Channel9.id-Jakarta. Terdapat 77 laporan yang masuk ke portal Aduan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebanyakan di antaranya tak relevan. Demikian keterangan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu.
Menurut Ferdinandus, yang kerap disapa Nando, aduan tersebut terbagi dalam berbagai kategori, yaitu intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, radikalisme, dan lainnya.
“Ada 29 aduan intoleransi, 3 anti Pancasla, 17 anti-NKRI, 11 radikalisme, dan 17 aduan lainnya,” ujarnya.
Nando menyatakan, aduan tersebut banyak yang tak relevan lantaran tak dilengkapi bukti yang mendukung dan informasi yang lebih detail, seperti ASN yang dilaporkan berasal dari lembaga mana.
Pihaknya akan menghubungi si pelapor untuk meminta informasi lebih lengkap terkait aduannya itu, seperti meminta bukti tautan postingan yang berkaitan.
Terkait laporan yang tergolong relevan, menurut Nando, akan diproses dan diverifikasi oleh tim satuan tugas, dari 11 kementerian dan lembaga yang tergabung di portal Aduan ASN.
Setelah diverifikasi, kemudian tim tersebut akan mengirimkan surat kepada kementerian dan lembaga yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi kepada ASN yang dilaporkan tersebut.
“Sanksi paling ringan teguran,” ujar Nando.
Sanksi untuk pelanggaran yang lebih berat bisa berupa pencopotan dari jabatan dan bahkan bisa pemberhentian dari status ASN.
Sebelumnya telah diberitakan, Kominfo beberapa waktu yang lalu bekerja sama dengan 10 kementerian dan lembaga pemerintahan untuk membuat portal untuk mengadukan ASN yang bermasalah.
Menkominfo Johnny G Plate berharap dengan adanya platform ini bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengadukan ASN jika menyimpang. Ia telah mengingatkan agar pengaduan ini didukung dengan data dan fakta yang pasti.
(LH)
