Connect with us

Hot Topic

Asyik, BLT Gaji Pekerja di Bawah Rp5 Juta Cair Hari ini

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan pencairan bansos tunai (BLT) subsidi gaji pekerja di bawah Rp5 juta untuk gelombang kedua akan mulai dilakukan hari ini, Senin (9/11).

Namun, sebelumnya, pemerintah akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu.

“Untuk pencairan tahap II batch pertama mungkin Senin,” ungkap Ida dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/11).

Baca juga: BLT Gaji Masuk ke 36,9 Juta Rekening, Kamu Diantaranya?

Ida mengatakan jumlah penerima BLT gelombang kedua kemungkinan lebih sedikit dari gelombang pertama. Sebab, ada beberapa penerima BLT gelombang pertama yang memiliki gaji di atas Rp5 juta.

“Jadi kemarin KPK merekomendasikan agar datanya dipadankan dengan wajib pajak, ternyata ditemukan ada yang gajinya di atas Rp5 juta,” kata Ida.

Meski begitu, mayoritas penerima adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Selanjutnya, pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan berdiskusi dengan KPK dan BPK untuk meminimalisir kesalahan penyaluran BLT.

“Maka dari itu, kami akan konsultasikan kembali dengan KPK dan BPK untuk proses lebih lanjut,” tutur Ida.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp37,7 triliun dalam menyalurkan BLT kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.

Targetnya, dana itu disalurkan untuk 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020.

Sejauh ini, BLT sudah disalurkan untuk 12,4 juta penerima. Masing-masing penerima mendapatkan dana sebesar Rp2,4 juta.

Namun, penyalurannya dilakukan dalam dua gelombang. Untuk gelombang pertama dan gelombang kedua masing-masing diberikan sebesar Rp1,2 juta.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Mahfud MD: Ada Elite Papua yang Korupsi Dana Otsus

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, ada korupsi yang dilakukan elite di Papua terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Karena itu, pihaknya tengah mencari formula terkait regulasi terbaik supaya Dana Otsus bisa dirasakan masyarakat. Terlebih, Dana Otsus rencananya akan ditingkatkan di tahun depan.

“Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kita atur bagaimana caranya,” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Jumat (4/12).

Mahfud menyampaikan, pemerintah kini tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Kepres) berkaitan dengan pembangunan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan.

Pemerintah juga sedang menggodok revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Revisi itu mencakup dua hal, yakni berkaitan dengan jumlah dana Otsus yang akan disalurkan dan mengenai pemekaran provinsi di Papua.

“Pembesaran atau perpanjangan pemberian dana Otsus dari semula itu dua persen menjadi 2,25 persen. Revisi Undang-undangnya dalam waktu dekat ini,” katanya.

Mengenai pemekaran provinsi di Papua sendiri ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan wilayah Papua yang cukup luas.

“Nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya itu yang nantinya mulai digarap secepatnya sesuai prosedur. Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Itu sikap pemerintah, kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Ustaz Maaher Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menahan Ustaz Maaher At-Thuwailibi selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri.

Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA ini ditahan usai kemarin menjalani pemeriksaan intensif.

“Sudah dilakukan penahanan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jumat (4/12).

Dalam perkara ini, cuitan Maaher di Twitter diduga mengandung unsur pelanggaran dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia pun terancam hukuman maksimal enam tahun penjara.

Cuitan yang dinilai melanggar hukum itu ialah saat Maaher mengunggah foto Luthfi bin Ali bin Yahya mengenakan serban putih.

Cuitan itu diduga bermuatan rasa kebencian, permusuhan, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Maaher pun dijerat Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Pelanggaran Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor Staf Presiden (KSP) menyesalkan insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia.

“Sehingga insiden yang terjadi di KJRI Melbourne tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum internasional,”ujar Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM KSP, Jaleswari Pramodhawardani, Jumat (04/12).

Pelanggaran hukum ini berdasarkan ketentuan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler serta hukum kebiasaan internasional. KJRI harus dihormati dan tidak dapat diganggu gugat, terlebih diterobos masuk dan disusupi tanpa izin.

Baca juga: WNI Marahi Warga Asing Dukung Papua Barat Merdeka, Tidak Tahu Kondisi Sebenarnya 

“Negara penerima dalam hal ini Australia memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menjaga keamanan dari area Konsulat Jenderal Republik Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, sebuah video pengibaran bendera Bintang Kejora oleh orang tak dikenal di KJRI Melbourne, Australia beredar. Bendera Bintang Kejora identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebelumnya, bendera Bintang Kejora yang identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkibar KJRI Melbourne pada Selasa (1/12/2020) dengan disertai spanduk yang berisi tulisan “TNI Out Stop Killing Papua”.

Bendera ini dikibarkan oleh 5 orang yang memanjat kantor KJRI. Insiden tersebut terekam CCTV dan beredar dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Twitter.

Kejadian pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne ini juga pernah terjadi pada 2017 lalu. Kala itu, insiden tersebut membuat pemerintah Indonesia meradang.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC