Channel9.id-India. Para ahli PBB mengungkapkan rasa khawatir atas tindakan represif dan pelanggaran HAM dasar secara sistematis dan meluas di daerah Kashmir yang dikelola India, Kamis (3/6/2021). Mereka meminta pemerintah India untuk merespon tuduhan pelanggaran HAM di daerah tersebut.
Di sebuah surat yang dikirim ke pemerintah India pada akhir bulan Mei dan baru tersebar luas pada hari Senin, lima ahli dari PBB sudah meminta respon India dalam tiga tuduhan utamanya: penculikan Naseer Ahmad Wani dari distrik Shopian di Kashmir, pembunuhan diluar hukum dari Irfan Ahmad Dar di distrik Sopore, dan penangkapan Waheed-Ur-Rehman Para yang tak berdasar dari Pulwama.
Pada bulan November tahun lalu, surat tersebut mengungkapkan bahwa Para yang ditangkap oleh Badan Investigasi India (NIA) atas tuduhan terorisme. Dikabarkan bahwa Para diperlakukan buruk selama 10 sampai 12 jam per hari.
“Di ditahan di sel bawah tanah yang gelap dan dingin. Disana dia kurang tidur, ditendang, ditampar, dipukuli dengan pentungan, ditelanjangi dan digantung terbalik,” kutip surat tersebut.
“Para diperiksa oleh dokter dari pemerintah sebanyak tiga kali dan oleh psikiatris sebanyak tiga kali. Dia meminta obat penenang dan obat insomnia,” tambahnya.
Kashmir dipecah menjadi dua, satu dibawah pemerintah India, satu dibawah pemerintah Pakistan. Namun, India mengklaim bahwa Kashmir secara keseluruhan adalah wilayah kekuasaannya. Kedua negara sudah berperang sebanyak tiga kali karena perebutan daerah tersebut.
Kashmir juga mempunyai kelompok politisi pro-India dan partai-partai politik yang berpartisipasi di pemilihan nasional dan daerah.
Surat dari ahli PBB itu mengatakan kalau Para, pemimpin dari partai People’s Democratic Party (PDP), ditahan setelah mengadakan pertemuan virtual di bulan Juli 2020 dengan Dewan Keamanan PBB dimana ia mengkritik adanya pelanggaran HAM di Kashmir daerah kekuasaan India.
Dalam pertemuannya itu, Para memberitahu perlakuan India di Jammu dan Kashmir, perlakuan terhadap Muslim minoritas, dan ketegangan di daerah perbatasan dengan Cina.
“Setelah pertemuan tersebut, Para menerima ancaman dari NIA, mengindikasikan kalau ia sudah membuat masalah karena sudah hadir di pertemuan tersebut. Mereka memberinya ultimatum agar jangan berbicara hal-hal buruk tentang India, atau ia akan ditangkap,” tulis surat tersebut.
Para ditangkap setelah beberapa hari ia mengirimkan paper nominasi untuk pemilu daerah dari rumahnya di Pulwama. Walaupun ia dipastikan terbebas dari kasus terorisme, dia kembali ditangkap karena kasus lainnya.
(RAG)
