Channel9.id-Jakarta. Total anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 membengkak dari Rp 15,23 triliun menjadi Rp 20,46 triliun. Lonjakan anggaran seiring kebutuhan untuk protokol kesehatan Covid-19. “Dengan adanya protokol kesehatan, anggarannya menjadi Rp 20,46 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa, 22 September 2020.

Dari anggaran yang dibiayai APBD, realisasinya sampai awal September 2020 adalah sebesar Rp 14,2 triliun atau 93,2 persen dan yang sedang dalam tahap pencairan adalah Rp 1,025 triliun.

Sri Mulyani berujar dengan adanya protokol kesehatan, kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum menjadi sebesar Rp 15,01 triliun. Rp 10,24 triliun didanai APBD dan Rp 4,77 triliun dibantu APBN. “Sudah dilakukan pencairan Rp 941,4 miliar dan tahap kedua 2,84 triliun sedang dalam proses. Ini posisi awal September,” kata Sri Mulyani.

Baca juga : Sampai Agustus, Penerimaan Pajak Minus 15,6 Persen Dibanding Tahun Lalu

Selanjutnya anggaran Bawaslu adalah Rp 3,93 triliun. Rinciannya, RP 3,46 triliun didanai APBD dan Rp 474,9 miliar dari APBN. Dana dari pemerintah pusat sudah dicairkan dalam dua tahap, yaitu pertama Rp 157,4 miliar dan kedia Rp 237,4 miliar.

Sri Mulyani mengatakan sebenarnya anggaran pilkada harus dari APBD dan 246 daerah sudah transfer 100 persen. “Ada yang belum 100 persen itu nanti kami track terus,” ujarnya.

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah mencatat penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2020 mencapai Rp 676,9 triliun atau 56,9 persen dari target di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Penerimaan pajak tersebut terkontraksi 15,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyumbang penurunan sangat dalam adalah pajak penghasilan (PPh) migas. “Namun kontraksi pajak nonmigas juga agak lebih tinggi dari ekspektasi kami, yang awalnya diharapkan kontraksi penerimaan tidak lebih dari 10 persen,” ujarnya, Selasa, 22 September 2020.

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak penghasilan dari sektor minyak dan gas terkontraksi cukup dalam yaitu sebesar 45,2 persen dibanding tahun lalu. Hingga akhir Agustus, realisasi penerimaan PPh migas baru Rp 21,6 triliun atau 67,8 persen dari target.

Adapun penerimaan pajak nonmigas tercatat sebesar Rp 655,3 triliun atau 56,2 persen dari target. Pertumbuhan penerimaan pajak nonmigas minus 14,1 persen dari capaian yang pada 2019. “Ini menggambarkan secara tidak langsung kegiatan ekonomi mengalami pelemahan cukup dalam di setiap daerah,” kata Sri Mulyani.

Kementerian mencatat hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Agustus 2020 akibat perlambatan kegiatan ekonomi dampak pandemi.

Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 minus 0,6 persen hingga 1,7 persen. Sebelumnya pemerintah memperkirakan pertumbuhan PDB minus 0,2 persen hingga 1,1 persen.

“Ini artinya, negatif kemungkinan terjadi pada kuartal ketiga dan berlangsung pada kuartal keempat yang kami masih upayakan (pertumbuhannya) mendekati nol,” ujarnya, Selasa, 22 September 2020.

Sri Mulyani mengatakan dengan revisi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun ini minus 2,9 persen sampai minus 1,0 persen. Dengan pertumbuhan tersebut Indonesia dipastikan mengalami resesi setelah mengalami pertumbuhan negative pada kuartal II.

Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5 persen-5,5 persen. Target ini lebih rendah dari proyeksi institusi asing sebesar enam persen.

Sri Mulyani menjelaskan, outlook konsumsi rumah tangga pada kuartal III minus tiga persen sampai minus 1,5 persn. Adapun pertumbuhan investasi juga diperkirakan mengalami kontraksi minus 8,5 persen sampai minus 6,6 persen. Khusus konsumsi pemerintah tumbuh positif 9,8 persen sampai 17 persen.

Sri Mulyani juga memaparkan kinerja ekspor pada kuartal III ini bakal minus 13,9 persen sampai minus 8,7 persen. Begitu juga dengan impor yang mengalami kontraksi minus 26,8 persen sampai minus 16 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I mencatat positif 2,97 persen. Adapun pada kuartal II minus 5,32 persen akibat pandemi Covid-19.