Connect with us

Nasional

Soal Mafia Alutsista, Connie Rakuhadini Minta Kemhan Undang KPK

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pengamat pertahanan Connie Rakuhadini Bakri meminta Kemhan untuk mengundang KPK mengusut dugaan adanya mafia modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Sebelumnya, Connie mengungkap dugaan adanya mafia alutsista yang disebutnya Mr. M, tidak lama setelah tenggelamnya KRI Nanggala-402 beberapa pekan lalu.

Connie menyatakan, adanya Mr. M juga diakui keberadaanya oleh tokoh antara lain Anggota DPR RI Komisi I M. Farhan, Mantan KaBAIS S. Ponto, dan Deputy V KSP Jaleswari Pramodawardhani.

“Maka menjadi tugas Kemhan bersama-sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr. M dimaksud – bukan tugas seorang akademisi atau intelektual,” kata Connie dalam rilis resmi, Senin 10 Mei 2021.

Connie menyatakan, bukan tugas dia sebagai seorang akademisi untuk mengungkap sosok Mr. M. Dia menyatakan, tugas dia untuk bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan atau Kemhan supaya dapat menindak oknum yang bermain-main dalam upaya modernisasi Alutsista.

“Mr M atau Mdmme M – Mr X atau Mdmme X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID. Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Tambah Anggaran Alutsista Jadi Rp 75 Triliun Tahun Depan

Connie juga menyatakan, Good Governance memandatkan adanya transparansi dalam negara demokratis termasuk tranparansi anggaran pertahanan. Dia mengingatkan, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan Alutsista.

“Tanpa adanya transparansi anggaran akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi,” ujarnya.

Terkait industri pertahanan semu atau palsu, Connie menyatakan, sudah dikatakan sejak era Menhan terdahulu bahwa hal termudah untuk melakukannya adalah melalui audit teknologi yang ketat oleh K/L terkait bersama BPK kepada semua pelaku Inhan BUMN dan atau BUMS

“Hasil audit teknologi lah yang akan menjawab dan menunjukkan siapa dan apa saja BUMN dan BUMS yang termasuk dalam kelompok pelaku Pseudo Inhan sehingga diperlukan kemauan keras dan kemampuan KEMHAN untuk mewujudkan hal ini bersama K/L terkait terutama BPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan meminta isu mafia alutsista berinisial M yang sempat disinggung oleh Connie Rahakundini Bakri dilaporkan ke KPK dan Polri.

“Bila perlu laporkan tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian. Jangan sampai sekedar menjadi rumor dan fitnah,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Selain soal sosok M, Dahnil melanjutkan pihaknya berharap Connie menyatakan soal industri pertahanan bayangan yang dikelola seorang jenderal di Kemhan.

“Termasuk yang dia sebut ada industri pertahanan bayangan, sebutkan saja Jenderal yang dia sebut-sebut bermain itu siapa,” kata Dahnil.

Dia menyayangkan pernyataan Connie yang sempat viral di sejumlah media itu. Connie disebutnya hanya melempar rumor namun tak membukanya secara utuh.

“Kasihan banyak jenderal yang baik-baik di Kemhan dan TNI yang menginginkan perubahan mendasar dan menguatkan pertahanan RI, namun menjadi korban tuduhan dan rumor yang disampaikan oleh Bu Connie,” kata Dahnil.

“Tradisi akademisi itu adalah jujur dan menyampaikan sesuatu didasari oleh fakta dan data bukan rumor apalagi fitnah. Akademisi bisa salah namun tak boleh berbohong,” kata Dahnil.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Published

on

By

Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia. Kerja sama itu diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori, dengan Ketua Umum IAP Indonesia Hendricus Andy Simarmata, di Ruang Rapat Sekjen, Rabu (23/6/2021).

Hudori menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya penandatanganan kerja sama tersebut. “Hari ini kita menandatangani nota kesepahaman, jadi nota kesepahaman ini kan bentuk konkret wujud kerja sama, ini kerja sama lembaga dan lembaga, artinya Kemendagri dengan IAP,” ujar Hudori.

Baca juga: HUT DKI, Sekjen Kemendagri Paparkan Capaian dan Tantangan ke Depan

Hudori mengungkapkan, kerja sama ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perencanaan. Dia menekankan, kerja sama ini harus dilanjutkan dengan langkah konkret yang bisa dilakukan dengan para komponen Kemendagri.

