Connect with us

Ekbis

Salah Kaprah Istilah Sovereign Wealth Funds

Published

on

Oleh: Gede Sandra*

Channel9.id-Jakarta. Tim ekonomi pemerintah nampak gagal paham dengan istilah Sovereign Wealth Funds (SWFs). Dalam salah satu media online (25/1) diberitakan:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan pembentukan SWFs ini memiliki tujuan, sumber dana, entitas, serta karakteristik investor yang berbeda. Salah satu SWFs yang dinilai memiliki kemiripan dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk Indonesia adalah National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) India.

Dikatakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan mirip dengan National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) di India. Tapi pertanyaannya, apakah benar NIIF adalah suatu SWFs?

Baca juga: Salah Peramalan Makroekonomi dan Solusinya

Berdasarkan laman resmi NIIF (https://niifindia.in/) , disebutkan bahwa “National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL) is a collaborative investment platform for international and Indian investors, anchored by the Government of India.

Tidak ada kata-kata Sovereign Wealth Funds (SWFs). Yang ada disebutkan NIIF adalah suatu platform investasi kolaboratif.

Baik, coba kita periksa lagi sumber yang lain. Sekarang ke Lembaga yang memang khusus melakukan databasing seluruh SWFs di Dunia, yaitu SWF Institute (https://www.swfinstitute.org). Bila ditelusuri ke laman organisasi tersebut untuk profil wilayah Asia, terdapat 24 SWFs di wilayah Asia, tapi tidak dicantumkan nama NIIF. Padahal NIIF sudah berdiri sejak tahun 2015.

Dan memang diakui sendiri oleh media ekonomi di India (https://www.indianeconomy.net/splclassroom/what-is-national-investment-and-infrastructure-fund-niif/), bahwa “These funds are known as SWFs and invests in assets as stocks, bonds, real estate, commodities etc. The NIIF is not such an entity and hence can’t be called as an SWFs in the pure sense.” Ya, artinya NIIF tidak bisa disebut sebagai SWF.

Sehingga kurang tepat bila dikatakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) -yang mirip NIIF ini- adalah sebuah SWFs.

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan SWFs? bagaimana sejarahnya? Dan mengapa NIIF yang mirip LPI tidak masuk ke dalam kategori SWFs? Mari kita ulas.

Definisi SWFs

Sejak tahun 2008, anggota-anggota International Working Group (IWG) dari SWFs telah bersepakat dalam Generally Accepted Principles and Practices (GAPP) tentang definisi dari SWFs:

Sovereign wealth funds (SWFs) adalah suatu dana investasi tujuan-khusus yang dimiliki oleh pemerintah. Dibuat oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan makroekonomi, SWFs menyimpan, mengatur, atau mengadministrasikan asset-aset untuk mencapai tujuan-tujuan finansial, dan menerapkan suatu himpunan strategi investasi termasuk investasi dalam aset-aset keuangan di luar negeri. (IWG 2008, p. 3)

Sejarah SWFs

SWF pertama yang dibuat pasca Perang Dunia ke-II adalah Kuwait Investment Authority (KIA), didirikan oleh pemerintah Kuwait pada tahun 1953, delapan tahun sebelum negeri Teluk ini merdeka (1961). Semenjak saat itu telah terbentuk 127 SWFs di Dunia.

Kebanyakan SWFs awal dibentuk oleh negara-negara eksportir komoditi minyak bumi dengan menyisihkan pendapatan minyak mereka. Tujuannya adalah untuk menghindarkan negara-negara tersebut dari apa yang disebut sebagai “Dutch Disease”.

“Dutch Disease” adalah suatu fenomena ekonomi yang menimpa negara-negara pengekspor sumber daya alam (minyak bumi), yang malah mengalami penurunan ekonomi akibat kemunduran sektor manufaktur di negaranya. Yang terjadi dalam fenomena ekonomi ini adalah : naiknya ekspor minyak bumi di negara tersebut akan meningkatkan devisa- meningkatnya cadangan devisa akan memperkuat mata uang negara tersebut – menguatnya mata uang akan membuat biaya impor menjadi mahal – mahalnya biaya impor akan menekan sektor manufaktur negara tersebut yang  tergantung pada bahan baku impor – mundurnya sector manufaktur akan menekan pertumbuhan ekonomi.

