Connect with us

Nasional

Satgas Covid-19: Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta para pelanggar protokol kesehatan ditindak tegas. Wiku juga meminta agar Satgas Penanganan Covid-19 daerah bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, menegakkan disiplin tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar, sesuai peraturan yang berlaku.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, kami meminta siapapun untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sebagai upaya pencegahan sekaligus perlindungan dari penularan Covid-19,” tegas Wiku saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/11).

Baca juga: Satgas: Terjadi Peningkatan Zona Merah

Wiku mengingatkan, upaya penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan baik, apabila koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dijalankan secara efektif.

“Langkah penanganan seperti ini sudah berhasil dijalankan Thailand yang sudah diapresiasi Badan Kesehatan Dunia,” katanya.

Lebih jauh Wiku menyebut, berbagai hal yang sudah dicapai negara-negara lain, dapat menjadi pelajaran bagi upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Meskipun sejauh ini penanganan di Indonesia selama 8 bulan ini sudah berjalan baik, namun upaya ini dapat terus ditingkatkan.

Berbagai pihak juga dapat turut mengkampanyekan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.

“Dan juga para pemangku kepentingan dapat memasifkan upaya 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment,”tandasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Jokowi Sodorkan 18 Nama Calon Anggota Ombudsman ke DPR

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Panitia seleksi (pansel) telah memilih 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2021-2026. Nama-nama tersebut telah dilaporkan pansel kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian mengajukannya ke DPR RI.

“Dengan surat Nomor R-46/PRES/12/2020 pada tanggal 2 Desember 2020, Presiden telah menyampaikan 18 nama tersebut kepada DPR,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan persnya, di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (2/12).

Baca juga: Ombudsman RI Terima 1.346 Pengaduan Terkait Bantuan Sosial 

Pratikno menambahkan, surat Presiden tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR pada Rabu (2/12/2020). Ia pun berharap agar DPR segera menindaklanjuti surat tersebut.

“Kami sangat mengharapkan DPR segera menindaklanjuti dengan memilih 9 orang dari 18 nama tersebut untuk ditetapkan pengangkatannya melalui keputusan Presiden,” ujar Pratikno.

Berikut 18 nama calon anggota Ombudsman RI yang diajukan Jokowi:

1. Andri Gunawan Sumianto (Praktisi)
2. Bobby Hamzar Rafinus (ASN)
3. Dadan Suparjo Suharmawijaya (Lembaga Negara)
4. Hani Hasjim (Praktisi)
5. Heru Setiawan (BUMN/BUMD)
6. Hery Susanto (Swasta)
7. Indraza Marzuki Rais (BUMN/BUMD)
8. James Modouw (Akademisi)
9. Jemsly Hutabarat (BUMN/BUMD)
10. Johanes Widijantoro (Akademisi)
11. Mokh Najih (Akademisi)
12. Muhammad Joni Yulianto (Praktisi)
13. Noorhalis Majid (Lembaga Negara)
14. Ratminto (Akademisi)
15. Robertus Na Endi Jaweng (Swasta)
16. Roby Arya Brata (ASN)
17.Ucu(ASN)
18. Yeka Hendra Fatika (Praktisi)

Pansel dibentuk awal Juli 2020 untuk memilih calon anggota Ombudsman RI yang akan menggantikan anggota periode saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Februari tahun mendatang.

Adapun Pansel tersebut terdiri dari Chandra M. Hamzah sebagai ketua merangkap anggota, Muhammad Yusuf Ateh sebagai wakil ketua merangkap anggota, serta Juri Ardiantoro, Francisia Saveria Sika Ery Seda, dan Abdul Ghaffar Rozin sebagai anggota.

Continue Reading

Nasional

WNI Marahi Warga Asing Dukung Papua Barat Merdeka, Tidak Tahu Kondisi Sebenarnya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Beredar sebuah video di Twitter yang memperlihatkan 3 warga asing menggelar unjuk rasa mendukung Papua Barat Merdeka. Dalam video tersebut, tampak seorang pria asal Indonesia memarahi 3 warga asing tersebut lantaran mendukung gerakan Papua Barat Merdeka.

