Connect with us

Hot Topic

Satgas PEN Kebut Penyaluran Bantuan Rp 100 Triliun

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan sedang merealisasikan penyaluran dana program bantuan Rp100 triliun hingga akhir September 2020 atau kuartal III. “Kami bisa lihat selama tujuh minggu plus dua hari sudah Rp87,58 triliun yang bisa kita salurkan. Kami masih punya waktu dua minggu plus dua hari, mengejar angka 100 triliun,” ujarnya, Rabu, 16 September 2020.

Budi mengatakan sejak dibentuk hingga saat ini Satgas PEN telah bekerja selama tujuh pekan lebih tiga hari. Jika melihat penyaluran bantuan yang menjadi fokus Satgas PEN selama ini, dia optimistis target penyaluran Rp100 triliun bisa terealisasi pada akhir kuartal III atau akhir September 2020. “Agar efek multipliernya bisa sangat membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga ini,” kata dia.

Dia menyampaikan jika dilihat dalam 14 hari pada bulan September terdapat beberapa program yang penyalurannya cukup signifikan. Salah satunya program bansos tunai non-Jabodetabek yang dalam dua pekan ini bisa disalurkan Rp2,5 triliun. Sementara Program Kartu Prakerja dua pekan awal di bulan September juga bisa disalurkan Rp2,8 triliun.

Dan yang juga besar penyalurannya yakni program subsidi gaji atau upah yang dalam dua pekan ini sudah disalurkan dua batch senilai Rp3,6 triliun. Jika ditotal dari tiga program itu, dalam dua pekan ini Satgas PEN sudah bisa menyalurkan Rp14,47 triliun.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Tolak Draft Kurikulum Baru, Humaidi: Pelajaran Sejarah Sifatnya Wajib 

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menolak perubahan kurikulum yang dituangkan dalam draft perubahan yang beredar luas.

Dalam draft itu dijelaskan penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat SMK, serta penggabungan mata pelajaran sejarah ke dalam IPS di kelas X dan menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII pada tingkat SMA.

“Ketiga poin tersebut, tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi para pendidik dan masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa arti penting mempelajari sejarah bukan sebuah hal yang sifatnya pilihan,” kata Koor Prodi Pendidikan Sejarah UNJ, Humaidi, Sabtu (19/9).

Humaidi menjelaskan, mempelajari sejarah adalah kewajiban yang menyangkut kepada bangunan identitas kebangsaan dan akar-akar kebudayaan nasional.

“Mempelajari sejarah adalah sebuah kewajiban agar peserta didik mengenali sejarah bangsanya sehingga menguatkan cinta kepada tanah airnya. Terpenting, belajar sejarah penting untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan bahkan menjadi problem solfer bagi masa depan,” kata Humaidi.

Karena itu, Prodi Pendidikan Sejarah menolak draft kurikulum baru yang berupaya menghilangkan manfaat mempelajari sejarah. Sejarah harus tetap menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan.

“Merupakan suatu hal yang baik dan tepat bila sejarah dimasukan dalam kelompok dasar (istilah dalam struktur penyederhanaan kurikulum) sebagai mata pelajaran wajib untuk semua anak bangsa di semua kelas (X, XI, XII) dan semua jenjang (SMA, SMK, MA, MK),” kata Humaidi.

“Lebih bijak saat pandemi, tidak perlu menciptakan kegaduhan yang tak perlu,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Kantor Kementerian Jadi Klaster Baru Covid, Ini Daftarnya

Published

on

By

Kementerian Kesehatan

Channel9.id-Jakarta. Kantor pemerintahan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per tanggal 18 September 2020, tercatat ada 27 kantor kementerian/lembaga yang menjadi titik klaster baru corona.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi kantor pemerintah yang paling banyak terjadi penularan Covid-19 dengan jumlah 252 kasus.

Baca juga: Positif Covid, Arief Budiman: Saya Tetap WFH

Mengutip laman corona.jakarta.go.id, berikut daftarnya:

Kantor Kementerian/Lembaga Jumlah Kasus
Kemenkes 252
Kementerian Perhubungan 175
Kantor PPLP Tanjung Priok 88
Kemkominfo 65
Kementerian Pertahanan 64
Kementerian Keuangan 57
Badan Litbangkes Kemenkes 50
Kemenpora 41
Kementerian ESDM 36
Kemenkumham RI 35
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33
Litbang Kemendagri 33
KKP Pratama Palmerah 32
KKP Tanjung Priok 31
Kemendikbud 25
Kemenakertrans 24
Kemendagri 24
Dirjen Imigrasi 21
Dukcapil Kemendagri 21
Kementerian Pertanian 18
Kantor Pajak Pratama Jakarta 15
Kementerian PPAPP 15
Kemenko PMK 12
Kementerian Bappenas 10
Kemenpan RB 8
Kemenlu 7
Kementerian Kelautan 6
Batlibang Kemenhub 5
Kantor Pajak Cengkareng 5
Kemenag 5
Kemendag 5
KKP Pratama Grogol Petamburan 5
Kemenhub Kelautan 3
Kementerian LH 3
Istana Wapres 2
Kemenkop KUKM 2
Kemenkumham Pejaten Barat 2
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2
Kementerian UMKM 2
Kementerian Perhubungan Perkeretaapian 1
Biro OSDM Kemenaker 1
Dirjen Polpum Kemendagri 1
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakbar 1
Kemenko Parvest 1
Kemenristekbrin 1
Kemensos 1
KPPN Otista 1
KUA Kecamatan Pasar Minggu 1

Hingga Jumat (18/09), jumlah kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 1.403. sehingga jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di Ibu Kota sejak Maret adalah 60.875 orang. Untuk kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota, saat ini tercatat 13.105 orang, bertambah 353 orang dibanding Kamis kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 14 September 2020. Anies menyebut, pemberlakuan PSBB ini karena peningkatan kasus yang masif pada September dan ancaman keterbatasan layanan kesehatan.

Continue Reading

Hot Topic

Kemendikbud Tegaskan Pelajaran Sejarah Akan Tetap Ada di Kurikulum

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kemendikbud menegaskan mata pelajaran Sejarah akan tetap ada dalam kurikulum. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Suprayitno dalam siara pers, Jumat (18/9). Totok mengatakan, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.

Totok juga menegaskan, Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang.

“Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa,” tegas Totok.

Terkait dengan rencana penyederhanaan kurikulum, memurut Totok, Kemendikbud terus mengkaji penyederhanaan kurikulum pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kajian tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.

Menurut Totok, penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.

“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” ujar Totok.

Totok memgatakan, penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Dalam proses perencanaan dan diskusi ini tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” pungkas Totok.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC