Channel9.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga daya tahan ekonomi, khususnya sektor-sektor yang terdampak efisiensi anggaran yang akan kembali berlanjut pada tahun 2026.
Kebijakan efisiensi seperti penghapusan uang saku rapat di luar kantor serta pembatasan kegiatan di hotel memang berpotensi memukul industri pendukung seperti perhotelan, katering, dan penyewaan ruang acara. Namun, pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah pemulihan telah dirancang secara matang agar dampaknya tidak berlarut-larut.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa setidaknya ada tiga strategi utama yang disiapkan. Pertama, anggaran hasil efisiensi akan dialihkan ke sektor produktif yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
“Belanja negara akan lebih fokus pada sektor padat karya, UMKM, hingga pembiayaan ultra mikro seperti KUR. Ini untuk memastikan roda ekonomi tetap berputar, khususnya di sektor yang mendukung konsumsi domestik,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).
Kedua, pemerintah juga memperkuat penyelenggaraan event dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pariwisata. Kegiatan berskala nasional hingga internasional akan digelar secara selektif untuk menghidupkan kembali sektor MICE secara lebih efektif.
Strategi ketiga adalah pemberian insentif berupa diskon tiket transportasi dan tarif tol selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diharapkan mampu merangsang aktivitas pariwisata, yang pada akhirnya mendorong okupansi hotel serta pemulihan sektor akomodasi dan makanan-minuman.
Langkah-langkah ini menjadi respons atas kekhawatiran sejumlah pihak bahwa efisiensi anggaran dapat memperlambat laju ekonomi. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah resmi menghapus uang saku harian untuk kegiatan rapat di luar kantor pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam PMK Nomor 33/2025.
Direktur Sistem Penganggaran DJA, Lisbon Sirait, menyebutkan bahwa uang saku untuk rapat jenis fullday tidak lagi diberikan, menyusul penghapusan untuk halfday sejak 2025. Kini, hanya paket fullboard (dengan menginap) yang masih diberikan uang saku sebesar Rp130.000 per orang per hari.
Menurut Lisbon, efisiensi tersebut akan diimbangi dengan pemanfaatan teknologi rapat daring seperti Zoom Meeting. “Sudah banyak kegiatan yang dialihkan ke kantor atau daring, dan hasilnya tetap maksimal,” kata Lisbon dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).
Meski demikian, dia mengakui bahwa penurunan kegiatan fisik memang berdampak pada sektor-sektor tertentu. Namun, Lisbon optimistis sektor perhotelan dan jasa terkait dapat pulih melalui berbagai stimulus yang telah disiapkan pemerintah.
“Efisiensi ini bukan semata-mata penghematan, tetapi bagian dari penataan ulang prioritas belanja negara agar lebih berdampak,” tuturnya.
