Connect with us

Hot Topic

Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan, Polri: Dijamin Keluarga

Published

on

Channel9.id- Jakarta. Bareskrim Polri tidak menahan NH, Kepala Subbagian Sarana dan Prasaran sekaligus Pejabat pembuat Komitmen Kejaksaan Agung, yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran Kejagung.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdi Sambo menyampaikan, penahanan tak dilakukan karena NH kooperatif.

“Juga ada jaminan dari keluarga, penasihat hukum dan jaminan dari atasan tersangka sebagai aparatur sipil negara di Kejagung,” katanya, Selasa (3/11).

Diketahui, Bareskrim Polri memeriksa NH pada Senin, 2 November 2020. Penyidik memeriksa NH selama 11 jam dari pukul 10.30 hingga 21.00 WIB. Dia dicecar dengan 110 pertanyaan.

Selain NH, Bareskrim telah menetapkan 7 tersangka lainnya yaitu lima kuli bangunan berinisial T, H, S, K dan IS. Kemudian, mandor berinsial UAM dan Direktur Utama PT APM berinisial R.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polri: Teroris MIT Sudah Mulai Terdesak dan Kehabisan Stok Makanan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mabes Polri menyatakan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang meneror masyarakat beberapa waktu lalu sudah mulai terdesak dan sudah kehabisan stok makanan.

“Data dari salah satu tersangka yang sedang dilakukan penyidikan Densus 88 Antiteror, bahwasanya penuturannya memang 11 mereka bergerak,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Jakarta, Rabu (2/12).

Awi menjelaskan bahwa kelompok MIT pimpinan Ali Kalora sudah kehabisan stok makanan. Mereka lantas merampok masyarakat seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Polri Sebar 11 Foto DPO Kelompok Ali Kalora 

Diketahui, MIT telah meneror warga di Kabupaten Sigi, Sulteng. Sejumlah rumah warga dibakar dan membunuh 4 orang.

“Istilah kami itu mereka sudah terdesak, karena kehabisan bekal, sehingga yang terjadi dia meneror masyarakat,” ucap Awi.

Namun demikian, Awi menjelaskan kekuatan dari 11 personel MIT Poso yang buron itu tak bisa diremehkan. Pasalnya, mereka sudah menguasai wilayah persembunyiannya sehingga acapkali kabur dari kejaran aparat.

“Beberapa penuturan yang tertangkap menyampaikan, kadang-kadang satgas lewat jarak 10 meter, 20 meter mereka tiarap sudah tidak ketahuan,” kata Awi.

“Semoga permasalahan geografis, permasalahan alam ini bisa segera kami atasi,” tambahnya.

Berdasarkan data terakhir yang dirilis Polri, masih ada 11 buronan dari kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora yang berkeliaran di wilayah Poso, Sulteng.

Para buron itu antara lain Ali Ahmad alias Ali Kalora yang merupakan pimpinan dari kelompok teror itu. Ali merupakan sosok pengganti teroris Santoso yang tewas terbunuh dalam baku tembak dengan aparat kepolisian empat tahun silam.

Kemudian, buron lainnya ialah Qatar alias Farel; Askar alias Jaid alias Pak Guru; Abu Alim alias Ambo; Nae alias Galuh; Khairul alias Irul; Jaka Ramadhan alias Ikrima; Alvin alias Adam alias Alvin Anshori; Rukli; Suhardin alias Hasan Pranata; dan Ahmad Gazali.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Contact Tracing Anies dan Riza, Hasilnya 24 Positif Corona

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta melakukan pelacakan kontak erat (contact tracing) secara aktif kepada orang-orang di lingkungan kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sebanyak 437 orang pun menjalani tes usap atau swab test usai Anies dan Riza positif Covid-19.

“Hingga Selasa kemarin, kami di Dinkes DKI Jakarta dan jajaran telah mencatat 158 orang telah dilakukan tes usap dari kontak erat Gubernur,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangan tertulis, Rabu (02/12).

Baca juga: Kronologi Anies Baswedan Terinfeksi Covid-19 

Hasilnya adalah 5 orang positif. Sedangkan 111 lainnya negatif dan 42 orang masih menunggu hasil.

Sementara itu, 279 orang yang diketahui melakukan kontak erat dengan Riza selama 28 November hingga 1 Desember juga telah dilakukan tes usap. Hasilnya 19 positif, 185 negatif, dan 75 orang lainnya masih menunggu hasil.

“Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 kemudian menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan sesuai dengan derajat gejala yang dialaminya,” jelas Widyastuti.

Namun, Widyastuti menegaskan kasus positif bukan berarti ditularkan dari Anies atau Riza, namun menentukan klaster kasus yang bersamaan terjadi selama masa inkubasi Covid-19.

“Saat ini belum ditemukan kasus positif di antara mereka yang berinteraksi langsung dengan gubernur baik dari keluarga maupun tim kerja setelah gubernur dikonfirmasi positif,” imbuhnya.

Widyastuti mengimbau, agar masyarakat dapat melaporkan ke Puskesmas dan dilakukan tes usap PCR secara gratis apabila termasuk kontak erat Anies maupun Riza.

Continue Reading

Hot Topic

Deklarasi Benny Wenda, Pakar:  Sebaiknya Polri Lakukan Penegakan Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana angkat suara soal manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah lewat Polri bisa melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Sebab, menurut Hikmahanto, pemerintahan sementara yang dibentuk Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional. Selain itu, pemerintahan sementara tersebut tanpa kejelasan negara mana yang berdiri, di mana lokasi dan kapan waktu deklarasi negara tersebut.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (02/12) dilansir Antara.

Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda 

Di samping itu, Hikmahanto mengatakan, meski negara-negara Pasifik selama ini menunjukan dukungannya terhadap Papua Barat, namun dukungan itu tidak dapat menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

“Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12).

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC