Channel9.id-Jakarta. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penyiapan lahan dan infrastruktur dasar untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan kesiapan lokasi, legalitas tanah, serta dukungan infrastruktur menjadi faktor penting agar pembangunan huntap dapat segera dimulai dan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman serta layak.
Pembangunan huntap eksitu komunal akan dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan dukungan anggaran sebesar Rp2,22 triliun pada 2026. Dana tersebut digunakan untuk membangun hunian beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Secara keseluruhan, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap yang tersebar di 54 lokasi dengan luas lahan mencapai 198,21 hektare. Survei lapangan dan kajian teknis terhadap lokasi pembangunan telah dilakukan sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.220 unit akan dibangun di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat. Sebaran terbesar berada di Kabupaten Gayo Lues sebanyak 2.454 unit dan Aceh Tamiang 2.212 unit, disusul Tapanuli Selatan, Aceh Utara, Aceh Tengah, serta Kabupaten Agam.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta seluruh pemerintah daerah memastikan persoalan lahan selesai sebelum pekerjaan fisik dimulai. Menurutnya, pembangunan tidak boleh tertunda akibat kendala administrasi maupun status kepemilikan tanah.
“Jangan sampai ini sudah tender, tetapi tanah dan lokasinya bukan kewenangan kami. Mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan tanahnya dan memastikan lahannya kondusif,” kata Maruarar saat Rapat Koordinasi Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Selain kesiapan lahan, Maruarar mengingatkan agar lokasi huntap dipilih di kawasan yang aman dari banjir dan longsor serta memiliki akses menuju sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat aktivitas masyarakat.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menambahkan, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan akses jalan, jaringan air minum, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya agar pembangunan rumah berjalan optimal. Sementara itu, PT PLN akan menyiapkan jaringan listrik secara proaktif mengikuti progres pembangunan huntap.
“Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Kementerian PKP sudah menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan pada 2026, titiknya di mana, serta kabupaten dan kotanya. Mohon dibantu urusan tanahnya. Untuk listrik, PLN juga akan bergerak secara proaktif mengimbangi pembangunan dari Kementerian PKP,” ujar Tito.
Ia mengakui kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, terutama untuk pembebasan lahan maupun pembangunan akses jalan dan jaringan air minum. Karena itu, apabila daerah mengalami keterbatasan anggaran, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar pembangunan kawasan huntap tetap berjalan sesuai rencana.
Secara keseluruhan, kebutuhan hunian tetap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 46.521 unit. Berdasarkan pendataan by name by address, telah teridentifikasi 33.929 keluarga yang terdiri atas 8.714 keluarga dalam skema insitu, 8.627 keluarga eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga eksitu komunal. Data tersebut akan terus dimutakhirkan agar pembangunan huntap tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih program.
Baca juga: Satgas PRR Dorong Mitigasi Permanen Usai Banjir Tapanuli Tengah
