Channel9.id-Jakarta. Belasan orang menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (11/12). Mereka mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo)
Mereka meminta Anies menghentikan penyelenggaraan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) tanggal 13 hingga 15 Desember nanti.
Koordinator Geprindo, Abdurrahman mengatakan penolakan dilakukan lantaran acara tersebut dianggap mengandung paham budaya asing.
“Pribumi adalah tuan rumah di negeri sendiri, jangan kotori dengan budaya asing yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan generasi penerus anak cucu,” ujar Abdurrahman di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/12).
Abdurrahman melanjutkan, Geprindo menilai acara DWP merusak moralitas bangsa. Oleh karenanya, ia dam anggota Geprindo lainnya meminta Anies untuk menghentikan acara tersebut.
“Kami dari Geprindo meminta Gubernur DKI Jakarta dan birokrasi terkait agar sama-sama menolak acara yang menghancurkan generasi bangsa tersebut,” ujar dia.
Abdurrahman berupaya mengimbau banyak pemuda turut turun ke jalan jika acara tersebut tetap dilaksanakan. Ia meminta agar semua pemuda turut adil menyelamatkan bangsa.
“Kami Geprindo mengajak seluruh pemuda mengajak bersama sama turun ke jalan apabila tuntutan kami tidak direspons,” tekannya.
Selain Geprindo, Gerakan Pemuda Islam (GPI) juga sempat menyatakan bakal melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak DWP di Balai Kota dan JIExpo Kemayoran, Kamis (12/12) mendatang.
Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran mengatakan aksi demo itu acara DWP merupakan event atau kegiatan maksiat terbesar di Asia.
“Event maksiat terbesar di Asia, di mana para penikmat maksiat akan berkumpul di JIExpo Jakarta Kemayoran dan akan melakukan pesta, baik itu seks bebas, maupun narkoba dan kegiatan meminum minuman keras, itulah yang kami kutuk,” kata Rahmat, Selasa (10/12).
Menurut Rahmat, sebagai gubernur yang didukung oleh umat Islam, seharusnya Anies tak memberi izin acara DWP berlangsung di Jakarta.
“Oleh karena itu kami menuntut agar supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mencabut izin yang sudah diberikan terkait pelaksaan DWP,” tutup dia.
(LH)