Dirinya menyoroti organisasi IAP yang telah tersebar di 31 provinsi. Meski jumlahnya belum menjangkau ke seluruh provinsi, Hudori meyakini organisasi tersebut memiliki jaringan yang luas.

Continue Reading

Nasional

Penyekatan Suramadu Ditiadakan, Polda Jatim Fokus ke Wilayah Zona Merah

Published

on

By

Penyekatan Suramadu Ditiadakan, Polda Jatim Fokus ke Wilayah Zona Merah

Channel9.id-Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombe Pol Gatot Repli Handoko memastikan pos penyekatan tes swab antigen di dua sisi Jembatan Suramadu wilayah Bangkalan dan Surabaya ditiadakan. Namun, penyekatan akan bergeser di zona merah COVID-19 di Bangkalan.

Lima kecamatan yang dilakukan penyekatan dan pelaksanaan PPKM Mikro yakni Kecamatan Bangkalan Kota, Arosbaya, Klampis, Geger dan Berneh.

“Penyekatan digeser ke zona merah di delapan desa lima kecamatan PPKM Mikro,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko di Surabaya, Rabu (23/6/21).

Baca juga: Khofifah Terapkan Mikro Lockdown Daerah Zona Merah di Jatim

Dicabutnya pos penyekatan Suramadu, lanjut Gatot, setelah dilakukan analisa dan evaluasi, ada penurunan kasus dari warga yang di-swab di penyekatan Suramadu.

“Penyekatan di Suramadu kan sudah 14 hari dan kita analisa terus sudah ada penurunan masyarakat yang positif COVID-19. Makanya kita bergesernya ke delapan desa di lima kecamatan tersebut,” ungkap Gatot.

Disinggung terkait pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), Gatot mengatakan tetap digelar di penyekatan pada delapan zona merah dan beberapa wilayah di Madura.

“Itu yang kita gunakan di-full-kan ke hulunya nantinya pemeriksaan SIKM dilakukan di sana. Ada beberapa pos penyekatan di Sampang, Bangkalan yang di sana akan diminta SIKM-nya,” papar Gatot.

Selain itu, Gatot mengatakan ada sejumlah petugas gabungan yang akan bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di Bangkalan meski penyekatan Suramadu ditiadakan.

“Ada petugas gabungan dari TNI dan pemerintah. Ada juga petugas dari Polda, Kodam V/Brawijaya.

Ada pasukan Brimob yang membantu penyekatan, lalu petugas lainnya ada yang membagi sembako dan bantuan. Selain itu, ada petugas yang ikut mengawasi proses vaksinasi,” jelasnya.

Dari seluruh upaya ini, Gatot berharap penyebaran COVID-19 di delapan desa berzona merah yang ada di lima kecamatan Bangkalan bisa segera diatasi.

“Harapan ke depannya delapan zona merah ini bisa menjadi zona oranye, kuning, bahkan bisa hijau,” pungkas Gatot.

Continue Reading

Nasional

Parkir Mobil 60 Ribu Perjam, Wagub: Tarif Parkir Dunia Terus Meningkat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Rencana Unit Pengelola (UP) Perpakiran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir mobil cukup bikin heboh warga ibukota.

Nantinya tarif parkir akan naik hingga Rp 60 ribu per jam untuk kendaraan roda empat dan Rp 18 ribu per jam untuk roda dua.

Hal ini tertera dalam revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, saat ini aturan tersebut masih dalam kajian.”Tarif parkir terus meningkat di seluruh dunia seiring dengan pendapatan, kemampuan, seiring dengan kemacetan,” ujar Ariza di Balai Kota, Selasa, 22 Juni 2021.

Orang nomor dua di ibukota itu menambahkan, upayakan ini juga dilakukan supaya masyarakat dapat pindah menggunakan transportasi publik.

“Mengurangi kemacetan kan tidak hanya satu sumber, tidak hanya melalui parkir, banyak lainnya. Tapi itu sangat terkait ya. Satu sama lain terintegrasi baik,” pungkasnya.

Usulan penerapan tarif parkir tinggi ini berdasarkan kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) yang sudah diterapkan UP Perparkiran di bawah Dishub DKI Jakarta.

Revisi Pergub tentang penerapan tarif parkir tinggi di beberapa koridor jalan diterapkan pada ruas-ruas yang sudah tersedia angkutan umum dengan tingkat layanan yang telah dioptimalkan.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC