Channel9.id-Mojokerto. Hari ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dr Kohar, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Wahid Wahyudi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Rofiq Ripto Himawan dan Kepala Dinas Pendidikan Amin Wachid, meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kota Mojokerto, Jawa Timur.
“Ini adalah vaksinasi serentak di 38 kabupaten dan kota yang hari ini masing-masing kabupaten/kota baru mendapatkan support untuk 1000 vaksin dari pemprov. Tapi kabupaten kota sudah melakukan vaksinasi kategori remaja dari umur 12 tahun dulu, vaksinasi pertama untuk 18 tahun ke atas kemudian vaksinasi selanjutnya umur 12 tahun hingga 17 tahun,” kata Khofifah, Rabu (4/8/21).
Baca juga: Bantu Warga Isoman, TNI AL Banyuwangi Buka Pengisian Oksigen Gratis
Khofifah berharap pembelajaran tatap muka bertahap di Jawa Timur akan mulai dilakukan, apabila seluruh pelajar sudah tuntas di suntik vaksin Covid-19. Ia juga mengimbau, untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) supaya mewujudkan herd imunity dan penyebaran Virus Covid bisa dikendalikan.
“Harapan kita adalah terutama untuk SMK. Ini butuh praktikum tidak cukup pembelajaran virtual. Oleh karena itu untuk siswa SMK bisa tuntas 2 dosis kita semua berikhtiar supaya Covid-19 terus melandai, menurun. Maka kita bisa merencanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap,” harap Khofifah.
Khofifah menambahkan, vaksinasi untuk pelajar SMKN 1 Kota Mojokerto untuk umur 12 tahun hingga 17 tahun menggunakan Vaksin Sinovac, sementara untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan difabel akan divaksin dengan Vaksin Sinovam bagi yang berusia 18 tahun ke atas.
“Jadi khusus SLB vaksinnya berbeda. Sinovam ini sudah mulai digunakan sejak Senin kemarin dan kita berharap untuk siswa SLB bisa segera mendapat percepatan vaksinasi. Difabel ini pakai Sinovam, maka proses pelaksanaannya tergantung pada percepatan daerah, karena jumlah siswa SLB relatif terbatas. Jadi vaksin yang dikirim ke kabupaten kota tentu berdasarkan yang telah dikoordinasikan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” pungkasnya.
