Channel9.id – Jakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menolak perubahan kurikulum yang dituangkan dalam draft perubahan yang beredar luas.

Dalam draft itu dijelaskan penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat SMK, serta penggabungan mata pelajaran sejarah ke dalam IPS di kelas X dan menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII pada tingkat SMA.

“Ketiga poin tersebut, tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi para pendidik dan masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa arti penting mempelajari sejarah bukan sebuah hal yang sifatnya pilihan,” kata Koor Prodi Pendidikan Sejarah UNJ, Humaidi, Sabtu (19/9).

Humaidi menjelaskan, mempelajari sejarah adalah kewajiban yang menyangkut kepada bangunan identitas kebangsaan dan akar-akar kebudayaan nasional.

“Mempelajari sejarah adalah sebuah kewajiban agar peserta didik mengenali sejarah bangsanya sehingga menguatkan cinta kepada tanah airnya. Terpenting, belajar sejarah penting untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan bahkan menjadi problem solfer bagi masa depan,” kata Humaidi.

Karena itu, Prodi Pendidikan Sejarah menolak draft kurikulum baru yang berupaya menghilangkan manfaat mempelajari sejarah. Sejarah harus tetap menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan.

“Merupakan suatu hal yang baik dan tepat bila sejarah dimasukan dalam kelompok dasar (istilah dalam struktur penyederhanaan kurikulum) sebagai mata pelajaran wajib untuk semua anak bangsa di semua kelas (X, XI, XII) dan semua jenjang (SMA, SMK, MA, MK),” kata Humaidi.

“Lebih bijak saat pandemi, tidak perlu menciptakan kegaduhan yang tak perlu,” pungkasnya.

(HY)

Channel9.id-Jakarta. Kantor pemerintahan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per tanggal 18 September 2020, tercatat ada 27 kantor kementerian/lembaga yang menjadi titik klaster baru corona.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi kantor pemerintah yang paling banyak terjadi penularan Covid-19 dengan jumlah 252 kasus.

Baca juga: Positif Covid, Arief Budiman: Saya Tetap WFH

Mengutip laman corona.jakarta.go.id, berikut daftarnya:

Hingga Jumat (18/09), jumlah kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 1.403. sehingga jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di Ibu Kota sejak Maret adalah 60.875 orang. Untuk kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota, saat ini tercatat 13.105 orang, bertambah 353 orang dibanding Kamis kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 14 September 2020. Anies menyebut, pemberlakuan PSBB ini karena peningkatan kasus yang masif pada September dan ancaman keterbatasan layanan kesehatan.

Channel9.id – Jakarta. Kemendikbud menegaskan mata pelajaran Sejarah akan tetap ada dalam kurikulum. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Suprayitno dalam siara pers, Jumat (18/9). Totok mengatakan, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.

Totok juga menegaskan, Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang.

“Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa,” tegas Totok.

Terkait dengan rencana penyederhanaan kurikulum, memurut Totok, Kemendikbud terus mengkaji penyederhanaan kurikulum pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kajian tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.

Menurut Totok, penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.

“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” ujar Totok.

Totok memgatakan, penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Dalam proses perencanaan dan diskusi ini tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” pungkas Totok.