Connect with us

Nasional

Survei Sebut Warga Makin Takut Berpendapat, PDIP: Demokrasi Tidak Boleh Merusak

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Sebesar 21,9 responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut mengemukakan pendapat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap wajar penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian saat warga tengah menyatakan pendapat secara terbuka.

Partai pengusung Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa demokrasi juga dilakukan dengan aturan main yang berlaku dan tidak merusak fasilitas publik.

“Terhadap demonstrasi berulang kali PDIP menegaskan bahwa hal untuk menyuarakan pendapat diatur di dalam konstitusi tetapi demokrasi tidak boleh merusak,” kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (28/10).

Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi ini mengatakan, demokrasi harus dilakukan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia berpendapat bahwa demokrasi harus dilakukan dengan disertai etika, perilaku serta moralitas yang baik.

Hasto mengatakan, ketika demo sudah merusak fasilitas publik maka disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegakkan hukum.

Dia melanjutkan, penegakan hukum dilakukan guna memastikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

“Jadi karena itulah yang dilakukan bukanlah suatu bentuk represif kalau represif gambarannya sangat jelas yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru,” katanya.

Dia mengklaim bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan pemimpin yang terus membangun dialog. Dia mengatakan, keduanya juga merupakan kepala negara yang mendengarkan aspirasi dari masyarakat demikian pula dengan partai berlogo kepala banteng moncong putih tersebut.

Sebelumnya, survei Indikator juga mengungkap bahwa sebesar 20,8 persen menyatakan sangat setuju kalau warga makin sulit berdemonstrasi dan 53 persen responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi.

Sementara hanya 19,6 persen responden yang menyatakan kurang setuju bahwa warga makin sulit turun ke jalan.

Kemudian hanya 1,5 persen responden tidak setuju sama sekali dengan pernyataan bahwa warga makin sulit berdemonstrasi.
Indikator juga menemukan bahwa mayoritas publik setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.

Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena. Sementara 19,8 persen menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilhan politiknya dengan penguasa.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Pjs Gubernur Kepri Imbau Masyarakat Tak Bepergian pada 9 Desember

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menghimbau dan meminta kepada masyarakat Provinsi Kepri yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 untuk tidak bepergian sebelum menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon gubernur Kepri dan calon bupati walikota.

Bahtiar juga mengharapkan Bupati, Walikota dan aparat TNI, Polri bergerak bersama-sama, untuk mengingatkan masyarakat untuk menuju tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember itu.

“Saya minta seluruh aparat bergerak bersama dengan tokoh masyarakat untuk menghimbau baik melalui mesjid, mushola dan tempat ibadah lainnya agar wajib pilih untuk datang ke TPS, pada hari Rabu,  9 Desember 2020 mulai pukul 7.00 sampai 13.00 WIB,” kata Bahtiar di Tanjungpinang, Jumat (27/11).

Baca juga: Kemendagri: Negara Sedang Darurat Bencana, Pemimpin Harus Jadi Telada 

Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri ini juga meminta agar masyarakat yang memiliki hak pilih pada pilkada serentak ini, untuk tidak bepergian kemana-mana, bila tidak dalam keadaan terdesak dan darurat hingga selesai pencoblosan.

“Jangan kemana-mana atau tidak boleh bepergian dulu, hingga semua sudah mencoblos,” ujarnya.

Bahtiar menyebutkan, dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang peduli untuk mensukseskan pilkada serentak ini, maka target nasional dalam partisipasi pemilih 77,5 % akan tercapai.

Selain itu tegasnya, dengan semua aktif akan ada dampak positif dan baik dalam proses pilkada tersebut, dan juga di pastinya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas pada masyarakat dan daerahnya.

“Kita semua harus mendorong angka partisipasi pemilih, sehingga bisa mencapai minimal 80 persen, atau diatas target nasional yang hanya sebesar 77,5 persen,” harap Bahtiar.

Bahtiar juga meminta agar penyelenggaran pilkada baik KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bekerja dengan baik.

Sebab bila penyelenggara pilkada ini bekerja dengan baik, maka hasil pilkada juga akan berkualitas dan berjalan dengan baik.

“Aturan harus ditegakan dan yang lebih penting lagi jangan sampai timbul klaster baru Covid-19 dalam pilkada ini. Saya minta semua jajaran dinas kesehatan siaga satu kawal protokol kesehatan pilkada serentak 9 Desember 2020. Kita semua harus komitmen dengan pilkada sehat dan tercipta pilkada aman, jujur dan adil,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

4 Pegawai Positif Corona, Kantor Imigrasi Palu Tutup

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Sulawesi Tengah terpaksa menutup sementara pelayanan terkait dokumen keimigrasian menyusul empat pegawai terkonfirmasi positif terpapar Covid-19.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Palu, Danil Rachman mengungkapkan keempat pegawai itu kini telah menjalani isolasi mandiri sambil menunggu tindak lanjut pemeriksaan dari intansi berwenang yang ada di daerah setempat.

“Mereka sementara ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing,” kata Danil, Jumat (27/11).

Meski pelayanan ditutup, khusus untuk pemohon dokumen perjalanan bagi masyarakat yang akan berobat ke luar negeri karena sakit dan mereka yang akan memperpanjang izin tinggal tetap diprioritaskan. Pelayanan hanya dikhususkan bagi hal-hal yang bersifat darurat.

Beberapa waktu lalu, seluruh pegawai Kantor Imigrasi Palu menjalani swab tes di salah satu laboratorium kesehatan di Kota Palu. Langkah mengehentikan sementara waktu kegiatan di kantor imigrasi semata-mata untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan bersama.

“Ini kebijakan dari kepala kantor agar supaya dilakukan sterilisasi dan baru akan dibuka kembali pelayanan pada 2 Desember 2020,” katanya.

Hari ini suasana Kantor Imigrasi Palu tampak sepi. Hanya ada seorang satpan yang siaga. Padahal, hari-hari sebelumnya terlihat cukup ramai melayani para pemohon paspor dan dokumen keimigrasian lainnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Rais Aam NU Miftachul Akhyar Resmi Menjadi Ketum MUI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Miftachul Akhyar resmi terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2020-2025. Kiai Miftah, begitu ia akrab disapa, sampai saat ini masih menjabat sebagai Rais Aam PBNU sejak 2018 lalu.

Ia terpilih berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh 17 Tim Formatur yang dipilih oleh peserta Munas X MUI yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (26/11) malam.

“Bahwa Ketum Terpilih adalah Almukarom Miftachul Akhyar,” kata anggota Tim Formatur Munas MUI, Ma’ruf Amin, Jumat (27/11) dini hari.

Baca juga: MUI Dukung DPR Untuk Sahkan RUU Minol 

Pengumuman itu lantas disambut tepuk tangan yang meriah dari peserta Munas.

Miftachul menjadi Ketua Umum MUI ke-8 sejak organisasi ini berdiri pada 1975 lalu. Ia menggantikan posisi Ma’ruf Amin menjabat sebagai Ketum MUI 2015-2020. Kini Ma’ruf menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Diketahui, Miftachul sendiri sempat disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketua umum MUI 2020-2025.

Sementara itu, beberapa jajaran pengurus Dewan Pimpinan MUI juga telah terpilih dalam Munas X MUI. Diantaranya Amirshah Tambunan terpilih sebagai Sekretaris Jendral MUI.

Selain itu, Ma’ruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025. Ia menggantikan posisi Din Syamsuddin yang menjabat posisi tersebut pada periode 2015-2020.

“Ketua Dewan Pertimbangan adalah Ma’ruf Amin,” kata Ma’ruf mengumumkan dirinya sendiri.

Pengumuman itu lantas disambut tepuk tangan yang meriah dari peserta Munas.

Pelaksanaan Munas X MUI kali ini berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya karena digelar di tengah pandemi virus Corona. Munas menggunakan protokol kesehatan pencegahan corona yang ketat. Para peserta Munas diselenggarakan dengan dua cara dengan melalui online dan offline.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC