Channel9.id-Jakarta. Situs DPR RI belum dapat diakses publik hingga Kamis, 8 Oktober 2020 siang. Selain itu, sempat beredar sejumlah video yang viral di sosial media menunjukkan laman situs tersebut berganti tulisan menjadi “Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia”.
Merespon hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya akan menelusuri temuan tersebut. “Diselidiki,” tutur Argo di Jakarta, Kamis (08/10).
Peretasan situs DPR ini diduga merupakan buntut kekecewaan masyarakat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Argo berjanji akan mengumumkan hasil penyelidikan polisi.
Baca juga: PDIP Heran dan Geli Atas Sikap Fadli Zon
“Nanti setelah ada hasil lidik (diketahui motifnya),” kata Argo.
Selain situs DPR RI, laman situs DPRD Parepare yang beralamat di dprd-pareparekota.go.id diretas orang tak dikenal. Tampilan web-nya (deface) berubah dan penuh kata-kata makian.
Sekretaris Dewan Kota Parepare, Sulsel Anzar mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan peristiwa peretasan situs DPRD Parepare oleh orang yang tak bertanggungjawab.
Akibat ulah hacker, kata Anzar, warga Kota Parepare mengalami kendala tak bisa mengakses informasi-informasi penting seputar kegiatan DPRD Parepare yang biasanya ditampilkan secara transparan di laman tersebut.
“Saya cek dulu. Tentunya kita akan berupaya bagaimana laman website bisa normal kembali dan masyarakat tentunya bisa kembali mengetahui seputar kegiatan yang dilakukan wakilnya di DPRD Parepare ini,” ujarnya.
Hingga pukul 11.00 WIB, saat channel9.id mencoba mengakses situs dpr.go.id dan situs milik DPRD Parepare, keduanya tidak belum bisa di akses. Bahkan, situs dprd-parepare.go.id tampilan berubah dengan foto ‘The Real Imposter’.
Selain itu, peretas yang mengatasnamakan Juna dan Lutfie404 ini juga turut menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi,
“Hai DPR,Para Bedebah,Anjing,Tikus Berdasi,Sekaligus Sampah Masyarakat.Sudahkah Kalian memikirkan Aspirasi Rakyat hari ini? Atau justrusibuk tidur memimpikanUangyang kalian dapatkan?THE REAL IMPOSTOR INDONESIA.”
Sebagai informasi, aksi hacking dan deface ini merupakan sebuah upaya peretasan yang sering kali menyerang situs web pemerintahan.
