam menjaga akidah Islam supaya tidak tercampur dengan praktik kesyirikan yang ditimbulkan dari unsur budaya dan tradisi lokal yang tidak sesuai dengan dalil nash (Al-Quran dan Al-Sunnah).

Bagi kelompok Islam modernis seperti ini, mencampuradukkan hal-hal akidah dengan tradisi dan budaya merupakan tahaayul, bid’ah, dan churafat (TBC) sedangkan melakukan pembiaran terhadap hal tersebut adalah berdosa. Maka untuk memberantas berbagai praktek yang menimbulkan kesyirikan harus dilakukan dengan upaya yang tegas demi menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan lokal karena pandangan keagamaannya menjunjung dialektika agama dan kearifan lokal tidak jarang mendapatkan stigma negatif dari anggapan penyimpangan “akidah Islam” tersebut. Hal ini, sebagaimna disebutkan bahwa NU memiliki sikap keagamaan yang konsisten dalam mengakomodir tradisi dan budaya lokal. Kondisi ini kemudian memunculkan klarifikasi dari NU dengan membangun wacana tandingan dengan konsep Islam pribumi yang menjadi landasan bagi berkembangnya Islam Nusantara yang saat ini diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama.

Menurut K.H. Abdurrahman Wahid konsep Islam pribumi mencoba mengejawentahkan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dangan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi tidak berarti meninggalkan norma-norma keagamaan demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash (Al-Quran) (Effendi,1998). Perpaduan diantara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana agama lahir dari perintah Tuhan, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia.

Dalam pribumisasi Islam nampak bagaimana Islam diakomodasikan ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing, sehingga tidak ada pemurnian Islam atau penyeragaman praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah. Pribumisasi bukan untuk memunculkan perlawanan dari kekuatan tradisi-tradisi setempat, akan tetapi memperteguh eksistensi dari budaya tersebut.

Dengan demikian reformasi salafi,-sebagaimana gerakan modernis Islam Indonesia, sebagai jargon pembaharuan Islam reformasi adalah pemikiran keagamaan untuk melepaskan diri dari praktik yang dianggap syirik dan bid’ah dengan pemahaman yang kaku dan sempit terhadap nash. Pemahaman atas reformasi dan pembaharuan dengan demikian berkebalikan dengan pemaknaan reformasi dan pembaharuan Islam yang dilakukan oleh para pembaharu yang dilhami oleh semangat berpikir yang kritis untuk melepaskan kebekuan dan kesumpekan dalam memahami Islam menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas.

Ketidaktepatan pemahaman Salafisme sebagai gerakan pembaharuan dikarenakan gerakannya yang kaku, tidak mau berdialog dengan tradisi dan budaya lokal. Justru sering memicu berbagai konfrontasi dengan sebagian kelompok Muslim di wilayah tertentu.

Di Indonesia, sejarah perkembangan awal Salafi pernah dilakukan oleh trio haji yaitu Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif pada abad ke-19 justru menimbulkan tragedi yang mengerikan. Mereka melakukan dakwah di Indonesia dengan semangat puritanisme yang kaku, memusyrikkan (tasyrik), mengkafirkan (takfir), dan memurtadkan (tardid) kelompok Islam lain yang tidak sama dengan mereka.

Walaupun sering disebut sebagai pioner gerakan Islam reformis di era modern sebagaimana dijelaskan John L. Esposito yang memulai kategorisasi bahwa Ibnu Abdil Wahhab adalah sebagai pencetus gerakan reformasi Islam. Namun menurut saya pernyataan tersebut hanyalah klaim yang sudah terlanjur menjadi pemahaman umum, dan juga karena adanya hegemoni wacana. Apa yang disampaikan Fazlur Rahman dalam menempatkan Shaykh Ahmad Sirhindi sebagai pencetus gerakan reformasi Islam pra-modern yang sebenarnya bukan Ibnu Abdil Wahhab mungkin adalah jawaban yang menurut saya perlu dipertimbangkan pada saat ini. Walaupun demikian pendapat Esposito lebih banyak dijadikan dasar bahwa gerakan Wahhabisme yang menjadi pioner gerakan reformasi Islam di era modern.

Menurut K. Yudian Wahyudi mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa pencetus gerakan reformasi Islam adalah Ibnu Abdul Wahhab didasarkan pada alasan yang sederhana, yaitu pemikiran Ibnu Abdil Wahhab berhasil mempengaruhi sebagian besar gerakan reformasi Islam “puritan” di dunia, khususnya Mesir, Maroko, dan Indonesia (Wahyudi, 2010:3-4).

Di luar itu semua menurut saya, bahwa konteks pembacaan modernisasi yang sesungguhnya bukanlah pada upaya menjadikan pemikiran Ibnu Abdul Wahhab dan para pengikutnya yang mengikatkan diri sebagai generasi Salafisme sebagai pembaharu Islam. Sebagaimana telah disampaikan, jika pemahaman tersebut didasarkan pada pemahaman umum, mungkin bisa dimaklumi. Yaitu pemahaman tentang gerakan kebangkitan dan reformasi Islam dalam pengertian kepengikutan atau followership terhadap pemikiran Ibnu Abdul Wahhab yang puritan. Bukan dalam pengertian pembaharuan yang bersifat rasional, terbuka, dan menerima modernitas.

Justru konsepsi pemikiran Ibnu Abdul Wahhab pada era kontemporer tidak menunjukkan rasionalitas, keterbukaan, dan kemodernannya, bahkan malah mundur ke belakang sebagaimana yang dipraktikkan oleh para pengikutnya dari kelompok Salafisme yang berpikiran sempit dalam memahami agama, Dan apabila dikaitkan dengan gagasan Abduh yang dikatakan sebagai pioner gerakan Salafisme rasional (Lauzière, 2016:199), pun juga belum sepenuhnya tepat karena konsep Salafismenya Abduh masih mengandung eksklusivitas dan malah mengilhami bangkitnya kelompok Salafisme barisan Islam politik. Model pemikiran Salafi yang kaku tersebut pada saat ini paling nyata diwujudkan dalam bentuk sikap para pengikutnya yang keras dalam menolak globalisasi, modernisme, demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan segala pemikiran yang berasal dari Barat, serta penafsiran-penafsiran yang bersumber dari pemikiran manusia.

 

Penulis Dosen Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Bukan Lockdown Solusi Covid-19 di Tanah Air

Published

on

By

Pegawai KPK Tidak Lolos Test, Bentuk Saja Wadah Mentan Pegawai KPK

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Terus terang, saya termasuk yang prihatin tentang kasus Covid-19 yang menerpa negeri kita setahun lebih dan hingga kini belum ada tanda-tanda (indikator) yang meyakinkan bahwa akan berakhir kasus Covid-19 pada suatu waktu tertentu ke depan di tanah air.

Namun demikian, izinkan saya memberi pendapat sebagai seorang komunikolog Indonesia bahwa lockdown belum solusi efektif atasi Covid-19 dengan kondisi geografis, ekonomi dan sosial kultural masyarakat Indonesia.

Solusinya menurut hemat saya sebagai komunikolog bahwa seluruh masyarakat harus menjadi garis paling depan lawan Covid-19 dengan memberi “senjata perang” melalui komunikasi yang menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku taat ketat prokes.

Baca juga: KPK Laporkan Greenpeace Indonesia ke Kepolisian Sangat Tepat 

Untuk itu, pengelolaan komunikasi publik pemerintah penanganan Covid-19 harus hal utama, jangan sampai dinomorduakan dan harus dilakukan di hulu. Sebagai keutamaan, antara lain, alokasi biaya komunikasi tersebut paling sedikit harus setara dengan biaya pengadaan vaksin.

Selain itu, izinkan juga saya menyampaikan saran kepada Bapak Presiden agar segera mengangkat seseorang langsung di bawah Presiden untuk memimpin komunikasi publik pemerintah dari seorang komunikolog handal yang menguasai konsep, teori, manajemen dan aksiologi komunikasi serta juga memiliki profesional komunikasi di ruang publik.

Jika komunikasi bukan keutamaan dalam penanganan Covid-19, dipastikan akan mengalami kendala dalam rangka menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku di masyarakat. Padahal, tiga hal ini penting sekali.

Dengan komunikasi publik yang buruk, pada suatu waktu ke depan kemungkinan kita bisa berada pada jebakan pandemi, sebagaimana dikatakan oleh seorang epidemiolog, ketika kami live bersama di stasiun televisi berita terkemuka di tanah air beberapa hari lalu. Saya berpendapat, jebakan pandemi ini jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan persoalan yang semakin sulit diurai dan ditangani.

Sebaliknya, jika komunikasi publik pemerintah dikelola dengan prinsip manajemen yang baik dalam rangka mengatasi Covid-19, maka persoalan di hilir (tracing, testing, treatment) dipastikan akan semakin terkendali dan kasus Covid-19 menjadi berkurang signifikan. Pada akhirnya kita bisa lepas dari pandemi. Tentu, lebih cepat lebih baik.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

Opini

4 Wapres, Moerdiono, 1 Sifu

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Denmark. Piala Eropa baru saja selesai. Tim dinamit tidak jadi meledak.

Atas kuasa langit, tampak lelaki berperawakan sedang, sawo matang, berjas kebesaran, sedang menuju stasiun kereta api di Kopenhagen. Tak jauh dari stasiun itu, terdapat deretan toko penjahit pakaian. Sistem pasar sosial yang berlaku di Denmark langsung terlacak. Usia toko-toko itu rerata sudah lebih dari satu abad.

Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Pria berkacamata berusia 119 tahun kurang dua hari itu pernah berutang budi kepada penjahit pakaian Denmark. Tak punya uang, mantel robek, tukang jahit itu membolehkan Hatta yang masih mahasiswa di Amsterdam untuk berhutang.

“Pelajar Hindia Belanda adalah warga paling jujur di planet bumi,” begitu alasan penjahit itu.

Saking terkesan pada penjahit itu, Hatta terus berlangganan sampai usia menjemput.
Yang melayani Hatta berusia kepala lima.

Penjahit: “Mau bikin apa, Mister?”

Hatta mengeluarkan kiriman Gustika, cucunya, garmen untuk pakaian pramuka. Termasuk kacu merah-putih. Celana coklat. Baju warna coklat muda. Berbeda dengan pakaian pramuka orang Eropa yang lebih coklat tua.

Penjahit: “Kenapa warnanya lebih muda?”

Hatta: “Hemat bahan pewarna.”

Sebentar lagi 17 Agustus. Hatta lebih senang berpakaian pramuka, hadir di barisan energi pahlawan yang turut bernyanyi Indonesia Raya di Istana Negara.

Ketika duduk menunggu pakaian jadi, seseorang mendehem.

“Sehat ya, Bung Hatta? Walau tanah air kita sedang dilanda krisis manajemen penanganan krisis. Krisis di atas krisis,” ujar orang itu.

Hatta: “Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono IX? Sejak kapan di sini?”

Sultan HB IX: “Dua hari yang lalu datang. Baru sempat ke sini. Kerajaan Denmark ini masih menganggap saya sebagai raja dari Hindia Belanda. Mereka adakan upacara kerajaan. Termasuk naik kereta kencana. Beruntung mereka kalah pada babak dengan sistem gugur Liga Eropa. Saya bisa menyamar jadi orang biasa, keluar dari penjagaan pengawal kerajaan, naik trem ke sini. Kan Bung Hatta yang kasih tahu tempat ini.”

Kedua sosok itu saling berangkulan. Sama-sama pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun berperilaku seperti rajawali. Satu berwatak Elang Laut Hindia. Satu lagi berijiwa Elang Bondo Jawa, lebih banyak berada di kalangan jelata burung-burung.

Hatta jarang berkomentar tentang Sultan HB IX, pun sebaliknya. Usia mereka berselisih 10 tahun. Hatta lebih senior.

Dua pasang mata itu tertuju ke arah pintu masuk. Seorang lelaki dengan warna kulit yang sama sedang masuk. Tersenyum ramah. Bercakap sumringah dengan siapa saja. Mudah akrab. Satu kancing baju lepas.

Lelaki itu sadar sedang diamati. Setengah berlari, sambil merunduk, langsung ke arah kedua tokoh itu.

“Sendiko dawuh, Sultan. Merdeka, Bung Hatta!” kata lelaki itu.

Sultan HB IX: “Moerdiono. Susah mencari café khusus musik tradisional Asia di sini, ya?”

Moerdiono: “Nggih, Sultan!”

Hatta: “Seingatku, Moerdiono jarang sekali berpakaian pramuka? Kenapa tadi membawa bahan garmen yang sama?”

Moerdiono: “Kan Sultan HB IX adalah Maharaja Diraja Kerajaan Pramuka di Nusantara? Legendaris. Saya tahu, medan energi para pahlawan bakal berbaris di Istana Negara jelang Hari Proklamasi. Jurnalis segan bertanya kepada para tetua. Saya bersedia jadi bumper guna memberi informasi lengkap.”

Ketiga lelaki itu bercakap akrab. Moerdiono terlihat semakin muda. Sembilan belas hari lagi, Moerdiono baru berusia 87 tahun.

Mereka berpindah ke café yang berada di luar tempat penjahit baju. Sebelum sempat duduk, pelayan sudah menunjukkan meja buat mereka.

Moerdiono: “Siapa yang pesan?’

