Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengizinkan digelarnya festival musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019, kendati diprotes sejumlah pihak.
Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan Pemprov selalu mendukung aktivitas budaya yang baik.
“Ini sebagai bentuk perayaan kebinekaan yang dimiliki warga Jakarta pemprov DKI pada dasarnya mendukung segala bentuk aktivitas budaya dan kesenian yang bersifat positif,” ujar Alberto melalui akun instagram resmi Pemprov DKI @pemprovdki, Kamis (12/12).
Selain itu, DKI juga bertugas menjaga norma dan budaya dalam acara tersebut. Namun, kata dia, bukan berarti Pemprov DKI mengesampingkan kritik dan saran masyarakat terkait gelaran musik tersebut.
“Dengan mempertimbangkan segala aspek masukan dan kritik dari masyarakat Pemprov DKI Jakarta memberikan izin kegiatan dengan catatan khusus,” katanya.
Alberto menekankan, pertama, panitia telah berjanji kepada Pemprov DKI bahwa acara tersebut akan mengikuti aturan legal formal dan menghormati nilai budaya secara kepatutan. Setiap aktivitas akan dipantau.
“Panitia juga berjanji pada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya,” tuturnya.
Menurut Alberto, jika ada peraturan yang dilanggar, DKI akan mencabut izin acara tersebut.
“Jika janji dari pihak panitia pelaksana DWP 2019 dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas termasuk di dalam nya bisa mencabut izin kegiatan,” jelas dia.
Lebih lanjut, Alberto mengatakan tetap mengundang seluruh partisipasi publik untuk bisa beraktivitas di Jakarta dalam sektor budaya dan pariwisata. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi Gubernur.
“Pemprov DKI Jakarta mengundang seluruh partisipasi publik baik domestik maupun internasional untuk beraktivitas di sektor pariwisata kebudayaan untuk mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya Bahagia Warganya,” ujarnya.
Selain Alberto, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan DWP merupakan acara akhir tahun di Jakarta yang cukup menghasilkan. Menurutnya, DKI berpotensi mendapatkan pendapatan dari tiket penjualan acara tersebut.
“Itu kan hajat akhir tahun termasuk profit untuk DKI. Nanti saya minta komisi C saya suruh untuk awasi ke sana bagaimana laporannya keuangannya. Tiket itu bukan kecil, pendapatannya gede,” ujar dia.
Sebelumnya telah diberitakan, warga yang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia menolak acara DWP berlangsung. Mereka menilai acara tersebut tidak sesuai norma dan budaya di Jakarta.
Penolakan terhadap gelaran DWP juga sempat terjadi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 2017. Namun, gelaran DWP tetap berjalan dari awal hingga akhir. Sedangkan, 2018 lalu, DWP tak digelar di Jakarta, namun di Bali. Tepatnya di kawasan Gelora Wisnu Kencana (GWK). Saat itu, pihak panitia yakni Ismaya Group mengatakan dalih perpindahan itu karena kondisi Jakarta jelang Pilpres 2019.
(LH)
