Channel9.id – Jakarta. Pemerintah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Sosialisasi dan Strategi Komunikasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Ibis Jakarta Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, 24 -26 November 2021.
P3PD sendiri merupakan program kerja sama empat kementerian dan Bappenas untuk memperkuat pengelolaan kapasitas pemerintahan desa. Keempat kementerian itu yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, dan Kemenko PMK.
Adapun FGD ini diadakan untuk membahas strategi komunikasi yang cocok dalam rangka memperkuat dan menyukseskan produk P3PD. Oleh karena itu, diundang narasumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenko PMK.
Bava juga: P3PD Diharapkan Jadi Solusi Berbagai Permasalahan di Desa
Diundang pula berbagai elemen masyarakat yakni tenaga ahli P3PD, akedemisi Pasca Sarjana UNJ, ITC Forum, akademisi UI, sejumlah media online maupun cetak, dan mahasiswa.
FGD ini bertujuan supaya para pelaksana P3PD dapat memahami dan mengidentifikasi, serta mengoptimalkan dukungan publik dan stakeholder terkait peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“FGD ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan sumberdaya manusia pada pemerintahan desa dan diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa,” kata Kepala Sekretariat P3PD Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri Oktofianus J. Rahanra, Kamis 25 November 2021.
“Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa. Seperti bidang manajemen pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa,” lanjutnya.
Menurut Tenaga Ahli Publikasi P3PD Yasmin Alvina, FGD ini diadakan karena perlu ada pembahasan untuk menganalisis bentuk komunikasi apa yang bisa menyukseskan program ini supaya tepat sasaran.
Terlebih, di Indonesia banyak ragam macam suku dan budaya sehingga strategi komunikasi untuk daerah harus mendekatkan kepada kearifan lokal.
“Mungkin, strategi komunikasi di Jawa dengan daerah lain pasti berbeda. Di situ lah peran penting komunikasi,” ujar Yasmin.
Sementara itu, Asisten Staf khusus Wapres bidang ekonomi dan kemiskinan DR. Tri Chandra Aparianto mengungkapkan sejumlah daftar masalah yang ada di pemerintahan desa. Menurutnya, sebelum mengidentifikasi strategi komunikasi, perlu melihat sejumlah masalah yang ada di desa-desa.
Salah satu masalah itu yakni banyak desa yang belum optimal dalam memanfaatkan SDA di wilayahnya karena status kepemilikan SDA itu dipegang oleh kementerian terkait.
“Hampir sekitar 30 ribu desa beririsan dengan kehutanan, perkebunan, dan tambang. Ini menjadi problem karena desa tidak memiliki status sendiri karena SDA milik orang lain,” kata Chandra.
Menurut Chandra, hal itu menjadi masalah hulu yang berada di pemerintah desa. Keadaan itu yang menyulitkan pemerintah untuk membuat program memberantas kemiskinan di desa.
“Ada cerita bagaimana kita berupaya mendorong untuk memberantas kemiskinan. Kami berupaya melakukan penguatan produk daya beli. Tapi kalau desa tidak punya objek yang digarap bagaimana? Yang muncul produk luar, bukan dari desa setempat,” ujar Chandra.
Praktisi Komunikasi Halim Mahfudz alias Gus Iim menyampaikan, strategi komunikasi bisa berjalan baik bila elemen pentahelix bisa saling bersinergi. Adapun pentahelix yakni bersatunya unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.
“Lima elemen ini bergabung dan berbagi informasi kemudian bisa mengerucutkan masalah bersama secara kreatif dan inovatif,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Seblak Jombang, Jawa Timur ini.
Dia menambahkan, berdasarkan pernyataan OECD tahun 2007, bahwa penyelenggaraan program yang utuh bisa berdampak positif. Karena itu, pentahelix diyakini memberikan manfaat maksimal kepada lima elemen itu.
Selain itu, ketika menyampaikan sebuah kebijakan, pemerintah perlu menyosialisasikan informasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga, informasi yang ingin disampaikan ditangkap perangkat desa.
“Bahasa harus dipahami oleh perangkat desa dan masyarakat. Kemudian, harus terukur, dan terencana dengan baik,” ujar Gus Iim.
Sementara itu, Wartawan Sindonews Chamad Hojin menyampaikan, sejak ditetapkan UU Desa, banyak perangkat desa yang hanya mementingkan soal dana desanya. Padahal, UU Desa tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan desa.
“Ketika ada UU Desa kan soal keuanganya, belum soal pemberdayaan desa. Narasi ini yang masih bingung. Jadinya di bawah hanya ribut soal dana desa saja,” ujarnya.
Hojin berharap kehadiran P3PD dapat mengembalikan spirit UU Desa untuk memodernkan dan memperkuat demokrasi di desa.
HY