Pelayan menoleh ke arah meja dekat kasir. Seorang lelaki bermuka runcing, mirip Zola, pemain Tim Nasional Italia. Berjaket kulit hitam. Parlente. Berkacamata hitam.

Hatta: “Tempat duduk saja bisa diatur oleh Adam Malik Batubara. Sejak zaman Jepang paling berani sebagai jurnalis. Punya jaringan kuat di kalangan pemilik warung.”

Lelaki yang dibicarakan itu tampak tersenyum. Berjalan penuh percaya diri. Memeluk Moerdiono. Bersalaman dengan Hatta dan Sultan HB IX.

Moerdiono: “Jam segini sudah minum anggur?”

Adam Malik: “Minum berbeda dengan menghirup aroma anggur. Walau bukan untuk mencegah virus Corona, ya.”

Moerdiono: “Bukankah Faisal Basri Batubara suka menghirup aroma anggur dari botol-botol tua di rumah? Kalau ketemu Faisal, kami suka bicarakan kebiasaan para pembesar negeri. Faisal keras khas Batak, tapi bertutur lembut seperti orang Sunda.”

Hatta, Sultan HB IX dan Adam Malik sama-sama tertawa. Mereka tahu, Faisal adalah cucu Adam Malik yang baru saja ulang tahun ke 104 tahun. Kejujuran Moerdiono menganggap mereka sebagai pembesar negeri lumayan menghibur.

“Sunda mampu mengubah segalanya. Apapun. Siapapun,” ucap seseorang bernada berat. Tubuhnya tambun. Duduk di pojokan, hampir dekat toilet.

Moerdiono mendekati lelaki itu. Memberi hormat dalam militer. Lalu mengawal ke arah meja tiga orang itu.

“Umar Wirahadi Kusumah! Lengkap sudah secara etnografis. Batak, Minang-Palembang, Jawa Ngayogyakarta, Banyuwangi – Jawa Timuran, dan Sunda! Yang belum ada, Semarang, Jawa Tengah. Cuma, saya sudah telanjur pesan pakaian pramuka dari Shanghai!”

Pria yang tak kalah bangsawannya dibanding Sultan HB IX itu, terlihat masih tegap di usia menjelang 97 tahun. Kewibawaannya mencapai tujuh lapis langit.

Seseorang menyerobot jalan Umar dan Moerdiono, sambil membawa bangku sendiri.

Adam Malik: “Paling muda. Paling pandai memintal.”

Hatta: “Yang namanya jurnalis di republik ini, sudah pasti secara geneanologis terhubung dengan Adam Malik. Tapi Tuan Christianto Wibisono sudah pasti tak termasuk kelompok anti kaum tua, apalagi sampai menculik senior citizen.”

Hatta menyindir sekondannya, Adam Malik. Sultan HB IX menyeringai.

Moerdiono: “Dek Chris, boleh tanya? Kenapa beli di Shanghai?”

Christianto yang jelas paling muda, langsung bersalaman gaya jamaah. Menyembah dengan dua kepal tangan.

“Indra J Piliang, boss saya, pernah ketipu ketika belanja di Shanghai. Padahal, murah dan dekat dari Jakarta. Tan Malaka saja belanja baju-baju murah di Shanghai, sebelum Jepang masuk kan? Saya bisa bahasa Mandarin. Sekaligus, supaya tak dianggap pelit, saya langsung pesan satu kontainer untuk dikirim ke alamat Sangga Nusantara. Biar mereka berseragam, setelah diam-diam saja melewati ulang tahun ketiga,” jelas Christianto sejelas-jelasnya.

Hanya satu orang yang tersenyum mendengar jawaban Christianto. Siapa lagi kalau bukan Moerdiono. Senyum kecut. Sebab belakangan, murid Christianto itu mulai masuk industri hiburan di tanah air, yakni bernyanyi berjam-jam di facebook atau instagram, walau hampir tak ada penonton.

“Dek, kalau HUT Kemerdekaan nanti, kita singgah ke markas gerilyawan ya?” bisik Moerdiono ke Christianto.

CW: “Ada yang penting, Cak?”

Moerdiono: “Aku ngakak baca kolom Indra J Piliang minggu lalu. Aku ndak mau diperlakukan seperti Mas Harmoko itu lho. Nanti aku dibilang jubir komat-kamit lagi.”

Bel berbunyi dari arah toko penjahit. Karyawan datang. Memberi tahu pesanan pakaian pramuka mereka sudah selesai.

