Channel9.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) agar tidak bergantung sepenuhnya pada transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia meminta kepala daerah berani berinovasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil.
“Pemerintah daerah harus cerdas dan inovatif mencari sumber pendapatan baru, tapi jangan sampai memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Rakornas Binwas) 2025, di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Langkah ini menjadi penting seiring dengan adanya pemotongan TKD yang dilakukan pemerintah pusat. Menurut Tito, kondisi tersebut seharusnya tidak membuat pemda pasif atau bergantung pada bantuan pusat, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Tito mencontohkan, sektor-sektor seperti restoran, hotel, dan parkir masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola dengan sistem yang lebih transparan dan efisien.
“Silakan optimalkan pajak restoran, hotel, dan parkir. Tapi pastikan sistemnya dibenahi agar tidak ada lagi kebocoran. Pajak yang sudah ada harus benar-benar masuk ke kas daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembenahan sistem pemungutan pajak bukan hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan berkeadilan.
Tito mengingatkan, pemotongan TKD bukan hal baru. Situasi serupa pernah terjadi saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah pusat dan daerah sama-sama melakukan efisiensi anggaran. Meski begitu, banyak daerah tetap mampu bertahan dengan inovasi kebijakan.
Sebagai contoh, ia menyoroti keberhasilan Pemerintah Provinsi DIY di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X, yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM.
“Ketika pandemi, Yogyakarta tetap bisa tumbuh positif karena mendorong UMKM dan memberi kemudahan izin usaha. Itu contoh daerah yang adaptif dan kreatif dalam menjaga ekonominya,” ujar Tito.
Selain mengoptimalkan PAD, Tito juga mendorong pemda untuk memanfaatkan momentum program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan.
Menurutnya, program-program tersebut berpotensi besar mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan rantai pasok baru.
“Kalau program nasional ini dijalankan dengan baik, uang akan beredar di daerah. Ada multiplier effect yang memperkuat ekonomi lokal,” jelasnya.
Menutup arahannya, Tito meminta kepala daerah tidak pesimis menghadapi pemotongan anggaran. Ia menekankan pentingnya efisiensi, kolaborasi, dan inovasi sebagai kunci menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Jangan langsung resisten melihat pemotongan TKD. Kita sudah pernah mengalami kondisi serupa saat pandemi, dan tetap bisa bertahan. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana daerah lebih efisien dan kreatif,” pungkasnya.
