Connect with us

Nasional

Tersangka KDRT Kombes Rachmad Widodo Dijatuhi Sanksi Demosi 1 Tahun

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi etik terhadap Kombes Rachmad Widodo alias RW, tersangka kasus penganiyaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anaknya sendiri.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Rachmad diberi sanksi bersifat demosi. Keputusan sanksi itu berdasar hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 4 April 2021.

“Sanksi bersifat administratif. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi selama satu tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri,” kata Argo, Jumat 8 Oktober 2021.

Argo menyampaikan, Rachmad terbukti melanggar Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Baca juga: Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan Rachmad sebagai tersangka. Adapun berkas perkara berikut barang bukti dan tersangka Rachmad telah diserahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan.

“Sudah tahap dua,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan.

Selain itu, Guruh menyampaikan bahwa penyidik juga telah menetapkan putri Rachmad sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus serupa merujuk atas laporan Rachmad.

“AR sudah dalam proses dan sudah kita kirim ke kejaksaan. Itu belum tahap dua,” katanya.

Pada 2020 lalu, Rachmad menjadi sorotan lantaran diduga melakukan KDRT. Perwira menengah Polri itu diduga melakukan penganiayaan terhadap putrinya AR.

Tak terima dengan itu, Rachmad lantas melaporkan balik anaknya dengan tuduhan serupa.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono ketika itu mengatakan, peristiwa ini berawal saat Rachmad menyeret keponakannya.

Melihat kejadian tersebut, AR mencoba menghalau dengan mengigit ayahnya. Lantaran tak terima digigit, Rachmad pun langsung menampar sang anak.

“Setelah digigit, bapaknya (Rachmad) langsung menampar anaknya, besoknya, hari Sabtu, ibu dan anaknya laporan ke Polsek Kelapa Gading,” kata Argo pada 2020.

Tak lama setelah dilaporkan ke Polsek Kelapa Gading, Rachmad yang ketika itu masih menjabat Penyidik Utama TK I Rowassidik Bareskrim Polri melaporkan balik tindakan sang anak ke Polres Jakarta Utara.

“Saling lapor KDRT penganiayaan satu keluarga, akhirnya ditarik semua ke Polres Jakut laporannya,” pungkas Argo.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Tiga Orang Meninggal Dunia dan Enam Luka Berat Akibat Gempa di Bali

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gempa bumi magnitudo 4,8 mengguncang 8 km barat laut Karangasem pada Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 3.18 WIB.

Guncangan gempa berdampak pada jatuhnya korban jiwa di wilayah Kabupaten Karangasem dan Bangli, Provinsi Bali.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali melaporkan, hingga saat ini ada empat warga Kabupaten Karangasem yang mengalami luka berat dan sembilan orang luka ringan.

“Selain itu, ada satu warga bernama Ni Luh Meriani berusia 3 tahun dari Dusun Jatituhu, Desa Ban, Karangasem, yang meninggal dunia akibat gempa,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin dikutip Antara.

Menurut catatan BPBD Bali, gempa dengan magnitudo 4,8 yang berdampak di Kabupaten Karangasem dan Bangli itu telah menyebabkan tiga orang meninggal dunia, enam orang luka berat, 10 orang luka ringan, satu orang trauma tekanan di perut, dan satu orang cedera ringan di kepala.

Baca juga: Bali Kembali Diguncang Gempa Susulan

“Korban yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan di Kabupaten Karangasem, semuanya berasal dari Dusun Jatituhu, Desa Ban,” katanya.

Adapun identitas empat korban yang mengalami luka berat di Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Paing, I Ketut Keten, I Nyoman Sinar, dan Ni Nyoman Murni.

Sementara, sembilan warga yang mengalami luka ringan, yakni Putu Trimade, Kartawa, Komang Dukuh Bujangga, Budiarsana, Ketut Kartawa, Keristian, Ni Nyoman Nuada, I Nyoman Mudra dan Ni Nyoman Sukanada.

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, gempa juga menyebabkan akses jalan terganggu di Desa Cegi, Kecamatan Kubu, Karangasem, karena tertutup longsor.

Selanjutnya berdasarkan pemutakhiran data hingga pukul 11.45 Wita, untuk dampak gempa di Kabupaten Bangli telah menyebabkan dua orang meninggal dunia, dua orang luka berat, satu orang luka ringan, satu orang trauma tekanan di perut, dan satu orang cedera ringan di kepala.

“Mereka ini ada yang dari Desa Trunyan, Desa Suter dan Desa Peninjoan,” ucap Rentin.

Korban meninggal dunia di Kabupaten Bangli bernama Ni Kadek Wahyu (25 tahun) dan Lionel Adi Putra (8 tahun). Kedua korban berasal dari Desa Trunyan.

