Channel9.id – Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menggelar Rapat Fasilitasi Penanganan Konflik dan Potensi Konflik Sosial Antar Nelayan di Kabupaten Bulukumba, Kamis (10/8/2023).
Sebagai informasi, rapat fasilitasi penanganan konflik antar nelayan ini termasuk dalam rangkaian acara Gerakan Pembagian dan Pengibaran 10 Juta Bendera Merah Putih dalam menyambut ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Puncak acara kegiatan ini akan dilangsungkan pada Jumat (11/8/2023) di Bulukumba, Sulawesi Selatan dan akan dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam rapat fasilitasi ini, Ditjen Polpum Kemendagri menengahi konflik antar nelayan yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Salah satunya alat tangkap ikan perre-perre yang digunakan oleh nelayan dari luar dan dianggap merugikan nelayan tradisional di Kabupaten Bulukumba.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan nelayan dari Bulukumba, perwakilan nelayan dari Bantaeng, beberapa serikat nelayan seperti DPC HNSI Kabupaten Bulukumba, Syarekat Nelayan Bulukumba, dan AGRA Bulukumba.
Kasubdit Penanganan Konflik, Ditjen Polpum Kemendagri Anug Kurniawan menyampaikan rapat fasilitasi ini dilangsungkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera.
“Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan,” kata Anug, mengawali rapat fasilitasi di Hotel Agri, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kamis (10/8/2023).
Selain itu, rapat fasilitasi tersebut juga bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
Kemudian, rapat fasilitasi dibuka secara resmi oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri, Aang Witarsa Rofik. Dalam sambutannya, Aang menyampaikan bahwa Bulukumba memiliki potensi yang besar, terlebih lagi soal sumber daya alam, budaya, dan pariwisata.
Namun, kata Aang, dengan adanya konflik antar nelayan ini dapat mempengaruhi pada potensi-potensi yang dimiliki Bulukumba tersebut.
“Nelayan akan berdampak, juga pada potensi lain yang ingin segera kita kembangkan di Bulukumba dan sekitarnya, di Bantaeng,” ujar Aang.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan beberapa narasumber yang hadir, di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel M. Ilyas, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bulukumba Ahmad Arfan, Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bulukumba Refah Kurniawan, Pasi Intel Kodim 1411 Bulukumba Letda Inf. Riswanda, dan Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Abustam.
Usai pemaparan materi oleh kelima narasumber, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat oleh para nelayan yang hadir.
Rapat pun ditutup oleh Kasubdit Penanganan Konflik, Ditjen Polpum Kemendagri Anug Kurniawan. Ia berharap rapat ini dapat menyelesaikan konflik antar nelayan yang terjadi di Bulukumba.
“Saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan tolong dijaga stabilitas di daerah, karena secara otomatis stabilitas nasional juga Bapak (nelayan) dukung,” pungkas Anug, menutup rapat.
Baca juga: Pemkab Bulukumba Siap Sukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih
HT
