Channel9.id-Jakarta. Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali membetot perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Muhammadiyah menegaskan tidak meminta-minta jabatan di tengah isu reshuffle kabinet. Namun, bila Presiden Joko Widodo memintanya, maka Persyarikatan akan menyiapkan figurnya.
“Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, Jumat (16/4).
Baca juga: DPR Menilai Peleburan Kemenristek Akibat Hadirnya Kementerian Investasi
Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang.
Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak Prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut.
“Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak boleh ikut campur dalam menentukannya. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut,” ucapnya, dilansir Okezone.com.
IGS