Maka jalan keluarnya bagi negara-negara korban “Dutch Disease” adalah dengan mengelola kelebihan pendapatan devisa hasil eskpor minyak buminya. Devisa negara-negara diinvestasikan kembali ke luar negeri membeli saham perusahaan-perusahaan keuangan, otomotif, perhotelan, telekomunikasi, pertambangan, transportasi, atau juga dengan membeli surat-surat utang di negara maju demi mengejar imbal hasil yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam kondisi krisis akibat jatuhnya harga minyak bumi atau krisis keuangan, dana yang terdapat di SWFs juga dapat ditarik untuk menyelamatkan ekonomi negara. Inilah sebenarnya fungsi dari SWFs.

Negara-negara non eksportir minyak, seperti contohnya China, Singapura, Australia, Jepang, Hongkong, dan Korea Selatan ikut membangun SWFs karena mengalami kelebihan pendapatan dari devisa hasil ekspor negara mereka, naiknya pendapatan dari booming sektor properti, dan juga akibat besarnya pendapatan pajak sehingga mengalami budget surplus. Dalam kasus China, banjirnya devisa membuat mata uang Yuan mengalami apresiasi sehingga tidak menguntungkan bagi aktivitas ekspor impor mereka.

Empat SWFs dengan pengelolaan asset yang terbesar adalah: 1) Norway Government Pension Fund Global, Norwegia (US$ 1,1 triliun); 2) China Investment Corporation, China (US$ 1 triliun); 3) Abu Dhabi Investment Authority, UAE (US$ 579 miliar); dan 4) Hongkong Monetary Authority Investment Portfolio, Hongkong (US$ 576 miliar).

Kalau sudah seperti ini, maka ada dua hal  yang dapat disimpulkan:

1. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia bila benar mengacu pada NIIF di India, tidak dapat dikategorikan sebagai SWFs karena tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Lebih tepat bila LPI dikategorikan sebagai “fund manager” yang diinisiasi pemerintah berkolaborasi dengan pihak asing. Selain itu bila benar sebagai SWFs, mereka seharusnya juga tidak menerbitkan bond (surat utang) untuk ekuity, karena justru aktivitas SWFs adalah memborong surat-surat utang di negara maju (rating AAA) dan mengurangi beban utang domestik (contoh Australia).

2. SWFs yang sukses itu didirikan oleh negara-negara tersebut tepat pada masa mereka mengalami berbagai booming komoditi minyak, booming sector properti, devisa ekspor berlimpah, budget surplus, dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Bukan justru dibangun pada saat resesi dan defisit budget sangat besar seperti di Indonesia seperti sekarang. Ingat India pun mendirikan NIIF pada tahun 2015, saat pertumbuhan ekonomi mereka sangat tinggi di 7,9%- bagaimanapun rekam jejak pertumbuhan tinggi inilah yang membuat NIIF menarik di mata investor setelahnya.

*Analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Jokowi: Jangan Sampai Proyek Pemerintah dan BUMN Memakai Barang Impor

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memberikan ruang lebih bagi produk-produk dalam negeri dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang didukung dari sisi permintaan. Menurutnya, dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, akan tercipta efek domino yang besar bagi gerak roda ekonomi dalam negeri di masa pandemi ini.

“Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian/lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ini harus terus, jangan sampai proyek-proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Maret 2021.

Pemberian ruang yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri tersebut tentunya harus disertai dengan peningkatan kualitas produk itu sendiri beserta harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk-produk serupa dari mancanegara.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia menganut keterbukaan ekonomi. Indonesia juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan.

“Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Kita juga enggak mau itu,” sambungnya.

Indonesia juga harus mampu memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri dan daya beli yang sangat besar untuk mendongkrak ekonomi nasional. Presiden menekankan bahwa Indonesia selalu mengundang investasi dan teknologi maju untuk dapat masuk ke Indonesia untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan alih teknologi. Namun, Presiden tidak ingin jika Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Jangan mereka dapat untung, kita hanya menjadi penonton. Enggak boleh seperti itu lagi. Oleh sebab itu, selalu tadi saya sampaikan, partnerkan dengan swasta kita, partnerkan dengan pengusaha daerah, partnerkan dengan BUMN,” tegasnya.

Presiden menekankan, praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dan tidak adil, apalagi bila sampai membahayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri, juga tidak boleh dibiarkan.

