Channel9.id, Jakarta. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) serta konferensi pers pada Senin, 26 Januari 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Agenda ini membahas perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Mendagri Tito mengatakan Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Presiden tersebut memiliki Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator terkait, sementara dirinya bertugas sebagai pelaksana. Evaluasi dilakukan setiap pekan sesuai arahan Presiden.
“Kegiatan Satgas tiap minggu dievaluasi dan Presiden meminta update,” ujar Tito dalam pemaparannya.
Ia mengapresiasi seluruh unsur pemerintah pusat, daerah maupun pihak non-pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sejak fase darurat hingga masa pemulihan.
“Terima kasih atas nama Satgas dan Dewan Pengarah kepada kementerian lembaga, pemda provinsi, dan non-pemerintah yang hadir bahu-membahu,” ujarnya.
Menurut Tito, laporan yang dihimpun dari kementerian/lembaga, posko daerah, serta pemerintah provinsi menunjukkan kemajuan yang signifikan meski tingkat pemulihan tiap provinsi berbeda.
Berdasarkan peta pemulihan, Sumatera Barat mencatat progres paling stabil. Dari total 19 daerah, 16 terdampak, sementara 5 daerah telah kembali normal.
Daerah yang dinilai sudah mendekati normal antara lain Solok, Kepulauan Mentawai, Padang, Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat. Payakumbuh dan Pesisir Selatan disebut dalam kondisi baik.
Namun, beberapa wilayah seperti Agam membutuhkan perhatian terutama pada sektor sarana-prasarana pendidikan, akses jalan, dan infrastruktur jembatan.
Meski akses nasional sudah bisa dilalui kendaraan roda empat, Tito mengakui truk belum sepenuhnya lewat karena kondisi jembatan dan jalan kabupaten/kota yang belum optimal.
“Mereka rusak warungnya, berhutang di bank, pemasukan tidak ada. Dikasih waktu 3 bulan, bagaimana bayar utang sementara warung belum buka,” ujarnya.
Ia mendorong Kementerian Koperasi dan UKM serta Kemendag untuk turun langsung membuka opsi dukungan pembiayaan dan pemulihan pasar rakyat.
Ketersediaan energi dan logistik tercatat relatif baik, termasuk SPBU, LPG, dan internet yang disebut Tito cukup lancar.
Di Sumatera Utara, pemerintah daerah dinilai responsif dalam pemulihan.
Dari 18 daerah terdampak, 5 daerah telah normal penuh, yaitu Medan, Asahan, Batubara, dan Nias.
Sebanyak 11 daerah mendekati normal, namun wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara masih membutuhkan perhatian khusus terutama terkait akses jalan provinsi.
“Di Garoga dan Batang Toru masih butuh atensi lebih,” jelas Tito.
Dari sisi layanan publik, RSUD sudah kembali beroperasi, sedangkan pendidikan masih butuh perhatian khusus di Tapteng.
Selanjutnya, Aceh menjadi provinsi dengan tantangan terbesar. Dari 18 daerah terdampak, hanya satu daerah yang masuk kategori normal. Kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur menjadi kendala utama.
“Perlu bekerja keras lagi untuk wilayah Aceh,” tegas Tito.
Di wilayah pegunungan, kerusakan jalan dan jembatan membuat distribusi logistik terhambat. Jalan nasional mulai normal berkat dukungan TNI dan Kementerian PUPR, namun jaringan jalan desa dan kabupaten masih terputus.
Dari sisi ekonomi, Aceh juga terdampak karena banyak komoditas seperti kopi dan cabai tidak dapat segera didistribusikan.
Bulog dan Bapanas telah menstabilkan suplai kebutuhan pokok, namun Tito menyebut Aceh membutuhkan tambahan beras dan minyak goreng karena sebagian lahan pertanian terdampak.
Selain itu, Tito menyebut salah satu masalah besar di Aceh adalah tumpukan gelondongan kayu di sungai, terutama di perbatasan Aceh Timur dan Aceh Utara.
“Presiden memberi arahan silakan dimanfaatkan masyarakat. Banyak yang dibuat papan, tapi banyak gelondongan yang tidak bisa,” kata Tito.
Ada usulan agar kayu tersebut dijual ke PLTU atau industri lokal seperti pembuat batu bata agar memiliki nilai ekonomi.
Berbeda dengan Tapanuli Tengah yang sudah menemukan formula pembersihan sungai, Aceh belum memiliki model penanganan yang efektif.
Tidak hanya itu, Tito mengatakan ketersediaan energi di Aceh disebut relatif stabil, namun terdapat catatan. Pertama, SPBU bekerja lancar, tetapi solar masih menggunakan barcode, sehingga pembelian dibatasi dan jam operasional lebih pendek. PDAM di beberapa daerah belum pulih akibat saluran air minum rusak dan LPG aman, namun daerah meminta konsistensi pasokan.
Kemudian, sektor pertanian mengalami kerusakan di lahan sawah, kopi, dan hortikultura. Beberapa daerah seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, memerlukan stok pangan tambahan karena harga kebutuhan meningkat tajam.