“Semua bisa diatur, Cak. Semua ada harganya, tentu,” bisik CW ke telinga Moerdiono. Sambil berjalan ke arah toko penjahit.

Moerdiono kembali meringis. Mengatupkan kedua bibir. Membasahi.

Jakarta, 31 Juli 2021

Hatta, bernama Mohammad Attar, lahir di Fort de Kock – sebelum diganti nama menjadi Bukittinggi, guna menghapus jejak PRRI – lupa PDRI – pada 12 Agustus 1902.
Adam Malik, lahir di Pematang Siantar, 22 Juli 1917.
Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912.
Christianto Wibisono alias Oey Kian Kok, lahir di Semarang, 10 April 1945.
Moerdiono, lahir di Banyuwangi, 19 Agustus 1934.
Umar Wirahadikusumah, lahir di Sumedang, 10 Oktober 1924.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

Hukum

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Published

on

By

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Dua putusan hakim Pengadilan Tinggi  DKI  terkait kasus  Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun dan kasus Djoko Tjndra yang di diskon dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun, kini terlihat pengadilan Tinggi DKI punya tren yang berbeda dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya.

Pertama  kasus  Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 12 tahun  menjadi 15 tahun penjara. Kemudiankasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara dari 4 tahun di Pengadilan Negeri menjadi 7 tahun. Kedua kasus itu menjadi perhatian masyarakat. Pada waktu itu, putusan atas kasus korupsi majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan tren memperberat hukuman .

Terkait putusan Majelis Hakim PT DKI atas kasus Djoko Tjandra yang dikurangi lagi masa hukumannya, akibat dari putusan hakim Pengadilan tinggi yang begini makna  Negara hukum bisa bergeser menjadi negara hukuman diskon.

Hakim dalam perkara ini sudah hilang kepekaan hati nuraninya dan integritas kepribadian hakim dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara dari musuh bersama yang namanya “kejahatan korupsi”,   “gawat korupsi “dan gawat kejahatan”.

Ini namanya bersembunyi dibalik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam dua kasus yang  jadi sorotan publik  kasus Pinangki dan Djoko Tjandara, dimana majelis hakim   yang komposisinya sebagian besar sama ini, majelis hakim sepakat untuk mendiskon putusan. Patut dipertanyakan kepekaan nuraninya.

Ini bertentangan dengan sikap dan pertimbangan hukum hakim di pengadilan Negeri  di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim melihat bahwa atas perbuatan pelaku merupakan sebab hal hal yang memberatkan  sehingga dijatuhi hukuman yang maksimal. Namun anehnya di  tingkat banding, fakta perbuatan pelaku yang menjadi  hal hal yang memberatkan . Majelis Pengadilan Tinggi malah di diskon putusannya, argumentasinya kok berlawanan dan terlihat seolah menjadi “pertarungan kewenangan”.

Kalau sudah begini, bila pertimbangan hukum sudah diabaikan oleh hakim maka wibawa hukum semakin sangat direndahkan dan merusak lembaga peradilan disebabkan  oleh putusan hakim. Apalagi  terkait perbuatan terdakwa yang kejahatan  korupsinya dilakukan dengan sengaja oleh pelaku bisnis yang berkolaborasi dengan oknum penegak hukum dalam jabatannya  yang menjatuhkan kehormatan lembaga penegak hukum negara. Sudah  hilang motivasi  majelis hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan kehormatan hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim menjadi wajib karena hakim harus memberikan penjelasan tentang fakta yang terbukti dan penafsiran hukum yang diberlakukan atas kasus ini. Namun, terkesan majelis hakim mengabaikan hal ini.

Karenanya, patut diduga  ada muatan lain yang menempel pada putusan hakim yang menggeser pertimbangan maupun hal-hal yang memberatkan menjadi hal-hal yang meringankan.

Ini tragedi tumbangnya keadilan yang kini melanda  pada majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan beberapa kasus besar yang menarik sorotan publik .

Atau jangan-jangan  hakim “korban ketakutan”? Entah itu ketakutan akan kekuasaan atau ketakutan akan motif lain?  Akibat putusan yang diskon begini rasa keadilan jadi liar, apa majelis hakim tidak mau tahu bahwa saat ini rakyat pada kebanyakannya sudah lapar keadilan dan haus kebenaran. Putusan pengadilan seperti begini tidak boleh dibiarkan terus, rakyat merana, dikalahkan terus. Semestinya  kepada para koruptor ini tidak bisa ditolerir karena perbuatannya tersebut, karena telah menyengsarakan rakyat banyak dan menghianati bangsa.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

HOT TOPIC