 

Continue Reading

Ekbis

Jokowi Tegaskan Investasi dan Hilirisasi Industri Kunci Transformasi Ekonomi Nasional

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 berada di kisaran 4,5 sampai 5,5 persen. Artinya, dalam waktu setahun Indonesia harus mampu membalikkan kondisi dari minus 2,19 persen menjadi plus 5 persen, atau bahkan lebih. Presiden Joko Widodo meyakini, kunci pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut ada di investasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Maret 2021.

“Ini kuncinya ada di Pak Bahlil, Kepala BKPM. Tiap hari saya telepon, saya tanya terus, berapa persen bisa (realisasi) tahun ini, berapa triliun bisa naik, siapa yang masuk, sudah sampai mana, targetnya tercapai enggak? Tiap hari,” jelasnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa banyak peluang usaha yang terbuka dan mampu membuka lapangan kerja serta bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, Presiden selalu berpesan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar bisa menyambungkan antara investor, baik asing maupun dalam negeri, dengan para pengusaha di daerah.

Selain itu, Presiden melihat bahwa dengan hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia akan berhasil mewujudkan sebuah transformasi ekonomi. Jika ini berhasil, maka Indonesia akan dapat melesat menjadi lima besar ekonomi terkuat dunia.

Keyakinan Presiden bukan tanpa alasan. Jika dilihat dari sejumlah indikator, peluang tersebut sangat terbuka lebar. Indonesia memiliki ukuran ekonomi dan peluang bisnis yang sangat besar. Pasar domestik berupa 270 juta penduduk juga merupakan pasar yang sangat besar.

Di samping itu, daya beli rakyat juga sangat besar. Indeks konsumsi konsumen Indonesia terus meningkat dan tercatat berada di angka 84,9 pada Januari 2021, setelah sebelumnya berada di angka 79 pada Oktober 2020.

Konsumsi rumah tangga Indonesia juga sudah menunjukkan sinyal positif, meskipun masih di minus 3,6 persen di kuartal IV 2020 setelah sebelumnya sempat anjlok di minus 5,5 persen di kuartal II 2020. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2020 masuk 15 besar PDB dunia.

“Banyak lembaga-lembaga dunia yang memprediksi Indonesia akan menempati posisi lima besar dengan PDB terkuat di dunia. Pada tahun 2021, PDB kita diprediksi akan kembali, tadi sudah saya sampaikan, pada angka 4,5-5,5 persen,” lanjutnya.

 

Continue Reading

Ekbis

Habiskan Anggaran Rp451 Miliar, Bendungan Sindangheula Perkuat Sektor Pertanian dan Industri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo meresmikan dan meninjau Bendungan Sindangheula yang berada di Kecamatan Paburuan, Kabupaten Serang, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten pada Kamis, 4 Maret 2021.

“Alhamdulillah, pada hari ini Bendungan Sindangheula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan,” ujar Presiden dalam sambutan peresmian.

Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.

Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat yang tentunya, Presiden berharap, akan dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah itu.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan,” tuturnya.

Selain menopang sektor pertanian, bendungan tersebut diketahui juga mampu menyediakan kebutuhan air baku hingga 800 liter per detik. Suplai air baku tersebut menjadi sangat penting bagi industri yang memang banyak berdiri di Provinsi Banten.

Keberadaan Bendungan Sindangheula juga bermanfaat untuk pengendalian banjir dengan kemampuannya mereduksi potensi banjir hingga 50 meter kubik per detik dari meluapnya Sungai Ciujung dan Cidurian.

“Bendungan ini juga berfungsi untuk pembangkit listrik. Bisa menghasilkan 0,40 megawatt sehingga ke depan ini bisa dimanfaatkan juga oleh Provinsi Banten,” imbuh Presiden.

Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat setempat untuk dapat menjaga sekaligus memanfaatkan Bendungan Sindangheula dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Banten yang memberikan sambutan kepada Presiden dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas pembangunan Bendungan Sindangheula. Menurutnya, selain memberikan manfaat bagi petani setempat, bendungan tersebut juga amat dibutuhkan bagi banyak industri di Banten yang membutuhkan air baku.

“Atas nama masyarakat Banten, kami ucapkan terima kasih dengan dibangunnya waduk atau bendungan ini. Bendungan ini akan memberikan aliran untuk kebutuhan air baku bagi Cilegon dan Serang kota maupun kabupaten. Lebih-lebih sekarang ini ada begitu banyak industri yang membutuhkan air baku,” ucapnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

 

Continue Reading

HOT TOPIC