Connect with us

Nasional

Sekjen Kemendagari Sampaikan Strategi Akselerasi Reformasi Birokrasi Provinsi DIY

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menyampaikan sejumlah strategi yang perlu dilakukan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mengakselerasi Reformasi Birokrasi (RB). Dia menyebut, hal yang perlu dilakukan yakni menjaga keselarasan, komitmen, dan berkelanjutan upaya RB di setiap lini. Karena itu, penting bagi Provinsi DIY untuk menyelaraskan program RB dengan program jangka menengah dan tahunan instansi perangkat daerah.

“Untuk menjaga keselaran RB di setiap lini, maka harapan saya ini penting bagi Provinsi DIY untuk menyelaraskan program RB saya kira dengan program jangka menengah dan tahunan instansi,” ujar Hudori saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Provinsi DIY yang digelar secara virtual, Selasa (18/5/2021).

Hudori menuturkan, Provinsi DIY juga dinilai perlu melakukan peningkatan di area perubahan RB karena mengalami penurunan capaian target RB pada 2018-2019. Misalnya dalam penguatan akuntabilitas dan deregulasi kebijakan.

Baca juga: Arief Budimanta: Tren Suku Bunga Rendah Akan Mengakselerasi Pertumbuhan

Di sisi lain, Hudori menyarankan, agar program RB dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistemik dan kolaboratif antarentitas. Hal itu meliputi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaksana perubahan, dan pemangku kepentingan sehingga saling terhubung untuk mencapai tujuan serta sasaran RB.

Hudori menambahkan, pelaksanaan RB harus menggunakan pola yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung baik secara virtual maupun tatap muka melalui ruang kolaborasi reformasi birokrasi.

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan RB, baik pada entitas pemerintah daerah maupun perangkat daerah, adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Upaya ini juga perlu melibatkan pimpinan sehingga ada tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi tersebut.

“Jadi tidak hanya misalnya kolaboratif, yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi,” kata Hudori.

Untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki kecepatan dan ketepatan dalam melayani, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni regulasi yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan; sumber daya manusia yang andal, adaptif, dan berkualitas.

“Serta struktur kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi sehingga mendukung penerapan RB,”tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jokowi Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat untuk Saat Ini

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Melonjaknya kasus Covid-19 dan tingkat keterisian tempat tidur yang semakin meningkat, Pemerintah telah menerima banyak masukan termasuk Pembatasan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown. Namun, PPKM Mikro dinilai merupakan kebijakan yang paling tepat untuk saat ini.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menampaikan keterangan di Istana Kepresidenen Bogor, Jawa Barat pada Rabu (23/06, yang juga disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujarnya.

Jokowi menyebut, berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek. Menurutnya, kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” imbuhnya.

Baca juga: Satgas: Upaya Penurunan Tingkat Keterisian Tempat Tidur Harus Lebih Baik 

Untuk itu, Jokowi meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Jelang HUT Bhayangkara, Mabes Polri Gelar Upacara Cuci Pataka

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Jelang HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2021, Markas Besar Polri menggelar Upacara pencucian pataka atau panji-panji Koprs Bhayangkara, Rabu 23 Juni 2021.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, upacara itu merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan dengan tujuan pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata.

“Suatu tradisi yang wajib dilaksanakan dengan melakukan pencucian panji-panji Polri yang merupakan simbol untuk mensucikan dan pembersihan diri,” kata Argo dalam keterangannya.

Pencucian panji-panji menjadi pedoman dan semangat untuk tiap insan Polri tetap berpegang teguh pada kebenaran, melaksanakan tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum serta mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Argo menyampaikan, pelaksanaan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk intropeksi dan perenungan kepada seluruh prajurit Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugasnya.

Polri juga berharap menjadi lembaga negara yang semakin dicintai oleh masyarakat dalam menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini.

“Ke depan dapat menjalankan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ktertiban masyarakat secara profesional,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Apresiasi Capaian Inovasi Kabupaten Sumenep

Published

on

By

Kemendagri Apresiasi Capaian Inovasi Kabupaten Sumenep

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi capaian inovasi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Apresiasi tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi pembicara pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten Sumenep yang digelar secara virtual, Selasa (22/6/2021).

Fatoni mengungkapkan, kiprah Kabupaten Sumenep terbilang membanggakan karena berhasil masuk ke dalam 10 besar daerah paling inovatif klaster kabupaten berdasarkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Selain itu, berkat capaian tersebut, Kabupaten Sumenep juga memperoleh penghargaan daerah paling inovatif dalam gelaran Innovative Government Award tahun 2020.

“Prestasi ini tentu menggembirakan, sebab Kabupaten Sumenep menunjukkan dirinya sebagai daerah dengan inovasi tinggi,” jelas Fatoni di hadapan jajaran perangkat daerah Kabupaten Sumenep.

Baca juga: Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Dirinya mengingatkan agar Kabupaten Sumenep tidak cepat berpuas atas capaian saat ini dan terus meningkatkan inovasinya setiap tahun. Hal itu disebabkan persaingan inovasi antar pemerintah daerah sangat tinggi. Apalagi, dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Inovasi Daerah, sering kali pemerintah daerah saling berkompetisi menjadi yang terbaik. “Diharapkan saat pengukuran Indeks Inovasi Daerah nanti, setiap daerah melaporkan inovasi yang terbaik, tak terkecuali Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

Fatoni menjelaskan, inovasi merupakan elemen tak terpisahkan dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Dengan inovasi, kata dia, berbagai kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara tepat sasaran. Selain itu, inovasi juga mampu mempercepat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dirinya mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah agar bersinergi untuk menghasilkan terobosan kebijakan yang lebih baik. Dengan bekal tersebut, pemerintah daerah diyakini akan mampu berdaya saing secara global.

Guna menghasilkan inovasi yang berkualitas, lanjut Fatoni, pemerintah daerah perlu menerapkan berbagai strategi, salah satunya mewajibkan setiap perangkat daerah untuk berinovasi. Namun hal itu perlu didukung oleh komitmen yang tinggi dari segenap aparatur daerah. Melalui langkah tersebut, akan tercipta ekosistem kompetisi antarperangkat daerah dalam berinovasi.

Di sisi lain, Fatoni menambahkan, setiap inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah penting untuk dipublikasikan. Lantaran ikhtiar tersebut bisa menginspirasi pemerintah daerah lain untuk melakukan replikasi.

“Hal ini sejalan dengan Badan Litbang Kemendagri dalam menggagas aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), di mana berbagai inovasi di dalamnya dapat direplikasi untuk digunakan secara cuma-cuma,” ujarnya.

Selain itu, Fatoni juga mengimbau agar daerah dapat mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam berinovasi. Para pejabat struktural maupun fungsional dinilai perlu dibekali pemahaman metode berinovasi di lingkungan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Langkah tersebut diyakini dapat membentuk pola pikir baru yang memacu para aparatur untuk bekerja dengan cara yang lebih baik.

Sementara itu, kata Fatoni, pemerintah daerah juga perlu melakukan kolaborasi dengan lembaga think tank. “Sinergi ini akan membantu Pemda melahirkan terobosan kebijakan, sekaligus menjadi klinik inovasi yang dapat mendorong munculnya inovasi,” terang Fatoni.

Continue Reading

HOT TOPIC