Channel9.id – Jakarta. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, 74,6 persen publik responden tidak percaya dengan isu tersebut.
Direktur PT Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan tiga alasan utama mayoritas masyarakat tidak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Alasan tersebut yaitu kekuatan jejak dan logika prosedural, konfirmasi dari lembaga resmi, serta kesadaran publik atas motif politik.
“Responden survei menempatkannya sebagai bagian dari dinamika politik, bukan sebagai fakta yang mengancam legitimasi kepemimpinan nasional,” kata Ardian, Rabu (31/7/2025).
Ia menyebut, isu ijazah palsu Jokowi memang terus bergulir di ruang publik. Isu ini menjadi topik dalam pemberitaan televisi, talkshow, podcast, dan media sosial.
Namun di tengah riuh narasi yang berkembang, lanjut Ardian, mayoritas masyarakat justru menunjukkan sikap yang lebih tenang dan rasional. Dalam survei tersebut, hanya terdapat 12,2 persen masyarakat responden yang mempercayai isu itu.
Ardian mengungkapkan, dalam hasil survei, mereka yang tak percaya pada isu ijazah palsu Jokowi merata di semua segmen demografi, mulai mereka yang berpendidikan rendah hingga kalangan terpelajar.
Begitu pula dari masyarakat akar rumput hingga kelompok mapan, di pedesaan maupun perkotaan, dari generasi Z (di bawah 27 tahun) hingga generasi Baby Boomer (di atas 60 tahun), serta dari semua konstituen partai politik.
Ia membeberkan setidaknya terdapat tiga alasan relevan mayoritas publik tidak percaya pada isu tersebut berdasarkan hasil survei, yakni pertama, kepercayaan publik yang telah terbangun selama lebih dari satu dekade pemerintahan Jokowi menjadi fondasi utama.
Dalam persepsi publik, sambung dia, Jokowi merupakan figur yang naik dari bawah, bukan elite politik tradisional, dan rekam jejaknya sudah teruji mulai wali kota, Gubernur DKI, hingga dua periode sebagai presiden.
“Dalam kurun waktu itu, proses administratif seperti pencalonan kepala daerah dan presiden tentu melalui tahapan verifikasi yang ketat, termasuk pengecekan dokumen ijazah oleh KPU dan instansi resmi,” tuturnya.
Kemudian alasan kedua, yakni otoritas lembaga negara dan akademik telah memberikan klarifikasi yang jelas dan resmi. Universitas Gadjah Mada sebagai kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan telah menegaskan Jokowi merupakan alumnus sah mereka.
Disebutkan bahwa kepolisian, melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli.
Alasan ketiga, lanjut Ardian, publik semakin sadar bahwa isu tersebut memiliki muatan politis yang kuat, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, maju dan menang sebagai Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Bagi publik, momen munculnya isu ini tidak lepas dari dinamika kekuasaan dan kontestasi elite menjelang periode politik baru,” ucap Ardian.
Adapun survei tersebut merupakan survei nasional tatap muka yang dilaksanakan di semua provinsi pada 28 Mei 2025 sampai 12 Juni 2025 dengan metode multistage random sampling (pengambilan sampel acak bertingkat).
Survei menggunakan 1.200 responden, dengan estimasi margin kesalahan alias margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Untuk memperkuat temuan dan analisis, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif berupa wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan media analysis.
Baca juga: Eks Rektor UGM Sofian Effendi Tarik Pernyataan soal Ijazah Jokowi Palsu
HT
