Channel9.id-Jakarta. Prasyarat terselenggaranya pemerintahan yang baik adalah terjaminnya ketertiban dan keamanan nasional. Kedua hal ini bergantung pada kesamaan cara pandang masyarakat terkait makna bangsa dan negara.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Dapil Sulawesi Utara Ir. Hugua, menjelang Rakornas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertajuk “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman, dan Harmoni”, Selasa (11/4).
Hugua mengatakan bahwa sejarah panjang masing-masing individu atau kelompok membentuk perbedaan cara pandang. Perbedaan ini, pada gilirannya, memungkinkan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat dan memicu konflik. Maka dari itu, dibutuhkan upaya agar konflik bisa dicegah, yakni dengan mewujudkan ketahanan nasional dan ketahanan sosial budaya.
“Ketahanan nasional adalah sebuah keadaan atau kondisi yang dihasilkan oleh sebuah proses dengan pendekatan Panca Gatra, yaitu: ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jika ketahanan pada Panca Gatra itu rusak, maka rusaklah negara,” pungkas Hugua.
Sementara itu, lanjutnya, “ketahanan sosial ialah ketangguhan, keuletan bangsa, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan dari luar maupun dalam negeri.”
Hugua mengatakan bahwa untuk mewujudkan ketahanan di dua aspek itu, diperlukan pembacaan yang mendalam. Ini termasuk dengan melihat lebih jauh mengenai berbagai bangsa, suku, dan lain sebagainya, sehingga ditemukan kesamaan dan semuanya bisa bersatu padu dalam negara. Meski demikian, ia tak memungkiri bahwa pada prosesnya tak selalu mulus. “Misalnya sekarang, tantangan yang kita hadapi seperti ketidakpastian situasi global, konflik geopolitik, kerentanan pangan dan energi, tekanan moneter global, hingga degradasi lingkungan,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa salah satu kunci untuk mendukung ketahanan nasional dan sosial budaya ialah dengan memberdayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, anggaran ini sebaiknya tak hanya digunakan untuk pembangunan yang sifatnya fisik, tetapi juga untuk membangun kematangan emosional masyarakat.
“Kita lupa bahwa ternyata pembangunan fisik sangat tergantung pada kematangan emosional masyarakat, misalnya untuk pemberdayaan komunitas dan sejenisnya,” sambung dia.
Lebih lanjut, Hugua berpesan bahwa pemimpin pemerintahan yang baik harus menyatukan pikiran, hati, dan tekad. “Selain itu, pemimpin harus punya pikiran sebagai pemimpin, dan hatinya memahami bagaimana kepentingan rakyat. Gunakan mata dan telinga untuk pastikan kebutuhan rakyat, lalu baru letakkan APBD demi kesejahteraan mereka,” tutupnya.
Baca juga: Mendagri: Kelompok Masyarakat Harus Solid Supaya Konflik Bisa Dicegah