Pria asal Indonesia tersebut bertanya kepada 3 warga asing tersebut, apakah dibayar dalam melalukan unjuk rasa tersebut. Kemudian, pria tersebut bertanya apakah membaca berita-berita mengenai kondisi Papua yang sebetulnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah membuat masyarakat Papua bahagia. Karena itu, pria tersebut meminta mereka berhenti melakukan unjuk rasa.

Baca juga: KSP: Deklarasi Kemerdekaan Papua Tidak Sah

“Sekarang Jokowi perbaiki Papua, semuanya bahagia. Anda membaca beritanya? Yang asli, tanpa omong kosong? Karena seseorang membayarmu. Berapa gaji Anda? Saya akan membayar Anda dua kali lipat sekarang. Ya, karena Anda bisa mendapatkan uang,” kata pria itu.

“Apakah presiden (Jokowi) saya membunuh orang? Tidak. Kalian hanya ingin uang mudah. Bakar benderanya, saya akan membayar Anda dua kali lipat. Berapa bayaranmu?,” lanjutnya.

Tidak diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam. Namun, salah seorang informan menyatakan, video itu direkam saat Veronica Koeman menggelar demo di Sydney, Australia. Dia menyampaikan, pria asal Indonesia itu bernama Mr Apau.

“Video itu Veronika Koeman gelar demo di Sydney. Seorang Warga Indonesia bernama Mr Apau naik pitam & marah kepada Veronika,” kata dia.

“Bagi Mr Apau, gerak-gerik Veronika adalah penghianatan terhadap bangsa & negara Indonesia. Bravo Mr Apau…!!,” lanjutnya.

Hal itu pun ditanggapi oleh Iwan Sumule, Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM). Menurutnya, video itu membuktikan bahwa Beni Wenda dan Veroncia Koeman mendukung gerakan separatisme.

Dia pun menegaskam dirinya membela negara dan rakyat Indonesia yang memperoleh keadilan. Pun menentang separatisme.

“TEGAKKAN KEADILAN. PERANGI SEPARATIS. Veronika mendukung separatis, harus diperangi,” katanya melalui akun twitternya @RealKetuaProDEM, Kamis (3/12).

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Kasudin Pendidikan Jaktim Meninggal Setelah Terinfeksi Corona

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Suku Dinas Pendidikan (Kasudin) Wilayah 1 Jakarta Timur Ade Yulia Narun meninggal dunia setelah terpapar virus corona (Covid-19), Selasa (2/12) kemarin. Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar membenarkan informasi tersebut.

“Iya. Covid-19,” ujar Anwar di Jakarta, Rabu (3/12) seperti dikutip Antara.

Kepergian Ade Narun menambah daftar kalangan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Lurah Meruya Selatan Ubay Hasan, dan Camat Kelapa Gading M Harmawan.

Baca juga: Sekda DKI Jakarta Wafat Setelah Terpapar Covid-19 

Sementara Ade Yulia Narun meninggal pada Selasa (2/12) sekitar pukul 22.00 WIB di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur.

Jenazah Ade Narun telah dimakamkan di Pemakaman Pondok Rangon secara langsung oleh petugas dari RSKD Duren Sawit.

Proses pemakaman almarhum dilakukan secara protokol Covid-19 dan hanya dihadiri perwakilan keluarga dengan jumlah terbatas demi menerapkan aturan menjaga jarak.

Akumulasi kasus positif Covid-19 di Jakarta hingga Rabu (2/12) mencapai 139.085 kasus dengan penambahan kasus harian 1.166 orang. Dari jumlah itu catatan Satgas Covid-19 Jakarta menunjukkan kasus aktif total sebanyak 10.212 kasus dengan penambahan harian 84 orang.

Terbaru, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diketahui terpapar Covid-19.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC