Channel9.id – Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung penuh upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial terkait kasus lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT). “ACT izinnya sudah dicabut oleh Kementerian Sosial, sekarang dalam proses pemeriksaan, pengawasan. Kami tentu Pemprov DKI Jakarta mendukung upaya-upaya dari Kementerian, dari pemerintah pusat, dari aparat hukum,” kata Ahmad […]
Channel9.id – Jakarta. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali meminta keterangan petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana yang dilakukan lembaga tersebut, Senin. Kedua petinggi yang dimintai keterangan adalah pendiri ACT Ahyudin, dan Presiden ACT Ibnu Khajar. “Ahyudin dan Ibnu, keduanya lanjut diperiksa Senin,” kata Kasubdit IV Dittipideksus […]
Channel9.id – Jakarta. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang guna mencegah penyelewengan. “Beberapa kawan dan saya sendiri telah mendorong adanya perubahan Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang ini,” kata Bivitri Susanti pada webinar bertajuk “Polemik Pengelolaan Dana […]
Channel9.id – Jakarta. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, menyelidiki adanya dugaan penyelewengan dana kompensasi, yang dilakukan badan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018. Juru bicara Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menuturkan, penyalahgunaan dana bagi ahli waris korban pesawat tersebut dilakukan mantan Presiden ACT, Ahyudin, dan Ibnu Khajar yang […]
Channel9.id – Jakarta. Mantan pendiri Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin telah rampung memberikan keterangan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Jumat (8/7) pukul 23.31 WIB. Penyidik mencecar Ahyudin dengan 22 pertanyaan seputar legalitas Yayasan ACT. “Sejak dari pagi sampai malam ini pertanyaan masih seputar legal yayasan, tugas tanggung jawab,” […]
Channel9.id – Jakarta. Juru bicara Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan, pihak Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman terkait dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kasus ini sedang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Saat ini kasus masih tahap penyelidikan. Adapun, tim sedang meminta keterangan dari eks Presiden ACT Ahyudin […]
Channel9.id – Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengatakan, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri harus menelusuri dugaan aliran dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke penerima yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris Al Qaeda. “Kalau memang ada, mereka harus diproses hukum karena itu membahayakan keamanan negara,” kata dia, saat dikonfirmasi […]
Channel9.id – Jakarta. Eks Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait kasus sengkarut pengelolaan dana di lembaga filantropi tersebut, Jumat. Mengenakan kemeja putih dan jas warna hitam, Ahyudin tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada pukul 10.30 WIB. Ahyudin […]
Channel9.id – Jakarta. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi mendukung upaya pembersihan di internal Aksi Cepat Tanggap (ACT), namun meminta kegiatan organisasi kemanusiaan itu tidak dihentikan. Dia menyatakan yang perlu dilakukan di ACT adalah evaluasi bersama, pengelola, pengawasan masyarakat, dan regulasi pemerintah terhadap organisasi tersebut agar tidak terjadi […]
Channel9.id – Jakarta. Aksi Cepat Tanggap (ACT) menegaskan komitmen lembaga untuk menaati keputusan pemerintah mengenai pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang bagi ACT menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola lembaga. “Kami akan taati surat Keputusan Menteri Sosial No. 133/HUK/2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang,” kata Presiden ACT Ibnu Khajar dalam […]
