Channel9.id – Jakarta. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh menyatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap II bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatera berpotensi mendorong perputaran ekonomi daerah. Bantuan yang mencakup stimulan ekonomi, jatah hidup, dan perlengkapan rumah tangga dinilai dapat meningkatkan daya beli masyarakat terdampak.
“Dana stimulan ekonomi, jatah hidup, dan bantuan lainnya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika dana itu dibelanjakan, perputaran ekonomi di daerah juga akan ikut bergerak,” kata Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/3/2026).
Hal tersebut disampaikan Safrizal saat mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan penyerahan bantuan gelombang kedua bagi korban bencana hidrologi Sumatra oleh Kementerian Sosial di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Senin (16/3/2026).
Penyaluran bantuan tahap II tersebut dilakukan setelah pemerintah menuntaskan tahap pertama yang berfokus pada kerusakan hunian. Hingga saat ini, bantuan telah disalurkan dalam dua gelombang dengan pendekatan bertahap berbasis data yang akurat.
“Penanganan pascabencana ini dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama fokus pada kerusakan hunian, sedangkan gelombang kedua menyasar bantuan perorangan seperti jatah hidup, stimulan ekonomi, dan bantuan perabotan rumah tangga,” ujarnya.
Dalam kegiatan penyerahan bantuan gelombang kedua di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, pemerintah menyalurkan stimulan ekonomi dengan nilai lebih dari Rp100 miliar. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan korban, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Pemerintah menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Oleh karena itu, proses pendataan dilakukan secara bertahap untuk memastikan validitas informasi di wilayah bencana.
“Pendataan harus benar dan akurat, karena dari data itulah seluruh dukungan pemerintah dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak,” kata Safrizal.
Di akhir kegiatan, pemerintah mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan rumah terdampak yang masih belum lengkap. Hal ini diperlukan karena pembangunan hunian bagi korban tidak dapat dilaksanakan tanpa data yang valid dan akurat.
HT
