Channel9.id-Jakarta. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian penegasan batas desa. Ia menegaskan persoalan batas wilayah tak hanya soal garis di peta, tetapi berimplikasi pada dana desa, pelayanan publik, hingga potensi konflik antarwarga.
“Batas desa ini sangat berpengaruh. Beberapa kali keributan sampai kekerasan fisik antardesa akibat persoalan batas ini,” kata Tomsi dalam Sosialisasi dan Rakor Teknis ILASPP Penegasan Batas Desa di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Tomsi mengungkapkan capaian nasional penegasan batas desa saat ini baru sekitar 14,4 persen. Ia menyebut angka tersebut masih jauh dari harapan.
Menurutnya, jika kinerja berjalan dengan pola yang sama, capaian lima tahun ke depan hanya meningkat sekitar 6 hingga 7 persen. “Terus kapan mau 100 persennya?” tegasnya.
Untuk mempercepat progres, Tomsi meminta daerah memprioritaskan desa yang tidak memiliki sengketa batas agar proses administrasi dapat segera dirampungkan. Sementara desa yang masih bersengketa dapat ditangani bertahap dengan pendekatan khusus.
“Yang sudah jelas batasnya dan disepakati para pihak, itu percepat administrasinya. Jangan ikut tersendat karena yang bermasalah,” ujarnya.
Ia menekankan target bukan sekadar untuk dipenuhi, tetapi harus bisa dilampaui sebagai bentuk komitmen bersama. Tomsi berharap Rakor ini dapat menjadi momentum mempercepat program secara nasional.
“Mudah-mudahan dengan adanya acara ini apa yang saya sampaikan bisa betul-betul terwujud,” pungkasnya.
Baca juga: Mendagri Tito Tantang Kepala Daerah Lebih Inovatif
