SDGs Indonesia: Sudah di Jalur yang Benar, Tapi Butuh Akselerasi dan Keberanian
Opini

SDGs Indonesia: Sudah di Jalur yang Benar, Tapi Butuh Akselerasi dan Keberanian

Oleh: Rudi Andries*

Channel9.id-Jakarta. Tanggal 4 Juli 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 111/2022. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai Agenda 2030 PBB.

Tujuh tahun berlalu, bagaimana kinerja Indonesia? Apakah kita sudah di jalur yang benar untuk mencapai 17 tujuan SDGs pada 2030?

Capaian Penting yang Patut Diapresiasi

Indonesia patut diapresiasi karena sejak awal berhasil mengarusutamakan SDGs ke dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN, RKP) hingga daerah (RAD SDGs). Hampir semua provinsi sudah memiliki rencana aksi daerah, dan ratusan perguruan tinggi mendirikan SDGs Center sebagai pusat edukasi, advokasi, dan riset.

Di tingkat substansi, beberapa capaian nyata antara lain:

  • Penurunan tingkat kemiskinan menjadi di bawah 10%.
  • Cakupan listrik nasional mendekati 100%.
  • Angka partisipasi sekolah dasar hampir universal.
  • Laju deforestasi ditekan, terutama pasca-2015.
  • Infrastruktur publik meningkat pesat: jalan, akses internet, transportasi massal.

Komitmen iklim Indonesia juga semakin kuat melalui penetapan target FOLU Net Sink 2030 dan pengembangan pembiayaan hijau, seperti penerbitan Sukuk Hijau yang telah menarik minat global.

Tantangan yang Masih Membayangi

Namun, sejumlah masalah struktural masih jauh dari tuntas:

  • Ketimpangan — baik antara wilayah maupun antar kelompok sosial, masih tinggi. Papua, Maluku, dan NTT masih mencatat kemiskinan ekstrem.
  • Stunting & kualitas SDM — prevalensi stunting 22% (2023) jauh dari target 14% pada 2024. Kualitas pendidikan (literasi & numerasi) masih rendah secara global.
  • Lingkungan & iklim — meski deforestasi melambat, laju kerusakan hutan, polusi udara, dan sampah plastik tetap mengkhawatirkan. Transisi energi masih didominasi batubara.
  • Pendanaan & data — pelaporan SDGs belum sepenuhnya akurat & seragam. Sumber pendanaan masih bergantung pada APBN/APBD.

Singkatnya, laju pencapaian kita tidak cukup cepat untuk memenuhi target 2030, terutama pada aspek kualitas manusia, ketimpangan, dan lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah

Agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan, berikut rekomendasi kebijakan yang lebih rinci:

1   Fokus pada last mile untuk ketimpangan

  • Prioritaskan intervensi di daerah dengan kemiskinan ekstrem tinggi.
  • Perluas program perlindungan sosial berbasis data terpadu & responsif terhadap guncangan ekonomi.

2.   Percepat peningkatan kualitas SDM

  • Perkuat layanan kesehatan ibu & anak untuk percepatan penurunan stunting.
  • Reformasi kurikulum & pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar & menengah.
  • Bangun ekosistem pendidikan vokasi & digital untuk tenaga kerja muda.

3️.  Dorong transisi ekonomi hijau

  • Hentikan secara bertahap subsidi energi fosil & alihkan untuk energi terbarukan.
  • Percepat pembangunan energi surya, angin, & hidro mikro di daerah terpencil.
  • Integrasikan prinsip ekonomi sirkular untuk mengatasi limbah & polusi.

4️.  Perkuat tata kelola & penegakan hukum lingkungan

  • Tingkatkan kapasitas pengawasan & sanksi atas pelanggaran lingkungan.
  • Lakukan moratorium nyata pada konversi hutan alam & lahan gambut.
  • Berikan insentif fiskal & non-fiskal bagi perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan.

5️.  Optimalkan pembiayaan & kemitraan

  • Dorong mobilisasi dana dari sektor swasta, filantropi, dan inovasi pembiayaan seperti ESG bonds, carbon pricing, blended finance.
  • Bangun mekanisme pelaporan & akuntabilitas yang transparan hingga tingkat desa.

6️.  Tingkatkan kapasitas data & monitoring

  • Investasi pada sistem data berbasis digital yang real-time & terintegrasi, termasuk untuk indikator-indikator SDGs.

Perlu Keberanian Politik & Konsistensi

Indonesia sudah di jalur yang benar, namun tidak cukup cepat. Diperlukan keberanian politik untuk memperbaiki kebijakan yang tidak sejalan dengan SDGs, konsistensi lintas pemerintahan, dan kolaborasi semua pihak.

Dengan waktu kurang dari lima tahun menuju 2030, pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto masih punya kesempatan emas untuk mempercepat langkah, memastikan pembangunan Indonesia benar-benar inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

“No one left behind” harus jadi janji nyata, bukan sekadar slogan.

*Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  3  =  4