Connect with us

Hot Topic

Sidang Azis Syamsuddin Akan Digelar di Pengadilan Tipikor PN Jakpus

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Azis Syamsuddin segera menjalani persidangan usai KPK menyatakan berkas perkara dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah, telah P21 atau lengkap. Azis akan disidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

”Sudah dilaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas nama tersangka AZ (Azis Syamsuddin) dari Tim Penyidik kepada tim jaksa karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin 22 November 2021.

Oleh karena itu, penahanan Azis akan diperpanjang untuk waktu 20 hari ke depan, terhitung sejak 22 November 2021 hingga 11 Desember 2021. Azis saat ini ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Baca juga: Azis Syamsuddin Segera Disidang

”Tim jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara, dengan batasan waktu 14 hari kerja. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Ali.

Azis merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. KPK mengumumkan Azis sebagai tersangka kasus tersebut pada 25 September 2021.

Dalam konstruksi perkara yang disusun KPK, Azis diduga telah memberikan suap kepada mantan Penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp3,1 miliar dari komitmen awal Rp4 miliar.

Pemberian tersebut agar AKP Robin membantu mengurus kasus di Lampung Tengah yang melibatkan Azis dan Aliza Gunado yang sedang diselidiki oleh KPK.

Aliza merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Atas perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebelumnya menyebut Azis meminta fee delapan persen dari total DAK. Dugaan itu dibeberkan Mustafa dalam persidangan dugaan suap penanganan perkara di Tanjungbalai.

“Waktu itu memang ada pembicaraan seperti itu (meminta fee). Tapi, saya bilang sama Pak Azis, nanti saudara Taufik Rahman (mantan Kadis Bina Marga Lampung Tengah) saja urusan teknis, saya enggak ngerti kalau teknis,” kata Mustafa melalui telekonferensi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 1 November 2021.

Permintaan itu dilontarkan Azis saat Mustafa berkunjung ke rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mustafa bisa bertemu Azis atas bantuan Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaedi.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberikan izin pelaksanaan Reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021.

“Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan, Rabu 1 Desember 2021.

Zulpan menyampaikan, kegiatan dilarang karena berpotensi menciptakan kerumunan mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Baca juga: Polri Antisipasi Aksi Reuni 212 Pekan Depan

“Polda Metro Jaya bertugas menjaga ketertiban, utamanya untuk ketertiban masyarakat, ini dilakukan dalam prinsip kepolisan. Ini dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan keselamatan rakyat sebagai yang utama. Kita juga mencegah kerumunan yang bisa berakibat kurang baik khususnya Covid-19,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang tetap melakukan aksi akan dikenakan tindak pidana.

“Mereka yang memaksa akan mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dapat dipidana,” ucapnya.

Adapun hukuman yang akan diterapkan bagi mereka yang memaksa melakukan Reuni 212 yaitu berdasarkan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Selain tiga Pasal KUHP di atas, Zulpan menjelaskan pelanggar akan dikenakan saksi UU Karantina Kesehatan.

“Bagi yang memaksa yaitu kita persangkaan dengan tidak pidana yang ada ditindak pidana khusunya Pasal 212 sampai 218 KUHP,” katanya.

Seperti diketahui ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat pelaksanaan Reuni 212. Yaitu di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Masjid Az Zikra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Propam Dalami SOP Polisi Tembak 2 Orang di Tol Bintaro

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bidang Propam Polda Metro Jaya menyelidiki kasus anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang menembak dua orang di Tol Bintaro. Propam mendalami terkait SOP penembakan itu.

“Jadi kami sinergi dengan Krimum Polda Metro Jaya untuk benar-benar memastikan apakah ada atau terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik, nanti bisa sinkron dengan penyelidikan Krimum,” kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bhirawa Braja Paksa, Rabu 1 Desember 2021.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebut pihaknya masih mendalami ada tidaknya kesalahan SOP yang dilakukan oleh Ipda OS dalam kasus ini.

Baca juga: Polri Pastikan Beri Sanksi ke Personel yang Langgar Aturan di Timika

“Karena pelaku adalah anggota Polri dan kedua, benarkah peristiwa penembakan, prosedurnya dan lain sebagainya. Mohon sabar, karena ini masih didalami dan masih dilakukan penyelidikan mendalam,” ujar Tubagus.

Seperti diketahui, aksi penembakan terjadi di Exit Tol Bintaro pada Jumat, 26 November 2021 malam. Ada dua korban yang tertembak pada bagian perut.

Satu dari dua korban ini akhirnya dinyatakan tewas. Belakangan diketahui pelaku penembakan merupakan anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya berinisial Ipda OS.

Penembakan ini bermula dari adanya laporan polisi dari warga yang mengaku diikuti oleh sejumlah mobil dari Sentul, Bogor. Polisi mengarahkan mobil pelapor menuju ke arah kantor PJR di Tol Bintaro.

Setelah tiba di TKP, polisi nyaris ditabrak oleh korban hingga polisi melepas tembakan dan mengenai kedua korban.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Polri Pastikan Beri Sanksi ke Personel yang Langgar Aturan di Timika

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri memastikan memberi sanksi tegas ke anggota yang terbukti melanggar aturan saat insiden perselisihan antara Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole Brimob di Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua. Proses hukum masih berjalan.

“Ini masih dalam proses di Propam. Nanti hasil pemeriksaan tentu bagi anggota yang bersalah akan diberikan tindakan sesuai dengan perbuatannya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu 1 Desember 2021.

Namun demikian, Ramadhan memastikan bahwa permasalahan yang memicu keributan antar anggota satuan tugas khusus di Papua itu telah terselesaikan dan berakhir.

Saat ini, kata Ramadhan, masing-masing institusi tengah melakukan pendalaman agar anggoga yang terlibat dan melanggar hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Masing-masing satuan akan menindaklanjuti. Tentu dari Polri akan melakukan pemeriksaan,” ujar Ramadhan.

Diketahui, insiden perkelahian antara anggota Polri dan Kopassus di Tembagapura, Timika, telah diselesaikan secara damai. Kejadian tersebut hanya kesalahpahaman keduabelah pihak.

Video diduga keributan antar anggota TNI tergabung dalam Satgas Nanggala Kopassus dan anggota Brimob Polri dari Satgas Amole di Kabupaten Mimika beredar di media sosial.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC