Channel9.id-Jakarta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disusul oleh meningkatnya penetrasi digital di kalangan masyarakat Indonesia. Sayangnya, kondisi ini tidak dibarengi dengan ajegnya pengelolaan data. Sehingga hal ini membuat data yang tersebar tak terintegrasi, tak ada standardisasi dan kesulitan interoperabilitas data. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi industri terkait.

Perusahaan telekomunikasi Telkom berupaya menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan layanan BigBox. BigBox sendiri ialah layanan end-to-end big data yang diproduksi Amoeba, sebagai inkubasi model startup internal perusahaan.

Baca juga : Migrasi Siaran TV Analog ke Digital wajib Selesai pada November 2022

Layanan tersebut disebut bisa menjadi solusi big data analytics, khususnya untuk program Satu Data Indonesia yang dicetuskan pemerintah. Layanan ini menargetkan instansi hingga korporasi di Indonesia.

“Melalui BigBox kami juga mendorong digital talent di Telkom dan BUMN untuk bisa bersama menggali potensi big data ini dan mampu menghadirkan layanan terbaik untuk semua,” ujar Direktur Utama Ririek Adriansyah saat diskusi daring, Rabu (2/12).

Adapun data yang didapat berdasarkan data dari International Data Center (IDC) Benchmark Analysis Report November 2020—yang memiliki produk kunci seperti data integration, data lake, workflow management, search engine, data exploration & insight, real time dashboard, API factory, dan crawling engine.

Laporan IDC itu didasarkan produk horizontal platform BigBox yang terdiri dari 8 modul (BigLake, BigSpider, BigAction, BigSearch, BigQuery, BigBuilder, BigFlow, dan BigEnvelope).

Tak hanya itu, BigBox pun punya vertical platform, yaitu social media analytic platform (BigSocial), e- commerce analytic platform (BigCommerce) dan one data management platform (BigOne).

Sementara itu, Telkom akan mengusung BigOne agar menjadi platform berskala nasional, Satu Data Indonesia.

BigBox dipercaya bisa memenuhi semua kebutuhan dalam mewujudkan rencana pemerintah itu. Mulai dari lingkungan data yang terintegrasi dan mudah diakses, pengolahan data, analitik yang akurat dan dipertanggungjawabkan, hingga menghasilkan insight untuk pengambilan keputusan serta API (Application Programming Interface) marketplace yang memudahkan data dibagi.

Sejatinya, inisiatif untuk menghadirkan BigBox juga dicetuskan Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019 lalu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di sini tertulis soal kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan.

Inisiatif tersebut ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan. Tak hanya sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, namun juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap data publik.

Channel9.id-Jakarta. Beberapa waktu lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyampaikan bahwa TV analog akan dimatikan total secara bertahap dan akan rampung pada 2022.

Teranyar, Menteri Kemkominfo Johnny G. Plate merinci bahwa televisi analog wajib dihentikan paling lambat pada 2 November 2022 pukul 24.00 WIB dan dialihkan menjadi televisi digital. “Sesuai dengan rancangan aturan teknis, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran televisi,” sambungnya saat siaran pers , Rabu (2/12).

Rancangan tersebut merupakan bagian dari dua peraturan pemerintah (PP) yang sedang dibahas Kemkominfo. Adapun dua PP ini merupakan turunan UU Omnibuslaw Ciptaker, yang mengamanatkan migrasi televisi analog ke digital.

Baca juga: Meski Migrasi ke TV Digital, Siaran TV Kabel Tetap Bisa Akses 

Adapun dua aturan itu terdiri dari peraturan norma standar izin usaha (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha/ RPP NSPK) dan aturan pelaksanaannya (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran/ RPP Teknis).

Migrasi siaran analog ke digital ini berlaku untuk penyelenggara siaran milik pemerintah (LPP TVRI) dan swasta (LPS). Nantinya pelaksanaan digitalisasi siaran TVRI akan dilakukan oleh Menteri tanpa evaluasi dan seleksi. Sementara, penetapan Penyelenggara Multipleksing (MUX) untuk LPS harus diseleksi dan dievaluasi oleh Menteri lebih dahulu.

Johnny menjelaskan bahwa seleksi dilakukan pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan Penyelenggara MUX, selain LPP TVRI. Sedangkan evaluasi berlaku untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan MUX sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Kemkominfo pun berkomitmen akan memberi bantuan alat bantu penerimaan siaran digital (set-top-box) kepada rumah tangga miskin. Biaya untuk bantuan penyediaan STB ini akan diambil dari komitmen Penyelenggara MUX. Namun, jika dana tak cukup, maka pemerintah akan menggunakan APBN dan/atau sumber lainnya yang sah.

“Prioritasnya tetap berasal dari Komitmen para Penyelenggara MUX, sedangkan APBN hanya sebagai jalan terakhir jika penyediaan set-top-box dari komitmen Penyelenggara MUX tidak mencukupi,” terang Johnny.

Penyediaan tersebut, menurut Johnny, sesuai amanat UU Cipta Kerja. Ia pun berharap penyusunan kedua rancangan PP tersebut segera rampung paling lambat tiga bulan sejak UU Cipta Kerja berlaku pada 1 Februari 2021.

UU Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mewajibkan televisi analog beralih ke televisi digital. Ini tertuang di ayat 2 pasal 60A yang menyebutkan bahwa migrasi penyiaran televisi terestial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan palong lambat 2 (dua) tahun sejak mulai diberlakukan UU Ciptaker.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memerintahkan siaran televisi analog untuk menghentikan siarannya paling lambat pada 2 November 2022 pukul 24.00 WIB, serta dialihkan menjadi televisi digital. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

“Sesuai dengan rancangan aturan teknis, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran televisi wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat pada tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (2/12).

Baca juga: TV Analog Akan Dimatikan Jika Presiden Tandatangani RUU Ciptaker 

Rancangan ini merupakan bagian dari dua peraturan pemerintah yang sedang digodok Kemenkominfo. Dua PP ini merupakan turunan daru UU Omnibuslaw Ciptaker. Sebab, perubahan dari televisi analog ke digital juga diamanatkan dalam UU tersebut.

Pelaksanaan migrasi siaran analog ke digital ini berlaku untuk penyelenggara siaran milik pemerintah (LPP TVRI), dan swasta (LPS).

Untuk pelaksanaan digitalisasi siaran TVRI akan dilakukan oleh Menteri tanpa evaluasi dan seleksi. Sedangkan penetapan Penyelenggara Multipleksing (MUX) untuk LPS dilakukan oleh Menteri melalui seleksi dan evaluasi.

Johnny menyatakan evaluasi berlaku untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan MUX sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dilakukan untuk LPS yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan MUX sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan seleksi dilakukan pada layanan siaran yang belum ditetapkan Penyelenggara MUX selain LPP TVRI.Sedangkan seleksi dilakukan pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan Penyelenggara MUX selain LPP TVRI.

Kominfo juga menjanjikan akan memberikan bantuan alat bantu penerimaan siaran digital (set-top-box) kepada rumah tangga miskin.

Biaya untuk bantuan penyediaan STB ini bakal diambil dari komitmen Penyelenggara MUX. Namun, jika dana tidak mencukupi, maka pemerintah akan menggunakan APBN dan/atau sumber lainnya yang sah.

“Prioritasnya tetap berasal dari Komitmen para Penyelenggara MUX, sedangkan APBN hanya sebagai jalan terakhir jika penyediaan set-top-box dari komitmen Penyelenggara MUX tidak mencukupi,” lanjut Johnny.

Penyediaan ini menurut Johnny sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan penyusunan kedua RPP tersebut segera rampung paling lambat tiga bulan sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, yakni pada 1 Februari 2021.

Dua aturan itu terdiri dari peraturan norma standar izin usaha (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha/ RPP NSPK)dan aturan pelaksanaannya (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran/ RPP Teknis).

Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memuat kewajiban televisi analog beralih ke televisi digital.

Dalam ayat 2 pasal 60A disebutkan bawah migrasi penyiaran televisi terestial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan palong lambat 2 (dua) tahun sejak mulai diberlakukan UU Ciptaker.

IG