Channel9.id-Jakarta. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang P.S. Brodjonegoro tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mengganti tugas eselon III dan IV. Hal itu dalam rangka menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jika roadmap sudah terbentuk, kata Bambang, Kemenristek akan meneruskan kebijakan penggunaan AI untuk mengganti tugas eselon III dan IV ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Untuk AI dari kami roadmap-nya, tapi secara umum, misal untuk birokrasi, nanti harus kerja sama dengan Kemenpan-RB,” katanya, Selasa (3/12).
Roadmap rencananya juga akan diteruskan ke kementerian/lembaga lain. Sebab, setiap institusi memiliki kebutuhan AI yang berbeda-beda untuk mengganti tugas pelayanan publik, yang sebelumnya diberikan oleh eselon III dan IV.
Meski demikian, Bambang tak menjelaskan secara detail tugas eselon yang akan digantikan oleh AI. Ia pun belum pastikan kapan roadmap itu akan selesai dikerjakan. Demikian pula dengan anggaran yang dialokasikan untuk membentuk roadmap tersebut.
“Kami masih tunggu arahan dari rapat koordinasi selanjutnya. Sejauh ini belum terinfo lengkap, tapi secara teknologi kami siapkan AI untuk kelancaran birokrasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bambang menegaskan penggunaan AI sesuai arahan Jokowi tidak akan serta merta mengganti seluruh peran eselon III dan IV. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap bisa bekerja di kantor.
“Orang-orangnya tetap ada, orang-orangnya tidak diganti, yang dialihkan adalah fungsinya saja, yang tadinya dilakukan oleh orang, jadi kecerdasan buatan,” ujarnya.
Sebelumnya telah diberitakan, Presiden menginstruksikan pergantian eselon III dan IV dengan AI karena dinilai akan lebih mempercepat dan mempermudah pemberian pelayanan kepada publik. Namun, pergantian ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari eselon IV hingga ke eselon III.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana pergantian pejabat eselon III dan IV dengan AI tidak membutuhkan dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tidak ada implikasi,” ucap bendahara negara singkat di Kementerian Keuangan, Jumat (29/11).
Kendati begitu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan kementerian sejatinya tetap membuka ruang penyediaan dana bila sewaktu-waktu kebijakan Jokowi ini membutuhkan anggaran khusus.
(LH)
