Channel9.id-Jakarta. Hampir setahun setelah bencana melanda Sumatera, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terus berjalan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat pemulihan dengan mengoptimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.
Pesan tersebut disampaikan Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan pemulihan di tiga provinsi yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Pembahasan juga mencakup langkah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027.
“Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,” kata Tito, dalam rilis yang diterima Channel9.id-id.
Pemulihan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan konektivitas, pendidikan, kesehatan, pasar, tempat ibadah, hingga sarana ekonomi dan UMKM. Pemerintah juga menangani normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
Namun, luasnya wilayah bencana dan hujan yang masih berlangsung menjadi tantangan tersendiri. Banjir dan longsor susulan membuat sejumlah wilayah membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen.
Tito mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan berlangsung hingga 2028. Karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terus bekerja serta pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang tersedia, baik dari Transfer ke Daerah (TKD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ujarnya.
Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah terdampak di tiga provinsi tersebut. Dana itu terdiri atas bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan TKD Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD Rp1,44 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.
Meski demikian, Tito menyoroti realisasi penggunaan anggaran yang belum merata. Di Sumatera Barat, misalnya, realisasi tertinggi tercatat 54 persen, sementara ada daerah yang baru mencapai 5 persen. Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak membiarkan anggaran yang telah disediakan pemerintah pusat mengendap, padahal kebutuhan pemulihan masih cukup besar.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” tegasnya.
Menurut Tito, anggaran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, dan pembersihan sungai. Pemda juga diminta lebih proaktif melakukan mitigasi di wilayah yang berpotensi terdampak bencana, terutama menjelang meningkatnya potensi hujan dan bencana hidrometeorologi.
Dengan target pemulihan hingga 2028, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah merealisasikan dana yang telah tersedia sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Baca juga: Tito Tegaskan Pemulihan Pascabencana Sumatera Tak Berhenti meski Bencana Susulan Mengancam
