Oleh: Dr. Darmansjah Djumala*
Channel9.id-Jakarta. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menghukum pelakunya. Ada hal yang sama pentingnya, tetapi kerap luput dari perhatian, yakni memastikan uang dan kekayaan negara yang dicuri dapat dikembalikan. Sebab, korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan juga perampasan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak, pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, dan pembangunan yang merata.
Karena itu, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR dalam rapat paripurna pada 19 November 2026 patut dipandang sebagai langkah penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini menjadi momentum untuk memperkuat upaya negara mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.
Selama ini, keberhasilan pemberantasan korupsi sering kali diukur dari jumlah perkara yang diungkap, tersangka yang ditangkap, atau vonis yang dijatuhkan pengadilan. Ukuran tersebut memang penting, tetapi belum cukup. Sebab, hukuman penjara tidak otomatis mengembalikan kerugian negara. Bahkan, ketika pelaku telah menjalani hukuman, hasil kejahatan yang disembunyikan atau dialihkan ke berbagai bentuk aset masih berpotensi dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain.
Di sinilah UU Perampasan Aset memiliki arti strategis. Negara perlu memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang secara ekonomi tetap menguntungkan pelakunya.
Semangat tersebut sejatinya bukan hal baru dalam komitmen internasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan korupsi itu menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu prinsip penting dalam upaya melawan korupsi lintas negara.
Pasal 31 UNCAC mengatur pentingnya pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana. Sementara Pasal 54 dan 55 mendorong kerja sama internasional dalam pemulihan aset, termasuk mekanisme perampasan dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang sesuai dengan hukum nasional masing-masing
*Dewan Pakar BPIP, Dubes RI untuk Republik Polandia (2010-2014), Dubes LBPP RI Untuk Republik Austria merangkap PBB Ke-19 (2017-2021)
Baca juga: Darmansjah Djumala: Jeda Dua Pekan AS-Iran Jadi Penentu Arah Konflik




