PDIP Sebut Pemilu 2024 Rawan Diintervensi ‘Istana’
Politik

Usai Putusan MK, PDIP Akan Gelar Rakernas Tentukan Posisi di Pemerintahan

Channel9.id – Jakarta. PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) ke-IV pada akhir Mei 2024. Dalam Rakernas IV tersebut, akan direkomendasikan ihwal posisi PDIP akan jadi oposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.

Untuk menyambut Rakernas IV PDIP tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengumpulkan para pengurus partai daerah se-Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/2024) malam. Selain itu, para pengurus pusat partai juga hadir.

“Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Rakernas ini, lanjutnya, merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi kepartaian belakangan ini. Dengan demikian, dapat dirumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dewasa ini. Tak hanya itu, dalam Rakernas IV PDIP juga akan membahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara.

“Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik,” lanjut Hasto.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan dalam rakernas nanti para pengurus partai dari daerah hingga pusat akan bermusyawarah untuk memberikan usulan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal arah partai ke depan.

Salah satu usulan tersebut, terkait apakah PDIP akan bergabung atau oposisi pemerintahan Prabowo. Meski demikian, dia ingatkan bahwa PDIP sudah berpengalaman lama baik jadi oposisi ataupun pendukung pemerintahan.

“Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah [Rakernas IV PDIP] akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah,” kata Basarah pada kesempatan yang sama.

Baca juga: Tok! MK Tolak Permohonan Sengketa Hasil Pilpres Ganjar-Mahfud

IG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

11  +    =  17