Channel9.id-Jakarta. Pemerintah mengaku belum membayar jasa 198 lembaga pelatihan kartu prakerja. Alasannya, Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja masih menunggu hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas masing-masing lembaga pelatihan.
Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahudin menuturkan verifikasi BPKP bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kerugian negara atas kucuran dana program. Saat ini, 198 lembaga pelatihan menawarkan jasanya lewat delapan mitra platform digital.
“Kami dari PMO belum membayarkan satu sen pun kepada lembaga pelatihan. Kami menunggu verifikasi dari BPKP, setelah verifikasi selesai, kami bayarkan semua lembaga pelatihan yang lolos verifikasi BPKP,” ujarnya, dalam paparan virtual, Senin (22/6).
Ia menuturkan BPKP melakukan verifikasi atas pelaksanaan program kartu prakerja dari gelombang I hingga III. Verifikasi didasarkan pada kesesuaian pelaksanaan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
“Apabila tidak sesuai akan kami tinjau kembali apakah perlu dibayarkan atau tidak,” imbuh Rudy.
Ke depan, lanjutnya, BPKP akan melakukan pendampingan pada pelaksanaan kartu prakerja gelombang berikutnya. Dengan demikian, pembayaran kepada lembaga pelatihan tidak membutuhkan verifikasi ulang dari BPKP lantaran lembaga itu sudah melakukan pendampingan.
Untuk diketahui, pemerintah telah menyelesaikan program kartu prakerja gelombang I hingga III. Namun, pemerintah masih menunda pendaftaran kartu prakerja gelombang IV yang sedianya dilakukan pada Selasa (26/5) lalu.
