Channel9.id, Jakarta – Hasil negosiasi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menghasilkan penurunan tarif bea masuk produk Indonesia ke AS menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Sebaliknya, produk-produk AS kini berpeluang masuk ke pasar Indonesia dengan tarif bea masuk 0%, sebuah kebijakan yang menuai pro dan kontra di kalangan pelaku industri.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, kebijakan ini berpotensi memberi manfaat bagi sektor manufaktur karena mayoritas barang impor dari AS berupa barang modal dan bahan baku, seperti suku cadang pesawat, kedelai, gandum, jagung, susu, keju, daging sapi, serta mesin industri. Barang-barang ini, menurut Bhima, dapat meningkatkan produktivitas industri nasional.
Namun, ia mengingatkan dampak negatif juga perlu diwaspadai.
“Harga barang modal mungkin akan turun, tetapi jika pasar domestik dibanjiri produk jadi impor sementara ekspor Indonesia masih terhambat tarif, maka daya saing industri pengolahan kita akan tertekan,” kata Bhima, Minggu (20/7/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor mesin industri dari AS yang termasuk dalam HS 84-85 mencapai US$2,03 miliar pada 2024, meningkat dibandingkan 2023 sebesar US$1,95 miliar.
Ketua Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma), Dadang Asikin, mengakui tarif 0% akan memberi keuntungan bagi industri pengguna mesin produksi AS, terutama sektor minyak dan gas yang membutuhkan peralatan dengan kualitas tinggi. Produk AS dan Eropa, menurutnya, memiliki keunggulan dalam daya tahan dan masa pakai dibandingkan produk asal China.
Meski demikian, ia juga mengakui kebijakan ini bisa menjadi beban bagi produsen mesin dan peralatan pabrik dalam negeri.
“Daya saing industri permesinan nasional masih lemah. Dengan tarif 0%, produk lokal akan semakin sulit bersaing tanpa dukungan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, kebijakan tarif bebas untuk produk AS dinilai perlu diiringi langkah strategis agar tidak hanya menguntungkan industri pengguna, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas produksi dalam negeri agar tidak semakin terpinggirkan.
