Channel9.id – Jakarta. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan mengubah tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan berdampak dapat pada tidak efektifnya kerja BPJS. Serta membuat Badan Hukum Publik (BHP) tersebut tidak mandiri. Lantaran RUU yang disusun menggunakan pendekatan omnibus law tersebut, membuat BPJS tak lagi bertanggung jawab langsung ke […]
Channel9.id – Jakarta. Wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan masih menjadi polemik di masyarakat. Melalui pendekatan omnibus law yang terdiri dari XX Bab dan 478 pasal, RUU Kesehatan telah disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 14 Februari 2023. Beberapa pihak menilai pemerintah mesti mengkaji lebih cermat RUU yang menggunakan pendekatan omnibus law tersebut, […]
Channel9.id – Jakarta. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan masih menuai polemik. Selain akan menempatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di bawah Kementerian Kesehatan, penyusunan RUU ini dinilai tidak tepat jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio melihat pembentukan RUU Kesehatan yang mengacu pada UU […]
Channel9.id-Jakarta. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menempatkan BPJS Kesehatan sebagai subordinat kementerian. Hal ini disayangkan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. “Jika BPJS ada di bawah kementerian, maka posisi tawar BPJS jadi rendah, karena menjadi subordinat menteri,” ujar Timboel dalam diskusi bertema RUU Kesehatan, Jumat (24/2) lalu. Dengan posisi seperti itu, lanjutnya, penyelenggaraan jaminan sosial […]
Oleh: Dr. Drs. Apt. Chazali H. Situmorang, M.Sc * Channel9.id-Jakarta. Pertanyaan di atas muncul dalam pikiran penulis, setelah mempelajari secara mendalam RUU Omnibus Tentang Kesehatan yang beredar dimasyarakat yang setiap lembar ada tulisan bayangan confidential, tetapi tidak ada pihak yang mengaku sebagai pembuat RUU itu. Namun demikian tidak ada bantahan dari pihak terkait beredarnya RUU […]
Channel9.id – Jakarta. Korlantas Polri menyatakan mendukung instruksi baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengimplementasikan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan berbagai layanan masyarakat termasuk Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Bahkan dikatakan perubahan pada peraturan yang berjalan saat ini sedang disiapkan untuk penyesuaian. Instruksi soal BPJS Kesehatan itu tertuang […]
