Channel9.id – Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). MK menolak batas usia minimal capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun dari yang semula 40 tahun. Permohonan yang ditolak MK ini […]
Channel9.id – Jakarta. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat rezim Presiden Joko Widodo lebih parah dibanding rezim Presiden Suharto (Orde Baru) jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Pasalnya, gugatan tersebut sangat mengakomodasi kepentingan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju […]
Channel9.id – Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan dari gugatan soal usia capres-cawapres hari ini, Senin (16/10/2023). Sebanyak 1.992 personel gabungan akan diturunkan untuk mengamankan gedung MK. “Personel yang melaksanakan pengamanan sejumlah 1.992 personel gabungan baik Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Pusat dan TNI serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Metro […]
Channel9.id – Jakarta. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Denny menilai, putusan MK terkait gugatan uji materiil UU Pemilu ini dapat diprediksi melalui […]
Channel9.id – Jakarta. Partai Buruh akan melakukan langkah-langkah di antaranya uji material hingga aksi hingga digelarnya Pemilu 2024 dalam menentang Undang-undang Cipta Kerja. Hal tersebut merespon putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Buruh dalam pengajuan uji formil Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 […]
Channel9.id – Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). MK menilai gugatan dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023 tersebut tak beralasan menurut hukum. “Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (2/10/2023). […]
Channel9.id – Jakarta. Permohonan terbaru uji materil terkait ketentuan batas usia capres/cawapres kembali diajukan ke MK oleh warga Solo pada Selasa (12/9/2023) lalu. Menurut Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi, permohonan ini sangat politis karena pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional untuk dimaknai bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota. Hendardi menilai, […]
Channel9.id – Jakarta. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menganggap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah melanggar kode etik MK karena tidak mengundurkan diri dalam perkara gugatan batas usia capres-cawapres. Pasalnya, perkara tersebut berhubungan langsung dengan keluarga Anwar, yakni Gibran Rakabuming Raka. Sebagaimana diketahui, Gibran merupakan anak pertama Joko Widodo (Jokowi), sedangkan Jokowi […]
Channel9.id – Jakarta. Bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke koalisi Gerindra-PKB, banyak dianggap sebagai keberhasilan Jokowi dalam mencetak peran baru sebagai sentrum kontestasi Pilpres 2024, sekalipun melampaui standar etik politik kepartaian dan kenegaraan. Namun, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, justru menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dengan mudah mendisiplinkan beberapa ketua umum partai politik […]
Channel9.id – Jakarta. MK diminta menunda sidang uji materi UU pemilu. MK sedang melakukan uji terhadap permohonan pengujian pasal 169 huruf q UU 7/2017. Sidang ini sudah masuk ke pemeriksaan pokok perkara denga nomor perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menyebut bahwa MK tidak boleh terbawa irama politik […]
