Channel9.id, Aceh. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pemerintah kini memfokuskan pemulihan konektivitas wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada perbaikan jalan dan jembatan yang masih bersifat sementara.
Langkah ini melanjutkan pemulihan infrastruktur dasar yang telah menunjukkan kemajuan di berbagai wilayah terdampak. Seiring membaiknya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik mulai kembali normal.
Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat mulai pulih.
“Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan. Hanya ada satu ruas di Lokop menuju Blangkejeren yang masih bermasalah,” ujar Tito di Banda Aceh, Aceh, Jumat (6/3/2026) malam.
Progres Pemulihan Jalan
Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, bencana telah berdampak pada 2.520 ruas jalan daerah di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulihkan fungsi 2.277 ruas jalan atau sekitar 90 persen.
Sementara itu, seluruh ruas jalan nasional yang terdampak kini telah kembali berfungsi 100 persen. Dengan demikian, konektivitas utama antarwilayah telah pulih.
Untuk infrastruktur jembatan, bencana sebelumnya merusak 1.180 jembatan daerah. Hingga kini, pemerintah telah memulihkan fungsi 790 jembatan atau sekitar 67 persen. Adapun seluruh jembatan pada jaringan nasional telah kembali berfungsi sepenuhnya.
Selain memperbaiki jalan dan jembatan, pemerintah juga memulihkan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi di wilayah terdampak. Untuk desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik, pemerintah menyalurkan bantuan genset agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Membaiknya akses infrastruktur juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar-pasar yang sebelumnya terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur mulai kembali beroperasi.
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah masih memprioritaskan penanganan infrastruktur penghubung yang bersifat sementara, terutama jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat.
“Dalam tahap pemulihan nanti, pemerintah akan memermanenkan jembatan serta memperbaiki jalan yang saat ini masih bersifat fungsional,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemulihan konektivitas, pemerintah juga melibatkan TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan. Satuan tugas ini bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik yang sebelumnya terisolasi.
Secara kumulatif, tim telah membangun lebih dari 150 jembatan darurat dengan berbagai tipe, mulai dari Bailey, Armco, hingga jembatan perintis. Sementara itu, puluhan jembatan lainnya masih dalam proses pemasangan. Pembangunan jembatan ini membuka kembali akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas yang masih tinggal di tenda pengungsian. Tito mengatakan beberapa wilayah di Aceh masih membutuhkan tambahan unit huntara karena jumlah pengungsi masih cukup besar.
Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan unit huntara yang masih kurang agar pemindahan pengungsi dari tenda dapat segera terlaksana.
“Yang masih kurang akan kami bangun dan percepat. BNPB siap, Menteri PU siap, Danantara juga siap,” kata Tito.