Selanjutnya dua warga Trunyan lainnya, yakni Ni Made Mudawati (50) mengalami luka berat dan Putu Novitasari mengalami luka ringan.

Ni Wayan Sunadi (71) dari Banjar Beluhu, Desa Suter mengalami luka ringan, Putu Artika (36) dari Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, mengalami trauma tekanan di perut dan Ni Luh Putu Setyawati (16) dari Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, mengalami cedera ringan di kepala.

HY

Continue Reading

Nasional

Haul KH Abdul Hamid di Pasuruan, TNI-Polri Terjunkan Ratusan Personel Gabungan

Published

on

By

Channel9.id-Pasuruan. Untuk pertama kalinya selama pandemi Covid-19, Perhelatan besar Haul KH Abdul Hamid yang biasanya rutin diadakan setahun sekali kembali di gelar pada hari ini, Sabtu (16/10/21)yang bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Haul ke 40 Kiai Hamid dan ke 31 Nyai Nafisah dihadiri oleh puluhan ribu jemaah dari berbagai daerah. Tak hanya itu, tokoh agama hingga pejabat turut hadir.Di antaranya Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Gus Baha dan beberapa tokoh lain.

Segala persiapan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, salah satunya yakni menerjunkan personil gabungan dari TNI- Polri. Dalam perhelatan ini TNI Polri menerjunkan sebanyak 957 personil gabungan. Tak hanya itu TNI Polri Kota Pasuruan juga dibantu anggota Banser Kota Pasuruan.

“Personel yang diterjunkan untuk acara ini yakni sebanyak 957 personil gabungan TNI Polri dan dibantu dengan Banser Kota Pasuruan. Personil ini akan disebar di titik rawan,” ujar Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman, Sabtu (16/10/21).

Tak hanya personil untuk pengamanan, Pemkot Pasuruan juga menyiagakan puluhan personil Satgas Covid-19 yang akan di tempatkan di setiap titik untuk melakukan screning pada setiap jamaah yang akan masuk di area. Personil ini akan diisi oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

Pada saat memberikan sambutan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membahas pertanyaan Presiden Jokowi tentang landainya penularan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

“Pak Presiden tanya saat rawuh pada kemarin. Mbak Khof (Khofifah), saya ingin bertanya. Joe Biden Presiden Amerika bertanya, apa resep Indonesia kok kasus covidnya cepat melandai.

Terus sekarang saya tanyai Mbak Khof, apa yang membuat Jawa Timur kok begitu banyak kabupaten/kota yang level 1,” cerita Khofifah.

Mendapati pertanyaan itu, Khofifah pun mengutarakan jika selain kerja keras, kerja profesional dan kerja sinergi, ada doa yang istiqomah dari para ulama, masyayikh, habaib, santri dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang membuat Covid-19 cepat melandai.

“Bapak Presiden, kalau kerja keras, semuanya kerja keras. Kalau kerja profesional semua kerja profesional. Kalau kerja sinergi, semua kerja sinergi. Bentenipun (bedanya), insyaalah para ulama, masyayikh, habaib, santri dan seluruh masyarakat Jawa Timur doanya istiqomah,” ungkapnya.

Selain itu, Khofifah mengaku sangat terharu melihat puluhan ribu orang yang mendatangi acara haul KH Abdul Hamid untuk mencari berkah.

“Pak Kapolres, Pak Dandim, itu umat di luar kepingin nderek (ikut) Romo Kiai Hamid kalau masuk surganya Allah diakui, bisa ikut. Berlapis-lapis mereka di luar. Cuma mohon semua memakai masker, supaya kesehatan kita tetap terjaga,” tandas Khofifah seraya terharu.

Continue Reading

Hot Topic

MIPI Gelar Webinar ‘Membedah Wajah Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia’

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar berjudul ‘Membedah Wajah Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia’, Sabtu 16 Oktober 2021 pagi.

Webinar ini mengundang dua narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI sekaligus Dewan Pakar MIPI, Irfan Ridwan Maksum dan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kemendagri, Prabawa Eka Soesanta.

Webinar ini dibuka oleh Sekjen MIPI Baharudin Thahir. Baharuddin menyampaikan, diskusi ini diadakan untuk membedah wajah kelurahan secara kelembagaan dan regulasi. Terlebih, belakangan ini, muncul fenomena banyak kelurahan yang ingin menjadi desa.

“Belakangan muncul fenomena banyak kelurahan yang ingin jadi desa. Dengan alasan, desa punya dana desa, sedangkan kelurahan tidak ada. Maka lebih bagus jadi desa dari pada kelurahan. Karena itu MIPI mengundang dua pakar ahli yang akan mencerahkan kita semua tentang masalah ini ,” kata Baharudin.

Baca juga: Bahas Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, MIPI Gelar Webinar

Irfan Ridwan Maksum menyampaikan, kelurahan dalam tata kelolanya mengalami pasang surut sejak kemerdekaan.

Suatu masa, kelurahan sempat diusulkan menjadi kota kecil. Kelurahan juga sempat menjadi bagian dari alatnya pemerintahan pusat. Kemudian, kelurahan menjadi bagian dari perangkat pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditentukan secara nasional.

“Kini kelurahan alat perangkat Kecamatan, hal ini diatur di pasal 229 ayat 2 UU 23/2014 yang tegas menyebutkan bahwa kelurahan bagian dari Kecamatan. Ini juga yang akhirnya membuat kelurahan ingin jadi desa,” kata Irfan.

Irfan kemudian menjelaskan empat perspektif untuk membedah kelurahan. Pertama adalah perspektif organisasi.

Dalam perspektif ini, kelurahan adalah struktur terdepan dalam wilayah daerah otonom kabupaten/kota sebagai penghubung masyarakat langsung dengan kabupaten/kota. Karena itu, kerja-kerja kelurahan harus sesuai dengan tujuan pemerintahan Kabupaten-Kota.

Perspektif kedua adalah Administrasi dan Manajemen Kebijakan Publik. Irfan menyampaikan, perspektif ini mempertimbangkan tujuan-tujuan menyeluruh Kabupaten/Kota yang harus mempertimbangkan kondisi lokal Kabupaten Kota yang dimaksud.

Menurut Irfan, untuk wilayah yang maju dapat didekati dengan pendekatan sektoral. Sedangkan, wilayah yang belum berkembang dapar dicapai melalui elemen berbasis wilayah sampai ke yang terdepan.

Perspektif ketiga yakni perspektif pemerintahan. Perspektif ini mendefinisikan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan berbasis utama wilayah atau teritori.

Dengan definisi itu, kedudukan kelurahan dapat diarahkan secara botom up atau top down. Botom up artinya aspirasi masyarakat dapat ditampung di kelurahan kemudian disampaikan ke atas. Sementara, top down artinya kelurahan melaksanakan tugas-tugas yang dinstruksikan pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai atasannya.

Terakhir, perspektif sejarah konteks Indonesia. Dalam perspektif ini, kelurahan sebagai organisasi berbasis teritori disenangi oleh masyarakat Indonesia. Hal itu karena karakter patron-client masyarakat Indonesia.

“Kita masyarakat senang organisasi berbasis wilayah karena karakternya patron client. Makanya masih ada di bawah kelurahan dan desa yaitu RT/RW. Kalau ada lagi di bawah itu, masyarakat Indonesia pun senang. Hal itu yang membuat masyarakat mempertahankan kelurahan karena memang cocok,” katanya.

Selain itu, susunan hirarkis tersebut dipandang masyarakat sebagai jalan untuk mencapai kedudukan status sosial ekonomi. Menurut Irfan, hal itu yang membuat masyarakat ingin tetap mempertahankan kelurahan.

“Tapi yang jadi masalah adalah, di era reformasi ini, pengaturan dan pengurusan kedudukan ini diserahkan ke daerah otonom Kabupaten/kota, tapi pemerintah pusat melalui mendagri masih ingin besar perannya. Jadi diserahkan ke daerah tapi pusat masih melakukan intervensinya,” ujar Irfan.

Irfan menilai, jika ingin meningkatkan kualitas kelurahan, maka memperkuat Kabupaten/Kota harus dilakukan. Penguatan dilakukan agar Kabupaten/Kota mampu mengatur dan mengurus kelurahan di wilayahnya sendiri demi kepentingan organisasi, administrasi dan manajemen kebijakan publik, serta kepentingan pemerintahannya sendiri lebih mandiri dan otonom.

“Bukan intervensi dari pemerintahan pusat secara teknis detail, karena dari Sabang sampai Merauke kondisi wilayah Indonesia amat bervariasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Prabawa Eka Soesanta menyatakan bisa saja kelurahan menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan kewenanganya ada di daerah. Namun, perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil keputusan itu.

“Kalau suatu saat kelurahan adalah bagian dari pemerintahan daerah dan kewenangannya di daerah, sebenarnya temen-temen di pusat jadi lebih ringan. Namun ada beberapa syarat penting yang harus dipahami, andaikan pejabat daerah tidak sering diganti, andaikan pejabat politik memahami visi dan misinya, dan banyak andaikan-andaikan lain termasuk sistem penganggaran yang baik,” kata Prabawa.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC