Connect with us

Nasional

DPR Desak Kominfo Take Down Video Mirip Giselle

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Maraknya peredaran video syur mirip artis Gisella Anastasia di media sosial memprihatinkan banyak pihak, tak terkecuali dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menyoroti penyebar video yang harus disanksi pidana.

“Saya kira penyebar video itu perlu mendapatkan sanksi pidana karena menyebarkan konten-konten pornografi,” kata Karding, kepada wartawan, Senin (09/11).

“Jadi segera harus dilakukan penyelidikan sekaligus juga memberi pendidikan kepada seluruh pengguna medsos untuk tidak mudah melakukan share upload dengan label motivasi mulai dari motivasi iseng sampai pada motivasi sengaja itu harus dihukum,” lanjutnya.

Baca juga: Polisi Cek Video Syur Mirip Giselle

Karding juga meminta Kemenkominfo untuk mendeteksi dengan cepat video berkonten pornografi. Sehingga, katanya, video sudah di-takedown sebelum beredar luas.

“Saya kira Kominfo perlu ada satu cara atau sistem yang mampu mencegah bahkan mentake down segera jika ada video-video yang kontennya negatif atau video-video seperti inilah,” ujarnya.

Polri mengatakan video seks viral yang oleh warganet disebut dengan deskripsi ‘mirip Gisel’ terjaring dalam kegiatan patroli siber. Polisi sedang menyelidiki video tersebut.

“Memang Polri sedang menyelidiki melalui cyber patrol terkait dengan peredaran video porno yang katanya ‘mirip Gisel’,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Sabtu (7/11/2020).

“Polri menyelidiki baik terhadap videonya dan terhadap akun-akun yang menyebarkan videonya,” sambung Awi.

Sebelumnya, dalam video yang beredar terlihat perempuan yang disebut warganet mirip dengan Gisel tengah melakukan hubungan badan dengan seorang pria.

Hubungan badan itu terjadi di salah satu ruangan dengan televisi yang masih menyala. Ada tirai cokelat yang juga terlihat dalam ruangan tersebut.

Hukuman bagi penyebar video porno diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Bunyi pasal tersebut: ‘Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar’.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

KSP: Aksi Menolak PPKM Minim Empati terhadap Nakes dan Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan rencana aksi demonstrasi yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu terkait dengan beredarnya pesan berantai dan berbagai unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk turun ke jalan. Aksi turun ke jalan menolak PPKM juga telah dilakukan di beberapa daerah baru-baru ini.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak.

Bahkan, lanjutnya, kritik tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, termasuk dari pihak-pihak lain seperti akademisi/pakar, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak yang memberi perhatian terhadap penanganan Covid-19.

“Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” ujarnya pada Jumat (23/7).

Lagi pula, imbuh Juri, kebijakan pembatasan ini juga dibarengi dengan usaha-usaha untuk meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian.

“Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako,” ungkapnya.

Baca juga: Ajakan Demo Saat PPKM, Polri: Kita Amankan Jika Ada Kerumunan 

Selain itu, di saat yang sama pemerintah membangun sistem yang memudahkan dan meringankan pasien Covid-19. Hal itu termasuk bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) dengan layanan telemedicine dan obat gratis.

Karena itu, Juri mengimbau penting sekali untuk menghindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Hal itu seperti aksi-aksi demonstrasi yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19, dimana saat ini daya penularannya sangat cepat.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua yang berjuang memerangi Covid-19 seperti para tenaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sedang berjuang sembuh. Juga empati kepada aparat yang menjaga masyarakat agar taat protokol kesehatan, dan terhadap masyarakat yang bahu membahu mengatasi pandemi serta berusaha meringankan beban ekonomi,” jelasnya.

Menurut Juri, kolaborasi dari semua pihak adalah kunci untuk bisa mengatasi masalah ini. Hal itu bisa dimulai dari bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, hingga bergotong royong membantu masyarakat sekitar yang sedang isoman.

“Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari Covid-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Kemendagri: Polisi Pamong Praja Dapat Diangkat Menjadi Penyidik PNS

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu disampaikan Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, Jumat (23/7/2021).

“Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS,” kata Bernhard.

Ia menjelaskan, penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 256 ayat 6 disebutkan Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan Pasal 257 Ayat 1 Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat 2 Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Baca juga: Menteri Tito Jelaskan Peran Satpol PP Dalam Penanganan Pandemi

Adapun persyaratan untuk menjadi PPNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 3A menyebutkan Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;
  2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a;
  3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 dua tahun terakhir dan;
  7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Sementara itu, sambung Bernhard, pola Pendidikan dan Pelatihan PPNS Menurut Pasal 5 Perkapolri 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 disebutkan: Pertama, pendidikan dan latihan PPNS dilakukan dengan pola: 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari; 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dan; 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari.

Kedua, diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.

Ketiga, diklat dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan daerah tindak pidana ringan dan pelanggaran dengan  hukum acara singkat atau cepat.

“Berdasar regulasi tersebut, baik Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri yang sampai saat ini masih berlaku sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Perda, mengingat PPNS pada Satpol PP mengikuti Diklat Penyidikan yang diselenggaran oleh Polri dan diangkat sebagai pejabat PPNS oleh Kementerian Hukum dan HAM setelah mendapatkan rekomendasi dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung,” tandas Bernhard.

 

Continue Reading

Hot Topic

Presiden Jokowi Menelepon Menkes Terkait Ketersediaan Obat di Apotek

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo pada Jumat, 23 Juli 2021, mengunjungi salah satu apotek di Kota Bogor. Presiden hendak mengecek ketersediaan beberapa jenis obat dan suplemen yang dibutuhkan masyarakat untuk penanganan Covid-19.

Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi menjumpai beberapa jenis obat dan vitamin mengalami kekurangan stok. Presiden pun menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan ketersediaan obat-obatan tertentu.

“Pak, ini saya cek ke apotek di Bogor. Saya cari obat antivirus Oseltamivir, enggak ada. Cari lagi, obat antivirus yang Favipiravir juga enggak ada, kosong. Saya cari yang antibiotik, Azithromycin, juga enggak ada,” ujar Presiden kepada Menkes.

Baca juga: Bayar Nakes 100 Persen, mendagri Tito Minta Kepala Daerah Contoh Walikota Depok 

Setelah melakukan pengecekan, Menkes pun memberikan data terkait stok obat-obatan yang dicari Presiden tersebut di sejumlah apotek lain di Kota Bogor.

“Itu ada data online yang ada di rumah sakit, nah itu bisa dilihat by kota segala macam, berikut apoteknya, Kimia Farma, Century, Guardian, K24,” jelas Menkes di ujung telepon.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah meluncurkan situs https://farmaplus.kemkes.go.id/ untuk memudahkan masyarakat mengecek ketersediaan obat dan vitamin, terutama bagi pasien Covid-19. Situs tersebut mencakup lebih dari 2.100 apotek di seluruh provinsi di Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden menyarankan kepada masyarakat yang membutuhkan obat dan vitamin tersebut untuk mengecek terlebih dahulu di https://farmaplus.kemkes.go.id/

“Anda bisa mengecek ketersediaan obat dan vitamin itu melalui situs https://farmaplus.kemkes.go.id/ yang sekarang mencakup lebih dari 2.100 apotek di seluruh provinsi di Indonesia,” ucap Presiden Jokowi dalam akun Instagram @jokowi.

 

Continue Reading

HOT TOPIC